Oleh : Ummu Fairuz
Mahalnya harga minyak goreng hingga saat ini masih tidak terkendali. Antrian panjang masih saja terjadi di berbagai wilayah, masyarakat rela berdesak-desakan demi mendapatkan dua liter minyak goreng dengan harga terjangkau. Padahal negeri kita merupakan produsen sawit terbesar di dunia.
Bagaimanapun juga, naiknya harga minyak goreng sangat berpengaruh pada ratusan pedagang kaki lima (PKL) dari sejumlah wilayah di Mataram, Lombok Tengah dan Lombok Barat. Mereka menggelar aksi unjuk rasa ke DPRD NTB di Jalan Udayana Kota Mataram, jum'at (11/3/2022). Aksi ini dilakukan dalam rangka memprotes sikap DPRD NTB yang terkesan sibuk berpolitik dan mengurus kepentingan sendiri untuk bagi-bagi kekuasaan, di saat minyak goreng langka.
Ketua APKLI NTB, Abdul Majid mengatakan, kelangkaan minyak goreng beberapa pekan terakhir membuat masyarakat kesulitan. Terutama para PKL yang banyak membutuhkan minyak goreng, seperti pedagang gorengan, jajanan bakulan, dan lainnya. Namun sayangnya, hingga saat ini belum ada anggota DPRD NTB yang bersuara menyikapi masalah ini. Posmerdaka.com (12/3/2022).
Di balik kelangkaan minyak goreng, pasti ada penyebabnya. Bisa saja karena ada penimbunan, sehingga harga minyak goreng melambung tinggi. Maraknya penimbunan oleh pelaku usaha, Komisi Pengurus Persaingan Usaha (KPPU) mengungkap adanya praktik kartel minyak goreng. Perusahaan bermaksud menahan pasokan minyak goreng ke pasar. Perusahaan sengaja memanfaatkan kenaikan harga untuk mendongkrak harga minyak goreng demi meraup keuntungan yang berlipat-lipat. Muslimah News (18/3/2022).
Polemik keruwetan tata kelola minyak goreng, berpangkal pada sistem kapitalisme dalam menentukan berbagai kebijakan. Mereka mampu melakukan praktik monopoli dan oligopoli. Sementara penguasa sudah terbeli oleh pengusaha, sebab dari pengusaha inilah yang mendanai mereka demi meraih tampuk kekuasaan. Seharusnya para pejabat dan anggota dewan saat ini, fokus pada persoalan yang sedang dihadapi rakyat. Yakni mencari solusi yang tepat untuk menyelesaikan persoalan yang ada, bukan malah sibuk dengan partainya.
Sungguh ironis sekali melihat kondisi saat ini. Rakyat terus tertindas dan terbebani dengan permasalahan yang ada. Sistem kapitalis mengukur segalanya dengan materi semata, tanpa memikirkan kesejahteraan rakyat kecil dan tidak mampu memberi solusi tuntas.
Semua permasalahan ini tidak akan terjadi dalam sistem pemerintahan Islam. Sebab Islam memiliki aturan yang sangat tegas, dalam mengatur seluruh aspek kehidupan. Termasuk dalam masalah perekonomian, diantaranya masalah penimbunan. Rasulullah Saw bersabda: "Tidaklah melakukan penimbunan kecuali orang yang berbuat kesalahan." (HR Muslim)
Berdasarkan hadits di atas jelas Islam melarang keras adanya praktik penimbunan. Sebab akan menimbulkan dampak kerugian secara luas. Jadi solusinya adalah dengan mengatur dan mengawasi secara ketat. Mulai dari perkebunan, Pengolahan hingga distribusinya. Sehingga, permasalahan penimbunan bisa dicegah dan tidak sampai terjadi kelangkaan. Jadi solusi tuntasnya hanya kembali kepada aturan Islam.
Oleh karena itu, kita harus senantiasa semangat dan istiqomah berjalan di jalan dakwah demi terterapkannya kembali syari'at Islam di muka bumi.
Wallahu a'lam bishshowab.
