Oleh : Yenni Widiastuti
KKB memiliki sejarah yang panjang. Awalnya, kelompok ini bernama Organisasi Papua Merdeka (OPM). Menurut peneliti di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), munculnya gerakan OPM pada 1963 merupakan imbas dari perlakuan tidak adil yang diterima masyarakat Papua dari pemerintah Indonesia. OPM pertama kali melakukan serangan bersenjata di Manokrawi pada 26 Juli 1965. (bbc.com, 13/12/2018).
Menurut buku Papua Road Map yang diterbitkan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada 2009, akar masalah Papua meliputi: peminggiran, diskriminasi, termasuk minimnya pengakuan atas kontribusi dan jasa Papua bagi Indonesia, tidak optimalnya pembangunan infrastruktur sosial di Papua, khususnya pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi rakyat dan rendahnya keterlibatan pelaku ekonomi asli Papua, proses integrasi politik, ekonomi, dan sosial budaya yang belum tuntas.
Persoalan Papua memang demikian kompleks. Terjadi ironi kesejahteraan yang parah. Bumi Papua diserahkan pada asing dan dikeruk habis-habisan, sementara rakyat Papua tetap berada dalam kemiskinan.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), 15/2/2021, Papua merupakan provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia. Tingkat kemiskinan di Papua mencapai 26,8%. Sementara tingkat kemiskinan di Papua Barat sebesar 21,7%, menjadikannya provinsi termiskin kedua.
Persoalan kesejahteraan ini berkelindan dengan intervensi asing di Papua. Pengamat Intelijen, Stanislaus Riyanto, menyatakan bahwa situasi Papua diperkeruh dengan propaganda pihak asing, yaitu state actor dan non-state actor (LSM dan NGO).
Keterlibatan asing di antaranya adalah berupa dukungan untuk mendorong isu Papua di forum PBB, bantuan suaka politik, dan dana serta logistik.
Banyak advokasi kelompok pro kemerdekaan Papua di berbagai negara yang turut menyuarakan Gerakan Papua Merdeka dengan mengangkat isu-isu pelanggaran HAM ke dunia internasional. (gatra.com, 24/9/2019).
Negara-negara asing seperti Amerika, Inggris, Australia, dan Belanda memberikan dukungan pada upaya internasionalisasi isu Papua.
Pada 28 April 2013, OPM membuka kantor perwakilan OPM di Oxford, Inggris secara resmi. Pembukaan ini dihadiri oleh Walikota Oxford Mohammaed Niaz Abbasi, anggota Parlemen Inggris, Andrew Smith, dan mantan Wali Kota Oxford, Elise Benjamin.
Sejak pertengahan 2000-an, US House of Representatives, telah mengagendakan untuk mengeluarkan rancangan Foreign Relation Authorization Act (FRAA) yang secara spesifik memuat referensi khusus mengenai Papua. Undang-undang ini akan menjadi pintu masuk menuju Papua merdeka.
Amerika akan menindaklanjuti dengan serangkaian operasi politik dan diplomasi yang target akhirnya adalah meyakinkan pihak Indonesia untuk melepaskan, atau setidaknya memberi otonomi khusus, sehingga memberi kesempatan rakyat Papua untuk menentukan nasibnya sendiri. (theglobal-review.com, 16/8/2013).
Persoalan kesejahteraan dan dan intervensi asing ini menjadikan Papua terus membara, karena memang senantiasa ada pihak-pihak yang mendorong terjadinya disintegrasi. Sebaliknya, Pemerintah justru bersikap lunak terhadap aksi kekerasan yang dilancarkan KKB.
Belum lama ini KKB (Kelompok Separatis Teroris OPM) di Papua kembali berulah. Kali ini sasarannya adalah puskesmas dan tenaga kesehatan (nakes) di Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua. (tempo.co, 17/9/2021) Para anggota OPM tersebut merusak dan membakar Puskesmas serta barak-barak tempat tinggal para nakes hingga ada korban jiwa.
Mereka juga menari-nari usai merusak dan membakar fasilitas kesehatan. Bahkan, mereka melakukan tindakan keji dan tidak berperikemanusiaan (pelecehan) terhadap tiga tenaga kesehatan perempuan. (sindonews.com, 18/9/2021)
Sangat menyedihkan,
Sungguh sangat menyedihkan saudara-saudara kita para nakes.
Kita tentu masih ingat bagaimana angka kematian nakes akibat pandemi Covid-19. Betapa angka kematian nakes di Indonesia pernah mencapai yang tertinggi di dunia. Dikutip dari nakes.laporcovid19.org, per 28/9/2021, jumlah nakes yang wafat di Indonesia akibat terjangkit Covid-19 telah mencapai angka 2.032 jiwa.
Dari angka tersebut, jumlah kematian tertinggi terjadi pada profesi dokter (730 orang).Posisi tertinggi kedua adalah kematian perawat (670 orang).
Selama September 2021 ini, jumlah nakes yang wafat akibat Covid-19 mencapai 6 orang.Namun,lihat ketika ada varian Delta pada Juli lalu, angka kematian nakes melejit mencapai angka 499 orang.
Maka, bayangkan yang terjadi dengan para nakes di Puskesmas Kiwirok Papua tadi.Betapa lancang para anggota kelompok separatis semacam OPM menyerang objek-objek vital publik hingga mengancam jiwa nakes, bahkan melebar mengancam keselamatan masyarakat umum.
Tidakkah mereka paham arti penting nakes saat ini? Terlebih di daerah yang masih minim fasilitas dan tenaga kesehatan seperti di Papua.Pun apakah kita semua masih ingat beberapa tahun lalu? Ada seorang dokter dari Jawa yang bertugas di Papua, beliau sakit keras hingga akhirnya wafat melalui sakitnya tersebut akibat minimnya pertolongan medis.
