Oleh : Nurfillah Rahayu
(Team Pejuang Pena Dakwah)
Baru-baru ini, ramai kabar pemerintah akan menerapkan teknologi di sistem administrasi negara dengan mengganti tenaga kerja alias Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan tenaga robot. Dengan begitu, rencana pemerintah untuk mengurangi jumlah PNS dalam beberapa tahun ke depan semakin dekat untuk terealisasi.
Hal ini juga sempat disinggung oleh Presiden RI, Joko Widodo, pada pembukaan Musrenbangnas RPJMN 2020-2024, pada Desember 2019 lalu. Jokowi mengatakan, pergantian tersebut dapat memudahkan untuk pengambilan keputusan dari tingkat daerah maupun nasional.
"Ini bukan barang yang sulit. Barang yang mudah dan memudahkan kita untuk memutuskan sebagai pimpinan di daerah maupun nasional, "Ujar Jokowi.
Robot tersebut kabarnya akan menggantikan eselon III dan eselon IV yang menghambat birokrasi. Penyederhanaan ini merupakan perintah Presiden Joko Widodo yang harus dilaksanakan cepat oleh para Menteri Kabinet Indonesia Maju.
Entah apa yang direncanakan. Benarkah demi kemajuan atau keuntungan dan efisiensi yang jelas tidak memikirkan kesejahteraaan sumber daya manusia.Karena seharusnya kemajuan teknologi berbanding lurus dengan kemajuan sumber daya manusianya.
Sistem demokrasi kapitalistik makin memperlihatkan kemajuan bangsa yang semu. Kemajuan teknologi dan kehadiran berbagai produk digitalisasi malah membawa masalah baru di tengah rakyat. Pada satu sisi berupaya setara dengan negara maju yang andal dalam menggunakan teknologi, pada sisi lain malah mengabaikan kebutuhan rakyat akan lapangan pekerjaan. Hal ini sungguh membuat miris.
Bukankah majunya suatu bangsa terlihat dari meningkatnya kualitas kehidupan, baik dari sisi perlindungan, kesejahteraan, maupun kecerdasan? Oleh sebab itu, sudah seharusnya parameter tersebut tidak bersandar pada tren global, melainkan pada terjaminnya pemenuhan seluruh kebutuhan rakyat.
Keunggulan peradaban Islam juga tidak terbantahkan. Peradaban Islam terbukti mampu bertahan terhadap dinamika zaman selama 1.300 tahun, tidak berusia pendek atau di bawah kendali negara lain. Hal itu dapat tercapai karena sistem pemerintahan dan sistem ekonomi Islam tidak sekadar akomodatif (menoleransi kemajuan), tetapi bersifat promotif (mendorong kemajuan). Di samping itu, ekonomi tidak dikuasai oleh para kapitalis yang cenderung mendorong penemuan bernilai komersial. Seluruh penemuan dalam Islam dipandang datang dari Allah Swt. dan manusia menggunakannya untuk mendekat kepada-Nya. Artinya, teknologi bukan memperburuk dan memunculkan masalah baru, melainkan untuk memudahkan kehidupan rakyat.
Oleh karenanya, jika umat merindukan adanya peradaban yang tinggi, maju, dan menyejahterakan rakyat, pilihan itu bukan pada demokrasi kapitalistik, melainkan hanya ada dalam Islam, yaitu saat sistem Islam tegak dengan keridaan umat dan pembelaan ahlul quwwah. Saat itulah seluruh hukum Islam dapat terterapkan. Umat akan kembali merasakan harmoni kemajuan peradaban Islam. Digitalisasi benar-benar akan mampu mendorong kesejahteraan, bukan sebaliknya, menjadi alasan untuk mengurangi pekerja sehingga menambah jumlah pengangguran. Ingatlah, wahai para pemimpin yang saat ini mengemban amanah mengurusi urusan umat, Rasulullah saw. bersabda, “Ya Allah, siapa yang mengurusi satu perkara umatku, lalu ia menyulitkan umat, persulitlah ia; dan siapa yang mengurusi perkara umatku, lalu ia memudahkannya, permudahlah ia.” (HR Muslim).
Semoga Pemerintah betul-betul dapat memberikan solusi yang memudahkan rakyatnya. Mengambil kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan hukum Islam agar kesejahteraaan yang merata dapat dirasakan oleh rakyatnya tanpa terkecuali.
Wallahualam bisowab.
Tags
Opini
