Oleh: Lina Herlina, S.IP
(Komunitas Pejuang Pena Dakwah)
Dilansir berita dari Jakarta ( Antara) hari Minggu, tanggal 31 Oktober 202, Presiden RI berpidato pada side event KTT G20 membahas soal UMKM dan bisnis milik perempuan, di La Nuvola, Roma Italia di Sabtu (30/10). Presiden Joko Widodo mengatakan: "Negara negara G20 harus terus mendorong penguatan peran UMKM dan perempuan melalui sejumlah aksi nyata. Aksi nyata pertama: Peningkatan inklusi keuangan UMKM dan perempuan, yang menjadi prioritas Indonesia, khusus untuk pengusaha perempuan mikro dan ultra mikro, mengembangkan skema pemodalan khusus yang disebut program Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera). Aksi nyata kedua, yakni mendukung transformasi ekonomi UMKM dengan digitalisasi. Keberpihakan G20 harus nyata bagi digitalisasi UMKM dan perempuan dukungannya berupa pembangunan infrastruktur digital dan kerjasama teknologi, perluasan konektivitas digital secara inklusif serta peningkatan literasi digital pelaku UMKM".
Di tengah situasi ekonomi dunia yang kapitalis, beberapa langkah strategis yang ditempuh pemerintah Indonesia demi genjot pemulihan ekonomi ini, apakah mampu mengentaskan kemiskinan dan pengangguran yang digadang harus menurun dan nilai ekspor harus bertumbuh? " Memberdayakan UMKM dan perempuan adalah kebijakan sentral dalam percepatan pencapaian SDGs di Indonesia menurut Presiden", kata Menlu LN Retno Marsudi di hotel Splendide Royal, Roma, dilansir berita Antara, Minggu 31/10/2021.
Sebagaimana telah diketahui dorongan peningkatan peran UMKM dari revisi kebijakan kebijakan tentang pengelolaan SDA dan asset negara (BUMN) yang sudah ditempuh di era kapitalistik ini terbukti belum mampu menyelesaikan problem kemiskinan, apalagi mengharapkan keterlibatan perempuan yang lebih besar. Bukankah hal ini justru bisa melahirkan problem tambahan berupa masalah baru terkait tanggung jawabnya sebagai pendidik pertama dan utama generasi.
Apa jadinya ketika perempuan ramai - ramai tersibukan dengan aktivitas ekonomi, menjadi pelaku produktif di UMKM, terus menerus berproduksi baik di bidang kerajinan kerajinan tangan, kuliner, garmen, jasa, informasi dsb. Bukankah waktu mereka akan tersita besar, mencoba bersaing dengan perusahaan besar yang jelas akan kalah, sementara tugas utama mereka mendidik dan mencetak generasi berkualitas. Di tangan perempuanlah terlahir anak anak yang sehat, kuat, dan cerdas penopang sebuah negara tangguh, dengan segala pemenuhan lahir batinnya dari layaknya seorang ibu yang berkasih sayang.
Namun hal ini, di pandang dari sisi paradigma yang berbeda oleh pemerintah Indonesia yakni tetap masih minimnya peran perempuan, disayangkan belum produktif menghasilkan, sedangkan terdapat potensi luar biasa. Oleh karena itu, melalui UMKM seolah pemerintah ingin memberdayakan perempuan, pro rakyat perempuan, padahal ada agenda dan strategi lain di balik semua itu. Tentu saja kita harus waspada dari ambisi pertumbuhan ekonomi ini. Ada apa dibalik UMKM, siapa yang diuntungkan, betulkah perempuan akan berdaya dan terselamatkan, lantas bagaimana cara pandang ekonomi kapitalis menempatkan perempuan dalam UMKM seperti apa?
Kita tak boleh silau terjebak, kelihatannya negara hadir, tanggap berkontribusi, namun apakah ambisi pertumbuhan ekonomi ini memenuhi pesanan dan rekomendasi penguasa dunia? Sebagaimana kita ketahui, negara yang menguasai ekonomi dunia pasti menguasai dunia. Segala cara pasti akan dilakukan, dimanapun dan kapanpun, pembangunan ala kapitalistik tidak akan pernah mewujudkan kesejahteraan yang riil/ nyata dan merata. Bentuk pertumbuhan ekonominya pasti berpihak pada kekuatan modal yang selalu menyisakan problem kemanusiaan tidak terkecuali bagi perempuan.
Namun negara - negara penguasa dunia tidak pernah mau mengakui dan bahkan terus menerus mendesak negara negara yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi untuk menerima resiko masalah sosial yang dideritanya. Pelaku kapitalis menjadikan proyek pengentasan hanya demi mengamankan aset keuntungan ekonomi yang telah dibangunnya dengan susah payah untuk mencari sasaran pangsa pasar baginya termasuk mengekploitasi perempuan memanfaatkannya di berbagai hal. Sehingga jangan berharap bila kapitalis memberangus kemiskinan dan ketimpangan ekonomi demi alasan humanis. Apalagi menyelamatkan perempuan seperti isu pemberdayaan perempuan. Lihat saja bagaimana sudut pandang kapitalis dalam memandang perempuan, bukankah lebih banyak dimanfaatkan sisi fisik keperempuanannya.
