Oleh : Mauli Azzura
Ribuan mahasiswa melakukan aksi di Gedung DPRD Kota Tasikmalaya, Jumat (08/04/2022). Aksi mahasiswa itu merupakan respons kepada pemerintah yang dinilai tak bisa mengatasi masalah di negeri ini. Koordinator lapangan dari mahasiswa Universitas Siliwangi (Unsil), Sadid Farhan, mengatakan, aksi tersebut bentuk kekecewaan terhadap pemerintah. Yang mana pemerintah dinilai tak bisa mengatasi masalah yang menyebabkan masyarakat hidup dengan kesulitan. (Republika.co.id 08/04/2022)
Protes mahasiswa terkait kenaikan harga pangan, meminta agar pemerintah segera memberikan solusi. Karena kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan kelangkaan minyak goreng sangat dirasakan oleh masyarakat kalangan bawah. Alih-alih mengatasi masalah itu, pemerintah justru menaikkan pajak pertambahan nilai (PPN), yang notabene makin menyengsarakan rakyat.
Dan yang lebih ironis, adalah pemerintah juga masih menyuarakan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Selain itu, aksi juga menyuarakan dengan tegas menolak pemindahan ibu kota negara (IKN). Ditengah-tengah kondisi ekonomi masyarakat saat ini yang sedang tidak baik-baik saja.
Mahasiswa menilai pemerintah tak memiliki konsep dalam mengatasi masalah negara yang ada. Dan tidak mampu mengatasi permasalahan rakyat dengan sistematis, terlebih soal kenaikan harga pangan, kenaikan BBM dan lain-lain.
Tentu saja tindakan mahasiswa bukanlah sesuatu yang bertujuan untuk membuat kericuhan. Mereka hanyalah sebagian pelajar yang memahami keadaan masyarakat. Namun yang menjadi hal terpenting adalah arah perjuangan harus jelas, agar solusinya tidak tambal sulam.
Adapun 6 tuntutan mahasiswa yang ramai terpublikasi di media sosial, yakni :
1. Menolak penundaan pemilu 2024.
2. Menuntut menstabilkan harga sembako.
3. Menjaga ketersediaan sembako.
4. Mengusut mafia minyak goreng dan evaluasi kerja mentri.
5. Selesaikan konflik agraria.
6. Menuntaskan janji (Jokowi-Makruf Amin) kampanye pada masa sisa jabatan.
Perlu di garis bawahi, bahwa tawaran aksi demo mahasiswa masih terkesan memberikan solusi dalam kerangka sistem yang sedang berjalan. Maksudnya, masih menyuarakan solusi yang berasal dari sistem kapitalisme sekuler yang sedang berlaku saat ini.
Maka untuk tercapainya solusi sistemik adalah harus dengan mendapati akar dari semua permasalahan rakyat, yakni penerapan sistem kapitalis yang mengakomodasi aspirasi para pemodal dan berkolaborasi dengan penguasa dalam mengendalikan kebijakan.
Gambaran sistem tersebut, sama sekali tidak memberikan solusi, malah menimbulkan kebijakan-kebijakan baru yang justru kian menambah kesulitan masyarakat. Maka tiada lagi solusi yang bisa mengatasi permasalahan rakyat kecuali dengan diterapkanya sistem Islam.
Perlu diketahui bahwa dalam Islam, politik bermakna ri’ayatus syu’unil ummah (pengurusan urusan rakyat) yang akan mengarah pada kewajiban penguasa untuk tanggap dalam menentukan tindakan dan senantiasa hadir meriayah kebutuhan rakyatnya. Tentu saja sistem Islam akan memberikan tawaran solusi yang merujuk pada sistem yang memiliki jawaban tuntas atas masalah yang tidak mampu dijawab sistem kapitalisme. Dan Islam memiliki konsep dalam masalah ekonomi, politik, pendidikan, dan seterusnya. Yang mana kesemuanya itu menerapkan hukum dan peraturan yang berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadist.
Wallahu A'lam Bishowab
