Oleh : Ummu Fairuz
Entah, sudah yang kesekian kalinya harga LPG akan naik lagi. Permasalahan rakyat semakin pelik. Pada akhir Februari 2022, Pertamina (Persero) melalui Sub Holding Commercial & Trading, PT Pertamina Patra Niaga menaikan harga gas elpiji non subsidi. Harga gas LPG 12 kg di tingkat agen naik mencapai 200 ribu hingga 243 ribu. Kekecewaan akan naiknya harga gas elpiji sangat dirasakan oleh masyarakat, terutama pemilik warung makan. Kenaikan harga itu dilakukan untuk mengikuti perkembangan terkini dari industri minyak dan gas. Harga Contract Price Aramco (CPA) mencapai 775 dollar AS/metrik ton, naik sekitar 21 persen dari harga rata-rata CPA sepanjang tahun 2021.
Pihak pertamina menyebutkan bahwa tidak semua jenis gas elpiji mengalami kenaikan. Gas Elpiji yang harganya naik adalah nonsubsidi, seperti Bright Gas. Adapun ukurannya adalah 5,5 kilogram dan 12 kilogram. Propinsi Maluku, Lokasi filling plant di Ambon, harga jual Bright Gas 5,5 kg Rp 114.000 dan Bright Gas 12 kg/elpiji 12 kg Rp 243.000.
Sebagaimana dikutip dari Kontan.co.id, Irto Ginting Pjs Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, SH C&T PT Pertamina mengatakan bahwa “Harga ini masih paling kompetitif dibandingkan berbagai negara di ASEAN.”
Jika melihat fakta yang ada, membandingkan harga LPG dengan berbagai negara lain di ASEAN adalah hal yang tidak seimbang, karena menurut BP Energi Statistics, Indonesia memiliki cadangan gas mencapai 2,8 triliun meter kubik. Jadi, Indonesia merupakan negara yang memiliki cadangan gas yang sangat besar. Bahkan di kawasan Asia Pasifik, Indonesia merupakan negara dengan cadangan gas terbesar kedua setelah Cina.
Dengan melimpahnya kekayaan alam yang dimiliki Indonesia, seharusnya dapat menjadikan harga LPG murah bahkan dapat diberikan gratis kepada rakyat. Namun, pengelolaan yang belum baik menjadikan kenaikan harga LPG terus berulang.
Tidak bisa dimungkiri lagi, ini merupakan proyek liberalisme dalam sistem kapitalis yang menjadi akar masalah yang menghantui negeri ini. Karena kekayaan alam yang seharusnya dikelola oleh negara untuk kepentingan rakyat malah dengan mudahnya diserahkan kepada swasta dan asing yang digunakan untuk kepentingan pribadi.
Akan tetapi di sisi lain, kenaikan LPG berpotensi memberatkan masyarakat. Bukan tidak mungkin, masyarakat akan beralih menggunakan LPG subsidi. Kenaikan harga LPG non subsidi oleh Pertamina juga berpotensi mendorong praktik pengoplosan dan bisa menimbulkan risiko keamanan.
Saat ini, pemerintah melalui PT PLN (persero) mengkampanyekan penggunaan kompor induksi atau kompor listrik. Bahkan, metetapkan target 2024 mencapai 8,5 juta. Ini pun menjadi salah satu problem yang membuat harga elpiji meroket tinggi. Hal itu adalah solusi yang tidak solutif.
Yang dilakukan pemerintah saat ini masih belum menjadi solusi yang tepat. Bahkan, pemerintah sibuk menggarap proyek-proyek unfaedah berbasis hutang yang tidak sedikit berujung kegagalan dan menyisakan kesengsaraan.
Berbeda halnya dengan sistem kepemimpinan Islam. Dalam Islam, tugas negara adalah ri'ayatus syu'unil ummah yaitu memelihara dan mengurusi semua urusan umat, bukan malah menyengsarakan umat. Islam menjamin kestabilan harga dan Islam menuntaskan masalah hingga ke akarnya. Persoalan pengelolaan kekayaan alam yang menjadi akar masalah ketidakstabilan harga, dalam Islam sangat jelas pembagian kepemilikan yang menjadikan keteraturan dalam pengelolaan.
Dalam Islam ada this kategori kepemilikan. Kepemilikan individu, kepemilikan umum dan kepemilikan negara. Yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan kepentingan umat, salah satunya adalah kekayaan alam termasuk menjadi kepemilikan negara dan dikelola oleh negara yang hasil pengelolaannya diperuntukkan untuk kepentingan rakyat bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok.
Kekayaan alam tidak boleh dikelola oleh swasta apalagi asing karena hal itu akan menimbulkan kesengsaraan bagi rakyat.
Begitu indah saat syari'at Islam diterapkan. Kehidupan akan dipenuhi keberkahan.
Wallahu a'lam bishshowwab.
