Oleh : Ummu Khielba
(Komunitas Pejuang Pena Dakwah)
Saat kondisi ekonomi rakyat makin memburuk akibat kelesuan ekonomi, pemerintah justru membebani rakyat dengan kebijakan kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok. Ditambah lagi, korporasi raksasa asing menangguk untung besar dari beragam proyek besar di negeri ini. Hal Ini membuktikan keberpihakan kebijakan kapitalistik adalah pada para kapitalis dan rakyat selalu berposisi marjinal dan terus dihimpit kesulitan.
PT McDermott Batam Indonesia dapat megaproyek. Nilai proyek pertama, 'Tyra Redevelopment Project' mencapai USD 500 juta atau sekitar Rp 7,5 triliun (kurs Rp 15.000 per dolar) hingga USD 750 juta (Rp 11 triliun). Tidak saja itu, Dermott juga sudah mengantongi sejumlah proyek besar lainnya.
"Ini proyek yang sangat penting bagi kami (McDermott)," ujar David Dickson, Presiden & Chief Executive Officer McDermott International, (Selasa 16/10/2018). Batamnews.co.id).
Proyek besar itu dinamakan Tyra Redevelopment Project. Proyek ini membangun wellhead dan topside untuk infrastruktur oil and gas nasional milik Denmark. (Kumparan.com 27/2/22).
Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan menyesalkan kebijakan pemerintah yang menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) secara tiba-tiba pada tahun 2022 ini. Menurutnya, kenaikan harga BBM ini berpotensi menambah beban ekonomi masyarakat kecil yang terdampak oleh Pandemi COVID-19.
"Saat ini daya beli masyarakat masih lemah akibat dampak dari pandemi COVID-19. Kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM secara terburu-buru dapat semakin mempersulit masyarakat kecil yang selama ini banyak menggunakan BBM," ujar Syarief dalam keterangannya. (Detiknews.com, 23/2/202).
Sistem kapitalisme melahirkan kerakusan hakiki, tidak perduli status harta kepemilikan umum atau pribadi bahkan negara mengesahkan kebijakan yang semakin membebani rakyat namun mempermudah para korporat mengurus infrastruktur besar. Negara hanya menjadi fasilitator dan legislator para korporat.
Berbeda dengan konsep proyek raksasa sistem Islam yang mengatasi kesulitan rakyat dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Khilafah membangun infrastruktur sebagai wujud peri'ayahan (kepengurusan) terhadap warga muslim dan non muslim. Sebagian contoh pembangunan infrastruktur jalur kereta api Hijaz oleh Suktan Abdul Hamid II tahun 1900 untuk mempermudah jamaah haji ke Makkah. Pembangunan jalan umum beraspal di Kota Baghdad Irak untuk mempermudah transportasi masyarakat pada abad 8 Masehi yang dipimpin oleh Khalifah Al Mansur tahun 762 Masehi dan pembangunan bendungan di kawasan Sungai Tigris dengan mengerahkan ilmuwan dan ahli mesin muslim untuk memfungsikan bendungan sebagai irigasi maupun pencegah banjir.
Dalam Islam, semua proyek pembangunan adalah sebagai penyokong layanan masyarakat dan kegiatan ekonomi rakyat tanpa menghalalkan segala cara yang saat ini diambil oleh para korporat yang menguasai kebijakan penguasa. Negaralah yang wajib mengelola seutuhnya sehingga rakyat benar-benar mendapatkan dan menikmati hasilnya. Kepemilikan umum akan menjadi aset negara dalam mensejahterakan rakyat.
Sistem Islamlah yang mampu mengatasi mega proyek pembangunan yang seadil-adilnya, pengelolaan SDA yang terkontrol SDMnya dan semua hasil kekayaan alam dihasilkan untuk kepentingan rakyat dalam naungan kekhilafahan. Masih berharap pada sistem rakus oligarki korporasi kapilistik saat ini, yang melahirkan jurang kesengsaraan?
Wallahu a'lam bishowab
Tags
Opini
