Oleh : E. Rachma
(Pemerhati Ekonomi)
Awal tahun 2022 beban rakyat terus bertambah. Belum selesai dampak secara ekonomi dari kondisi pandemi, kini rakyat harus menanggung penderitaan yang kian terus melanda. Harga minyak goreng yang naik dua kali lipat di pasaran, berlanjut naiknya harga kedelai yang berefek pada naiknya harga tahu tempe. Disusul dengan kenaikan daging sapi, LPG non subsidi, listrik, dan BBM. Kenaikan harga ini terus merangkak di empat bulan di awal tahun ini.
Belum reda penderitaan, beban rakyat bertambah dengan adanya kebijakan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari semula 10 persen menjadi 11 persen. Kenaikan tarif PPN ini, menurut Menteri Keuangan, Sri Mulyani untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi tanah air.
Adanya kenaikan harga berbagai barang ini sangat dirasakan bagi rakyat terutama menengah ke bawah. Biaya untuk memenuhi kebutuhan tidak seimbang dengan pendapatan mereka. Bahkan tidak jarang mereka 'terpaksa' melakukan sesuatu yang tidak layak untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.
Sungguh berbeda sekali kondisi rakyat pada masa kepemimpinan Khalifah Harun Ar Rasyid. Pada masa itu, saat pembagian zakat fitrah, sulit sekali ditemukan fakir miskin untuk diberikan zakat. Artinya, jarang ditemukan orang-orang yang kekurangan. Tentu hal ini dapat terjadi dengan sistem pengelolaan negara yang luar biasa, sistem yang mampu membuat rakyat makmur sejahtera dan negeri berkah. Sistem yang berasal dari Allah SWT, Yang Maha Tahu apa yang terbaik bagi manusia. Semoga negeri ini dapat menggunakan sistem pengelolaan negara tersebut, sistem yang sudah terbukti membuat rakyat tidak terbebani dengan kenaikan harga-harga barang.
