Oleh : Eti Fairuzita
(Menulis Asyik Cilacap)
Pelaksana tugas Kepala Pusat Riset Biologi Molekuler Eijkman, Wien Kusharyoto, mengatakan bahwa riset vaksin Merah Putih tetap dilanjutkan meski puluhan penelitinya diberhentikan. “Vaksin Merah Putih tetap berjalan,” ujar Wien kepada Tempo, Ahad, 2 Januari 2022.
Pemberhentian para peneliti ini merupakan dampak atas bergabungnya Eijkman ke Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Sebanyak 71 peneliti honorer tidak diperpanjang atau diberhentikan kontraknya.
Wien menjelaskan, vaksin Merah Putih berbasis ragi atau khamir masih dikembangkan lebih lanjut dengan Bio Farma. Sedangkan yang berbasis sel mamalia akan dilanjutkan dengan karakterisasi sel, protein, dan formulasi vaksin.
Pengembangan Vaksin Merah Putih dilakukan oleh tujuh institusi, yakni Lembaga Biologi Molekuler (LBM) Eijkman, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Universitas Airlangga (Unair), Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Indonesia (UI), Universitas Gadjah Mada (UGM), dan Universitas Padjadjaran (Unpad).
Menurut Wien, saat ini sedang berkoordinasi dengan pusat-pusat riset di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengenai sumber daya manusia. Kekurangan tenaga, kata dia, dapat diantisipasi dengan pembentukan pusat kolaborasi riset dengan Universitas Indonesia atau Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) maupun institusi lain.
https://www.msn.com/id-id/news/nasional/71-staf-peneliti-diberhentikan-eijkman-riset-vaksin-merah-putih-tetap-lanjut/ar-AASlWjM?ocid=uxbndlbing
Penelitian terkait vaksin sudah semestinya menjadi upaya pemerintah sebagai wujud jaminan dan tanggung jawab kepada rakyat. Begitupun dengan pihak-pihak yang terlibat dalam riset tersebut haruslah dipastikan memiliki kualitas dan kapasitas terbaik. Namun naas, politik demokrasi kapitalis yang diterapkan saat ini telah menggadaikan standar tersebut dengan kepentingan pihak tertentu.
Seharusnya cukup membuka mata publik, tes wawasan kebangsaan di lembaga KPK bahwa pihak-pihak yang terbukti dan terkualifikasi dengan baik dalam menangani kasus korupsi justru diberhentikan, hanya karena jawaban mereka tidak sesuai dengan soal-soal TWK. Dimana soal-soal itu sarat menggiring pada narasi tertentu.
Sartono Hutomo legislator partai demokrat juga berkomentar menyinggung peleburan Eijkmen ini. Sartono mengatakan, masalah SDM itu tidak akan jadi polemik jika ada tanggung jawab ke depan. Agar tidak ada spekulasi lain karena BRIN terkait dengan partai politik. Jangan sampai ada kesan menyingkirkan, seperti yang terjadi pada pegawai KPK yang diberhentikan karena tidak lulus tes wawasan kebangsaan, imbuhnya.
Inilah bentuk jaminan kesehatan dalam sistem demokrasi kapitalis, sistem ini tak pernah menjadikan hafdz an nafs (menjaga jiwa) sebagai prioritas utama, maka orientasi dalam sistem ini hanyalah pada kepentingan dan keuntungan. Tentu sangat berbeda dengan bentuk jaminan kesehatan dalam Islam yang disebut Khilafah dimana memposisikan
negara sebagai pelayan dan penjamin rakyat. Rasulullah Saw Bersabda :"Imam (Khalifah) adalah raa'in (pengurus rakyat) dan dia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya,"(HR. al-Bukhari).
Maka orientasi dalam mengurus kebutuhan rakyat termasuk pelayanan kesehatan yakni berupa penyediaan vaksin, Khilafah akan melakukannya dengan sebaik-baiknya seperti perintah syara. Yakni melalui mekanisme penyediaan SDM yang berkualitas dan terkualifikasi dalam penelitian jumlahnya sangat mumpuni.
Di sisi lain, pendidikan dalam Islam (Khilafah) adalah berbasis akidah Islam yang akan melahirkan output generasi bersaksiyah Islamiyah dan memberikan semua kemampuan hasil riset maupun penelitian hanya untuk kemaslahatan umat.
Jika mereka sangat ahli dan mahir dalam bidang biologi molekuler, maka mereka tidak segan-segan mencurahkan keilmuan mereka untuk umat manusia.
Pendidikan dalam khilafah gratis dengan segala pelayanannya, Khilafah akan membiayai pendidikan bagi calon peneliti serta mendapat edukasi gratis dan berkualitas. Khilafah pun mendukung lembaga penelitian mengembangkan inovasi bagi umat, lengkap beserta prasarana tanpa terkecuali, dengan demikian para peneliti dapat fokus mencari dan memproduksi vaksin yang halal, aman, efektif, dan efisien.
Sumber dana negara Khilafah bukan berasal dari utang dan pajak Melainkan dari Baitul Mal. Dimana dana Baitul Mal ini berasal dari pos kepemilikan negara, pos kepemilikan umum, dan pos zakat. Khilafah akan memgambil dana dari pos kepemilikan negara dan umum dalam memenuhi berbagai pelayanan untuk rakyat tak terkecuali bidang kesehatan. Sehingga pelayanan kesehatan gratis pun bukanlah khayalan tanpa kenyataan.
Wallahu alam bish-sawab
Tags
Opini
