Oleh: Tri S, S.Si
Begitu banyak persoalan yang dihadapi pemerintah saat ini. Salah satunya adalah tentang pemberlakuan pembelajaran tatap muka (PTM) 100 persen. Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Syaifudian, menilai pelaksanaan pembelajaran tatap muka serentak yang sudah dua minnggu perlu dilakukan perbaikan untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona terutama varian Omicron. “Tidak dapat dipungkiri bahwa 1,5 tahun belajar di rumah sangat merugikan anak. Kemampuan literasi anak SD kelas 1 Indonesia tertinggal 6 bulan dan numerasi setara tertinggal 5 bulan belajar. Memang pelaksanaan PTM butuh banyak penyesuaian tapi PTM adalah sebuah solusi. Saya berharap semua pihak memahami urgensi dan mendukung kebijakan ini,” kata dia dalam keterangan yang diterima, Selasa (18/1/2022). Berdasarkan laporan Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Daerah, pelanggaran protokol kesehatan, seperti siswa berkerumun saat pengecekan suhu akibat thermogun yang tidak memadai, masih kerap terjadi. “Kami dapat laporan, dari Jakarta maupun luar daerah, ada sekolah diam-diam kantinnya buka, padahal dilarang, jarak siswa tak 1 meter, dan ventilasi udara di kelas tidak ada,” tutur Iman Zanatul Haeri, Kepala Bidang Advokasi P2G.
Masalah pendidikan memang harus dilakukan dengan sebaik mungkin. Karena ini menyangkut dengan masa depan para pelajar tentunya. Akan tetapi sistem pendidikan tersebut dilakukan dengan kondisi saat ini, yaitu masih dengan virus covid-19 varian baru. Jika melihat dari fakta diatas, menunjukkan jika kualitas para pelajar sekarang tidaklah baik. Ditambah lagi dengan masa pandemi yang mengharuskan mereka untuk belajar dari rumah. Dan itu pun tidak maksimal. Lalu pemerintah membuat peraturan untuk tak lagi belajar secara daring. Dan sudah mulai dilakukannya pembelajaran tatap muka. Namun pemerintah rupanya masih tetap kualahan mengatur para pelajar. Seharusnya pemerintah benar benar menjalankan peraturan yang telah dibuatnya. Selalu mengawasi para siswanya agar tak ada lagi yang berkerumun atau melanggar aturan lainnya.
Sudah banyaknya sekolah yang menjalankan pembelajaran tatap muka diperlukan untuk diawasi secara ketat. Agar mereka tidak ada yang melakukan pelanggaran. Baik secara yang terlihat maupun tersembunyi. Negara perlu menyiapkan juga para pengawas bagi setiap sekolah. karena di setiap sekolah pasti berpotensi untuk adanya kerumunan para peserta didik. Dan memberi fasilitas yang memadai untuk melaksanakannya. Seperti tempat, alat, biaya dan kebutuhan yang diperlukan lainnya agar bisa benar benar bersekolah secara maksimal. Di dalam sistem Kapitalisme, peran pemimpin tidaklah terlalu memerdulikan rakyatnya. Padahal apalagi rakyat di zaman sekarang yang semakin rusak dan ingin melakukan hal apapun sesuai dengan keinginanya sendiri.
Bila tanpa adanya pemimpin yang mengatur, akan bertambahlah negeri ini semakin tak terkendali. Itu semua marupakan tanggung jawab negara untuk mengurusi urusan rakyatnya. Jadi rakyat bisa dengan mudah menaati peraturan negara. Tanpa harus memutar balik otak.
Dalam sistem pendidikan dalam Islam, sekolah merupakan tempat belajar yang sangat penting dan diperlukan bagi pelajar. Karena disitulah tempat mereka untuk banyak menggali ilmu tsaqofah atau ilmu terapan lainnya. Yang pasti dipakai dalam kehidupan sehari hari. Kualitas para pelajar pun sangat baik.
Bila memang sekolah atau situasi tidak memadai, maka pemimpin akan memberi solusi dan berbagai cara agar peserta didik tetap dapat mencari ilmu dengan baik dan maksimal. Begitulah tanggung jawab pemimpin. Islam akan mengurusi semua persoalan umatnya. Semua akan ditanggung oleh negara. Tanpa memandang suku, bangsa, ras dan perbedaan lainnya.
Juga termasuk dalam masalah pendidikan. Semua kebutuhan umatnya akan difasilitasi dengan sebaik mungkin. Sehingga umat akan merasa aman dan tenang hidup dibawah naungan Islam.
