Oleh: Khusnul
Ribuan mahasiswa melakukan aksi di Gedung DPRD Kota Tasikmalaya, Jumat (8/4/2022). Aksi mahasiswa itu merupakan respons kepada pemerintah yang dinilai tak bisa mengatasi masalah di negeri ini. Koordinator lapangan dari mahasiswa Universitas Siliwangi (Unsil), Sadid Farhan, mengatakan, aksi tersebut bentuk kekecewaan terhadap pemerintah. Pemerintah dinilai tak bisa mengatasi masalah yang menyebabkan masyarakat hidup dengan kesulitan. (Republika.co.id, 8/4/2022)
Mahasiswa yang tergabung dalam BEM Seluruh Indonesia (SI) akan menggelar aksi demonstrasi di Istana Negara, Jakarta, pada 11 April 2022. Pihak BEM SI memperkirakan sebanyak 1.000 mahasiswa akan ikut demo. Koordinator Pusat BEM SI, Kaharuddin mengatakan, ada 6 tuntutan yang disuarakan pada aksi 11 April nanti. ( Okenews.com, 10/04/2022)
Dalam tuntutan yang di sampaikan diantaranya, penolakan terhadap penundaan Pemilu 2024 atau masa jabatan tiga periode, karena itu menghianati konstitusi. Terkait pengkajian ulang UU IKN. Penstabilan harga dan kesediaan bahan pokok dimasyarakat. Mengusut tuntas mafia minyak goreng dan mengevaluasi kinerja mentri terkait. Juga penyelesaian konflik agraria. Terakhir, meminta preaiden dan wakil presiden berkomitmen penuh dalam menuntaskan janji kampanye disisa masa jabatannya.
Dari tuntutan di atas bisa kita amati bahwa yang disampaikan oleh mahasiswa dalam akasi demonstrasi itu adalah kondisi yang menimpa rakyat saat ini. Rakyat semakin sulit dan terhimpit dalam mencukupi kebutuhan pokok, sedangkan kebijakan yang ada tidak memudahkan usaha mereka. Rakyat dituntut untuk mandiri, termasuk seharusnya yang merupakan fasilitas dari negara untuk rakyatnya. Inilah kondisi yang diciptakan oleh sistem demokrasi ketika ia diterapkan, tidak bisa memberikan kesejahteraan tapi semakin menyengsarakan rakyat.
Berkaca dari itu semua, seharusnya mahasiswa yang mereka merupakan agen perubahan seharusnya tidak hanya menuntut enam poin di atas. Tapi menyeru untuk melakukan perubahan sistem yang menjadi penyebab utama dari permasalahan yang ada saat ini. Karena hanya dengan mengganti sistem dan menerapkan syariat islam secara sempurnalah yang mampu merubah kondisi menjadi lebih baik.
Dapat kita saksikan dalam sejarah, yakni ketika islam diterapkan secara sempurna dalam bingkai sebuah Daulah Islamiah mampu menjadikan dunia sejahtera dalam kurun waktu kurang lebih 14 abad lamanya. Mulai dari pemerintahan empat sahabat nabi hingga masa terakhir di Turki Usmani.
Islam memberikan kecukupan dalam kebutuhan pokok masyarakat, terkait ketersediaan barang, distribusinya, stabilisasi harga, dan kemampuan masyarakat untuk membeli bahan pokok. Sehingga negara juga memberikan jaminan untuk setiap warganya memiliki pekerjaan yang bisa menyokong daya beli masyarakat. Hingga tidak ada kesenjangan sosial antara simiskin dan sikaya. Kemudian diberikan fasilitas kesehatan untuk menjaga kesehatan masyarakat, pendidikan disediakan untuk semua kalangan tanpa ada perbedaan. Hingga disuatu masa pemerintahan khalifah Umar Bin Abdul Aziz kita temukan fenomena sulitnya mencari orang yang berhak menerima zakat. Ini menunjukkan bahwa waktu itu kesejahteraan dalam masyarakat sudah tercapai, sehingga tidak ada lagi orang yang layak mendapatkan zakat fitrah.
Inilah yang terjadi ketika syariat Islam diterapkan secara sempurna dalam bingkai sebuah negara. Maka seharusnya perubahan yang dimaksud adalah perubahan sistem bukan hanya sekedar perubahan ganti pemimpin dan kebijakan. Sekaranglah saatnya kita menuju sistem yang lebih baik dan meninggalkan sistem demokrasi yang sudah diujung tanduk.
