Oleh : Eti Fairuzita
(Menulis Asyik Cilacap)
PT Pertamina (Persero) menaikkan harga gas LPG nonsubsidi rumah tangga untuk jenis Bright Gas 5,5 kg, Bright Gas 12 kg, dan Elpiji 12 kg mulai hari ini, Minggu (27/2). Sementara harga LPG 3 kg yang disubsidi tidak mengalami kenaikan.
Ini merupakan kenaikan yang kedua kalinya. Sebelumnya, pada 25 Desember 2021, Pertamina juga menaikkan harga gas LPG nonsubsidi.
Pjs. Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, Subholding Commercial & Trading Pertamina Irto Ginting menjelaskan, penyesuaian ini dilakukan mengikuti perkembangan terkini dari industri minyak dan gas.
Tercatat, harga Contract Price Aramco (CPA) mencapai USD 775 per metrik ton per Januari 2022, naik sekitar 21 persen dari harga rata-rata CPA sepanjang tahun 2021.
"Harga baru seluruh produk LPG non subsidi ini berlaku mulai tanggal 27 Februari 2022," kata Irto dalam keterangan tertulis.
Dengan adanya penyesuaian, harga LPG nonsubsidi yang berlaku saat ini sekitar Rp 15.500 per kg. Menurutnya, kenaikan harga ini telah mempertimbangkan kondisi serta kemampuan pasar LPG nonsubsidi, selain itu harga ini masih paling kompetitif dibandingkan berbagai negara di ASEAN.
Sontak, kebijakan tersebut pun menuai kritikan yang salah satunya diungkapkan oleh Wakil Ketua MPR RI Syarif Hasan, beliau sangat menyesalkan kebijakan pemerintah yang menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) secara tiba-tiba pada tahun 2022 ini.
Menurutnya, kenaikan harga BBM ini berpotensi menambah beban ekonomi masyarakat kecil yang terdampak oleh pandemi covid 19.
Namun disisi lain, pada saat yang sama banyak korporasi raksasa asing yang mendulang untung besar dari beragam proyek besar di negeri ini. Seperti yang diketahui, industri raksasa di Batam mulai menggeliat. PT McDermott Batam Indonesia mendapat megaproyek. Nilai proyek pertama Tyra Redevelopment projekt mencapai USD 500 juta atau sekitar Rp 7,5 triliun (kurs Rp 15.000 per dolar) hingga USD 750 juta (11 triliun). tidak hanya itu, Dermott bahkan sudah mengantongi proyek besar lainnya. Proyek besar itu dinamakan Tyra Development Projekt, dimana proyek ini membangun wellhead and topside untuk infrastruktur oil and gas nasional milik Denmark.
Saat ini perusahaan asal Amerika Serikat ini akan mengerjakan empat proyek besar hingga tahun 2021 mendatang.
Mengesahkan kebijakan yang makin membebani rakyat, namun mempermudah para korporat mengurus proyek infrastruktur besar memang sudah menjadi logika wajar kepemimpinan sistem kapitalis. Sistem ini dirancang agar manusia bebas menguasai apapun selama mereka memiliki modal.
Mereka tidak peduli lagi, apakah yang dikuasai adalah harta kepemilikan negara atau publik.
Kapitalisme menjadikan korporat pemegang kekuasaan yang sesungguhnya, posisi negara hanya sebagai legalisator keberadaan mereka agar bisa menguasai dan mengelola kebutuhan publik, alhasil jiwa periayah negara pun hilang. Sehingga rakyat selalu dalam posisi marjinal dan terus dihimpit kesulitan.
Sangat berbeda dengan sistem Islam yang disebut Khilafah yang mengatur proyek pembangunan sebagai solusi untuk mengatasi kesulitan rakyat dalam memenuhi kebutuhan dasarnya.
Dalam sejarah peradabannya yang tegak selama 1300 tahun lamanya Khilafah senantiasa membangun infrastruktur bukan untuk mengenyangkan kantong-kantong korporat namun Khilafah membangun infrastruktur sebagai wujud periayahan (kepengurusan) terhadap kebutuhan rakyatnya.
Warga negara Khilafah baik muslim atau non muslim bisa memenuhi kebutuhan dasar hidupnya dengan sangat mudah. Contohnya, Pembangunan infrastruktur jalur kereta api Hijaz oleh Sultan Abdul Hamid II pada tahun 1900. pembangunan ini dalam rangka mempermudah jamaah haji ke Makkah. Sebelumnya mereka harus menempuh perjalanan selama bermingu-minggu bahkan berbulan-bulan dengan menunggangi unta.
Pembangunan jalan umum beraspal di Kota Baghdad, Irak untuk mempermudah transportasi masyarakat. Dr Kasem Ajram (1992) dalam bukunya, The Miracle of Islam Science, 2nd Edition. Pada abad ke 8 M jalan di Kota Baghdad, Irak sudah dilapisi aspal. Pembangunan jalan beraspal telah dimulai ketika Khalifah Al-Mansur mendirikannya pada 762 M untuk mempermudah transportasi.
Begitu pun dengan pembangunan bendungan di kawasan Sungai Tigris juga banyak dilakukan. Ilmuwan dan peneliti muslim mengerahkan semua kemampuan untuk membangun bendungan yang difungsikan sebagai irigasi maupun pencegah banjir.
Dengan adanya proyek infrastruktur sebagai penyokong layanan masyarakat, kegiatan ekonomi, dan upaya perwujudan kesejahteraan di bawah kendali negara maka kemudahan hidup rakyat bisa terpenuhi.
Terlebih pembangunan itu berkaitan dengan infrastruktur pengelolaan SDA seperti proyek Tyra yang dikerjakan oleh Mc Dermott, tentu proyek semacam ini akan berada dibawah kendali negara. Sebab, dalam ekonomi Islam kekayaan alam adalah harta kepemilikan umum negaralah yang wajib mengelola hingga rakyat dapat menikmati hasilnya dan tidak terjadi komersialisasi.
Adapun terkait anggaran, pembangunan infrastruktur Khilafah mengambil dana dari Baitul Mal yang berasal dari pos kepemilikan negara yang meliputi harta fai, kharaj, usyur, ghanimah, dll. Serta pos kepemilikan umum yang bersumber dari pengelolaan SDA secara mandiri oleh negara.
Inilah cara Khilafah mewujudkan infrastruktur demi kemaslahatan rakyat bukan korporat.
Wallahu alam bish-sawab
Tags
Opini
