Oleh : Ummu Ahnaf
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memastikan, sistem kesehatan nasional saat ini telah siap menghadapi lonjakan kasus akibat varian Omicron. Namun, ia menekankan langkah preventif dari kesadaran masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan menjadi kunci utama untuk menekan laju penularan. Republika.co.id. (16/01/2022).
Munculnya varian baru ini merupakan gambaran yang nyata lambat dan tidak tegasnya pemerintah di dalam penanganan dan pengendalian virus corona. Penanganan sangat lambat dan seolah tidak mengutamakan keselamatan nyawa rakyat nya. Kasus virus covid-19 yg belum juga menemukan titik penyelesaian, kini justru muncul lagi virus varian baru "omicron". Ironi memang pemerintah justru terkesan menciptakan kebijakan yang membuat mobilitas manusia kembali meningkat.
Keputusan pemerintah mengambil upaya Penanganan berbasis 3T (testing, tracing, treatment) , 2M (mengurangi mobilisasi, menghindari kerumunan) sampai "Lockdown" tidak dilaksanakan dengan serius. Yang katanya merupakan salah satu pintu pengurangan korban virus covid-19 ini pun trlihat gagal.
Belum lagi masalah vaksin. Vaksin yang seharusnya dijadikan upaya tindakan personal agar yang terinfeksi tidak jatuh sakit, jika pun sakit tidak parah, malah dijadikan andalan untuk membentuk herd immunity. Jelas ini salah kaprah, karena vaksin tak menjamin orang yang tidak terinfeksi tidak akan tertularj kepada orang lain.
Seharusnya kebijakan lockdown serius dilakukan. Memisahkan yang sehat dengan yang sakit, mengisolasi yang terinveksi, merawat yang sakit, mencegah mobilitas keluar masuk daerah rawan wabah.
Sebagaimana pesan Rasulullah saw agar penguasa memisahkan orang yang terinfeksi saat wabah, maka ini pula seharusnya yang dilakukan oleh para penguasa di penjuru dunia. Tidak boleh ada solusi yang malah menguntungkan segelintir pemilik modal dan menjadi ladang bisnis, akhirnya rakyat kembali menjadi korban.
Memang, potret penguasa yang amanah dan maksimal mengurusi rakyat akan sulit ditemui dalam sistem kapitalisme, karena kapitalisme tak pernah menjadikan kemaslahatan seluruh rakyat sebagai pertimbangan. Yang ada hanyalah kemaslahatan para pemilik modal. Pemimpin yang amanah hanya akan terbentuk dalam sistem Islam "Khilafah". Oleh karena itu mewujudkan sistem Islam adalah kebutuhan yang tidak boleh ditunda atau bahkan dihalangi serta dikriminalkan. Umat harus berjuang bersama mewujudkan sistem Islam yang akan menjadi metode penerapan Islam Kaffah, menuju Islam rahmatan lil 'alamin.
Wallahu 'alam Bishshawwab.
Tags
Opini