Lantas, apakah dengan sikapnya itu OPM berhak mengklaim kelompoknya layak memisahkan diri dari negeri ini kemudian menjalankan pemerintahan mandiri?
Pandangannya pada fasilitas publik saja terbukti sesat logika.
Berantas Kelompok Separatis
Tak berlebihan kiranya ketika pemerintah diseru untuk memberantas OPM.
Serangan terhadap nakes di Papua ini semestinya menampar pemerintah agar berani bertindak tegas. OPM adalah teroris sesungguhnya di negeri ini.
Penggantian istilah bagi OPM dari “kelompok separatis” menjadi KKB (kelompok kriminal bersenjata) hendaklah jangan sampai mematikan alarm kita akan adanya para pemberontak yang mengancam kedaulatan negara.
Demikian halnya, Indonesia semestinya bisa mandiri, lepas dari intervensi internasional dalam membuat kebijakan terkait OPM. Jangan pula pemerintah terpengaruh oleh adanya dugaan jejaring oligarki yang tengah coba mengepakkan sayap ekonomi di Papua. Yang bukan hanya di tambang Grasberg “bekas” milik Freeport, tetapi juga Blok Wabu yang diduga sudah dikaveling oleh Cina.Jangan pedulikan seruan internasional yang konon menagih janji Indonesia terkait penegakan hak asasi manusia di Papua. Bagaimanapun, sudah selayaknya Indonesia mandiri memutuskan kebijakan politik di Papua. Tanpa intervensi dan provokasi pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan kapitalistik.
Namun, mampukah saat ini?
Islam Mengatasi Kelompok Separatis.
Andai penumpasan kelompok separatis semacam OPM berdasarkan sistem Islam, niscaya permasalahan ini akan tuntas dan tersolusi dengan baik. Karena Islam adalah aturan yang berasal dari Sang Khalik. Sungguh aktivitas KKB OPM sudah terkategori bugat (pemberontak). Mereka telah mengangkat senjata dan bertahan di suatu tempat tertentu, serta memiliki kekuatan militer tertentu yang melawan negara.
Dalam Islam, penanggulangan OPM tidak sebatas oleh kepolisian selaku penanggung jawab Departemen Keamanan Dalam Negeri, tetapi sudah harus dengan tindakan militer yang sepadan.
Lepasnya sebuah wilayah dari negeri muslim merupakan hal yang dilarang dalam Islam. Allah Swt. melarang kaum muslimin bercerai-berai, sebagaimana dalam firman-Nya,
وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا ۖ
“Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai.” (QS Ali Imran: 103)
Bahkan, kaum muslimin diperintahkan untuk menjaga perbatasan agar tidak ada wilayah yang terlepas.
Allah Swt. berfirman,
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
“Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah, kuatkanlah kesabaran kalian, tetaplah bersiap siaga (di perbatasan negeri kalian) dan bertakwalah kepada Allah supaya kalian beruntung.” (QS Ali Imran [3]: 200)
Solusi Hakiki
Dalam sistem Islam (Khilafah), Negara akan menjaga Papua dengan kekuatan militer yang mencukupi hingga mampu menghentikan intervensi asing di sana.
Khilafah juga akan melakukan diplomasi luar negeri dengan memberikan larangan tegas bagi pihak asing (baik negara, organisasi, maupun individu) untuk ikut campur dan menginternasionalisasi persoalan Papua.
Khilafah akan mengembalikan kekayaan alam Papua sebagai milik umum yang dikelola negara dan hasilnya diperuntukkan bagi kesejahteraan rakyat.
Khilafah juga akan menjamin pemenuhan kebutuhan dasar rakyat Papua, yaitu sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan keamanan, sehingga rakyat Papua bisa hidup sejahtera.
Khilafah akan menyerukan dakwah pada rakyat Papua melalui institusi pendidikan dan pengiriman para dai, sehingga terjadi peleburan antara rakyat Papua dengan yang lainnya.
Hal ini akan mewujudkan persatuan yang kukuh karena berdiri di atas akidah Islam. Rakyat Papua yang nonmuslim tidak dipaksa untuk masuk Islam, tetapi tetap dirangkul dalam hubungan yang harmonis.
Demikianlah solusi tuntas terhadap persoalan Papua, agar tidak ada lagi serangan di Bumi Cenderawasih yang mengancam warga. Dengan Khilafah akan terwujud kedamaian untuk Papua dan bumi Islam lainnya.
Masih adakah kita ragu untuk diatur oleh islam ?
Khatimah
Peran Islam sebagai sistem yang menjaga jiwa dan memberi kemaslahatan luas bagi masyarakat, tak perlu diragukan lagi.
Allah Swt. berfirman,
“Sesungguhnya telah datang kepada kamu keterangan yang nyata dari Tuhanmu, petunjuk dan rahmat.
Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan berpaling darinya?” (QS Al-An’am [6]: 157).
Maksud dari “petunjuk” dan “rahmat” pada ayat di atas adalah membawa manfaat bagi umat manusia, serta menjauhkan kemudaratan dari diri mereka. Inilah makna “maslahat”, yakni membawa manfaat dan mencegah mudarat.
Kemaslahatan selalu menyertai syarak. Di mana ada syarak, pasti ada maslahat.Sebab syaraklah yang menentukan kemaslahatan bagi manusia selaku hamba Allah Swt.. Adakah kita masih ragu untuk diatur oleh Islam?
#Copas Dari Bebetapa Sumber#
#Menebar Kebaikan#
#Semogah Bermanfaat#
Tags
Opini