Adapun pandangan pemerintah Indonesia untuk memperluas akses masyarakat perempuan pada kegiatan ekonomi produktif, dengan mendorong kemajuan dan produktivitas sektor UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) tidaklah selayaknya dijadikan tulang punggung ekonomi Indonesia. Dunia memang berharap pada UMKM dan perempuan. Harapannya perempuan yang memiliki kemampuan dan kemauan kuat untuk berekonomi secara mandiri, akan mengembangkan usahanya hingga mampu menggerakkan ekonomi masyarakat di sekitarnya. Kehadiran usaha ini akan menghidupkan usaha usaha lokal pendukung, hingga menularkan semangat mandiri pada perempuan lain. Memang di saat yang bersamaan, kebutuhan UMKM akan tenaga kerja lokal perempuan akan membantu pemerintah mengatasi pengangguran.
Namun itu terjadi pada saat pemerintah sendiri tidak cukup mampu untuk menyediakan lapangan kerja secara luas. Jelaslah bahwa tujuan meningkatkan jumlah usahawan perempuan baik di tingkat pemula hingga profesional adalah upaya pemerintah untuk kian melepaskan diri dari posisinya sebagai penyedia dan penjamin lapangan kerja bagi rakyat. Apabila masyarakat mandiri dalam berekonomi, tidak hanya membuat mereka survive ( mampu bertahan) dalam memenuhi kebutuhannya, hingga hari tua. Juga bisa membuat sikap mental tangguh menghadapi berbagai masalah yang ditimbulkan dunia kapitalis. Alhasil dalam situasi seperti ini, pemerintah mengambil posisi " cukup hanya menjadi regulator saja (penghubung saja). Lalu posisinya tidak akan dipersoalkan rakyatnya, karena ada pemerintah atau tidak, mereka sudah merasa mampu bertahan dan mencukupi kebutuhannya sendiri, dan sangat disayangkannya yakni dengan memanfaatkan perempuan.
Lantas bagaimana dalam Islam pengaturannya? Dalam Islam negara sangat bertanggung jawab dalam mengatur pengelolaan ekonomi, SDA, SDM termasuk perempuan. Islam menetapkan peran perempuan di tempat terhormat, utamanya sebagai pendidik pertama dan utama bagi generasi selanjutnya. Alhasil dengan digenjotnya UMKM perempuan bukankah salah satu bentuk eksploitasi?. Perempuan didudukkan sebagai pelaku UMKM yang mudah bisa produktif menghasilkan barang maupun jasa penghasilan relatif cepat. Lalu bagaimana dengan para kaum laki-laki/ suami sebagai sumber pencari nafkah. Lepas sudah dari kewajiban pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi kaum laki-laki tersebut. Pemerintah Islam meriayah seluruh kebutuhan rakyatnya, tidak terkecuali perekonomian dan pertumbuhannya. Penanggulangan kemiskinan jadi fokus utama demi mensejahterakan rakyatnya. Dalam Islam pula terdapat bentuk bentuk usaha (seperti UMKM dsb), tapi peran pemerintah disini bukan hanya sebagai regulator tapi pengatur serta meriayah ekonomi umat. Yang dijadikan patokan dalam berekonomi di Islam adalah Hukum Syara': mensejahterakan rakyat, tidak terlibat transaksi transaksi riba (melalui perbankan perbankan) yang justru mewajibkan ada keuntungan dan kelebihan uang. Negara tidak hanya menggiatkan korporat korporat besar dan membesarkan perusahaan perusahaan mereka. Islam paham betul bahwa ekonomi ala kapitalis ini sampai kapanpun dan dimanapun tidak akan mampu bersaing antara korporat besar dengan UMKM UMKM. Akan selalu diingatkan akhirnya yang diuntungkan siapa? Keberpihakan Islam tidak mungkin keberpihakan pada korporat korporat kakap tanpa mengindahkan kepentingan rakyat (sebagaimana arahan ekonomi global zaman now), walaupun kelihatannya membawa angin segar bagi kaum perempuan sebagai pelaku utama UMKM.
Melalui peraturan Islam, pemerintah akan benar benar tulus mengurus dan menjaga seluruh kebutuhan rakyatnya, tidak terkecuali perempuan aku dimuliakan. Sistem perekonomiannya dibangun atas sendi sendi ketaqwaan akan Allah SWT, takut kepada Allah SWT, No riba, sehingga berpedoman pada teladan Rasulullah SAW. Bagaimana penetapan peran perempuan dalam Islam sungguh sangat jelas kedudukannya telah diatur. Hanya khilafah yang mampu mewujudkan tujuan kemakmuran, benar benar melenyapkan kemiskinan namun tidak dengan mengeksploitasi kaum perempuan bahkan memuliakannya.
Wallahu alam bisahwab.
Tags
Opini
