Oleh : Rayani umma Aqila
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati beberkan anggaran negara yang dihabiskan untuk perlehatan MotoGP 2022 di Indonesia. Gelaran MotoGP Mandalika 2022 tak lepas dari keseriusan Pemerintah Indonesia dengan menggelontorkan dana triliunan demi kesuksesan event olahraga internasional ini. Sri Mulyani menyebut ajang balap motor kelas dunia ini bakal sulit terselenggara jika tanpa adanya kucuran dana dari negara melalui APBN. JakBarNews.com (20/3/2022).
Perhelatan MotoGP yang digelar di Sirkuit Mandalika, Nusa Tenggara Barat (NTB), 18-20 Maret ini diyakini akan membawa manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat. Ajang MotoGP dianggap membawa multiplier efek bagi pemerintah, pertamina hingga pemda dan dunia usaha. Menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati buka-bukaan terkait anggaran negara yang dihabiskan guna menyukseskan penyelenggaraan MOTOGP di sirkuit Pertamina Mandalika Internasional street sirkuit Lombok NTB.
Sri Mulyani mengatakan bahwa tanpa andil kucuran uang negara ajang balap dunia itu bakal sulit terselenggara. MOTOGP bisa menjadi kebanggaan Indonesia keseriusan pemerintah untuk menyelenggarakan kejuaraan dunia. MOTOGP lagi-lagi menunjukkan kurangnya perhatian pemerintah menyelesaikan persoalan ekonomi rakyat yang semakin terhimpit oleh pandemi, padahal pada saat yang sama infrastruktur negeri ini masih sangat minim pembangunan jalan, jalan tol jembatan kontruksi bangunan, listrik, bendungan dan sebagainya, masih mendapat raport merah di negeri ini.
Pembangunan infrastruktur seperti Sirkuit Mandalika tidak memberikan dampak positif yang besar bagi kehidupan masyarakat, sebab infrastruktur adalah salah satu kewajiban negara dalam menyediakan fasilitas publik yang bisa terakses semua warga negara. Pembangunan infrastruktur yang jauh dari kemaslahatan publik ini konsekuensi penerapan sistem ekonomi kapitalisme. Sistem ini meniscayakan proyek pembangunan bukan untuk kepentingan rakyat namun hanya untuk kepentingan para pemilik modal.
Faktanya, yg menikmati untung adalah industri pariwisata yg dimiliki para pemodal besar. Dalam pandangan Islam setiap pembangunan sarana publik dilakukan dalam rangka melayani kemaslahatan publik. Pembangunan infrastruktur tidak boleh dimonopoli individu jalan raya, tol, laut, listrik, bandara, pelabuhan dan lain-lain termasuk fasilitas umum. Maka negara wajib membangun dan mengelola infrastruktur agar dapat dinikmati hasilnya oleh rakyat. Penggunaan pun gratis tanpa dipungut biaya.
Dalam Islam pembangunan infrastruktur dibuat untuk memudahkan kegiatan masyarakat meringankan aktifitas kerja mereka dan memperlancar distribusi pemenuhan kebutuhan rakyat. Halini pernah dilakukan Khalifah Umar bin Khattab r.a pos khusus untuk mendanai infrastruktur khususnya jalan dan semua yang berkaitan dengan sarana dan prasarana jalan. Dalam sistem pemerintahan Islam perencanaan dan pembangunan infrastruktur tidak membutuhkan pihak swasta bahkan tidak boleh melibatkan pihak swasta. Wallahu A'lam Bisshowab
