Oleh: Nasiroh
Polemik mengenai tes PCR yang dijadikan bisnis oleh beberapa pihak terus bergulir. Direktur Ekonomi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Mulyawan Ranamanggala mengungkapkan bahwa adanya beberapa pihak yang mencari keuntungan dari memanfaatkan tes PCR.
Mulyawan Ranamanggala mengungkapkan adanya praktik bundling tes PCR, yaitu menggabungkan sebuah layanan jasa dengan tes PCR.
"Kami melihat ini ada indikasi memaksimumkan keuntungan ketika tadi ada bundling PCR," ungkap Mulyawan dalam forum jurnalis virtual KPPU, Jumat, 12 November 2021.
Modus pertama yang dilihat KPPU yakni adanya konsultasi dokter yang dipastikan akan menambah biaya tes PCR.
Ada potensi persaingan usaha tak sehat atau memaksimumkan keuntungan ketika ada bundling tarif PCR.
Ketika tes PCR yang dikonsultasi dengan dokter itu biayanya bisa berbanding hampir dua kali lipat, praktik yang dilakukan tersebut menjadi bentuk persaingan usaha yang tidak sehat.
Hal tersebut lantaran beralihanya fungsi tes PCR, yang semula digunakan untuk memantau Kesehatan tetapi dalam hal ini dijadikan ladang bisnis.
Kini rakyat di buat makin menderita, sudahlah susah kesulitan secara ekonomi di tambah banyak persayaratan yang mengharuskan tes PCR, ketika ingin melakukan berbagai keperluan, dan itupun mengharuskan bayar dengan harga yang tidak murah dan tidak juga secara gratis. Layanan kesehatan seharus nya menjadi tanggung jawab negara, bukan justru membuat rakyat makin menderita. Dengan banyak nya beban yang harus di tanggung sendiri, lalu dimana peran negara ?
Sistem Kapitalis Melemahkan Peran Negara
Abdul Kareem Newell menyebutkan bahwa kelemahan mendasar dari sistem demokrasi sekuler adalah tidak adanya ketakutan dari pemimpin kepada Tuhannya atau pertanggungjawaban di akhirat nanti. Hal ini membuka peluang besar bagi pemimpin untuk terjerumus dalam sikap tiran. (Akuntabilitas Negara Khilafah, 2011, PTI h 67-68). Maka hal yang wajar dalam negara kapitalis tidak ada pemberian jaminan apa pun pada rakyatnya. Karena tugas dan fungsi negara hanya sebagai wasit bagi rakyatnya. Negara baru bertindak jika ada masalah. Jaminan diberikan sebagai bentuk tambal sulam dari kebobrokan sistem kapitalisme.
Sangat menyedihkan kondisi rakyat dalam naungan negara kapitalis
sedangkan dalam naungan negara Islam pemimpin nya bertanggung jawab atas rakyat nya karna dalam kepemimpinan Islam kepala negara bertanggung jawab atas rakyat nya, dan juga bertanggung jawab kepada Allah.
Rasulullah Saw. bersabda, “Imam (Khalifah) adalah raa’iin (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR. Bukhari) jelas apa yang disabdakan Rasul, bahwa para Khalifah sebagai pemimpin yang diserahi wewenang untuk kemaslahatan rakyat akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Swt kelak pada hari kiamat.
Wallahu'alam Bishawwab
