Oleh : Ani Prihatini, S.Hum.I
Tanggal 22 Oktober kemarin, masyarakat Islam Indonesia bersuka cita memperingati Hari Santri Nasional. Mereka merayakan Hari Santri dengan kegiatan keagamaan Islam di berbagai wilayah di Indonesia, terutama di lingkungan pondok pesantren yang menjadi poros kegiatan santri.
Peringatan Hari Santri Nasional ini sudah berlangsung sejak lama semenjak ditetapkannya Hari Santri Nasional sesuai dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 22 Tahun 2015, yang faktanya hal ini dilakukan sebagai bentuk pengingat seruan resolusi jihad Nahdlatul Ulama. (detik.com.)
Seruan Resolusi Jihad
Beberapa waktu setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, para penjajah Belanda yang membonceng sekutunya Inggris, hendak kembali menduduki Indonesia dalam Agresi Militer Belanda II pasca kekalahan Jepang oleh Sekutu. Beberapa pertempuran kembali terjadi lagi. Mulai dari peristiwa perobekan bendera Belanda di Hotel Yamato, dilanjutkan dengan pertempuran-pertempuran kecil lainnya.
Melihat kondisi ini, petinggi Nahdhatul Ulama (NU) kala itu, berkomitmen untuk bisa mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia yang baru saja dicapai dari segala bentuk penjajahan. Kemudian, dikeluarkanlah seruan Resolusi Jihad sebagai buah keputusan yang dihasilkan dari Rapat Besar Konsul-konsul NU se-Jawa dan Madura, pada 21-22 Oktober 1945 di Surabaya, Jawa Timur. (Ensiklopedi NU)
Dari seruan inilah, yang membuat para pemuda, notabene adalah kaum santri, mendapatkan semangat jihad fii sabilillah melawan kaum penjajah. Semangat yang terus tertanam dalam sanubari yang mendorong kaum santri akhirnya berjuang dalam pertempuran terbesar dan terhebat di Surabaya pada 10 November 1945 yang kemudian menjadi Hari Pahlawan Nasional.
Polemik Ide
Dari sejarah Resolusi Jihad, kita sudah bisa mengetahui bahwa semangat jihad para pemuda (santri) lahir dari ideologi yang tertanam dalam diri mereka. Maka, bisa kita simpulkan bahwa merekalah aktor penting pelaku perubahan demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia sesuai tuntunan syariat Islam.
Namun, tak sejalan dengan fakta sejarah ini, dalam peringatan Hari Santri Nasional kemarin, Presiden Jokowi berharap para santri ikut serta dalam pengembangan ekonomi Syariah. Dalam pandangan Jokowi, santri harus menjadi poros ekonomi, menjadi entrepreneur dan wirausahawan sukses. Para pelajar Islam di pesantren, Madrasah maupun pendidikan tinggi Islam dituju sebagai objek yang strategis mencetak generasi yang mampu bersaing di pasar kerja dan wirausaha. (Viva News, 22 Okt 2021) Ide Presiden ini diperkuat dengan disampaikannya sambutan Menteri Desa, Gus Halim Iskandar yang dikutip dalam iNews.id, ia menyampaikan bahwa santri berperan besar dalam menggerakkan ekonomi desa. Dari pesantren ini bisa menjadi pusat-pusat kegiatan ekonomi bagi masyarakat sekitar pesantren.
Pencetusan ide bahwa santri harus menjadi penggerak ekonomi agaknya terasa rancu. Meskipun berbasis syariah, akan tetapi sistem ekonomi yang diusung masih tetap mengadopsi sistem ekonomi kapitalis. Harusnya, dengan semangat resolusi jihad NU dahulu, para santri iniah yang mengobarkan semangat anti penjajahan ekonomi kapitalis bagi negeri ini. Dari kalangan santri harus lahir generasi berideologi Islam yang membawa gelombang perubahan untuk menentang segala bentuk penjajahan berdasarkan tuntunan Islam.
Harusnya, para santri paham bahwa yang membawa keburukan dan kemadhorotan bagi negeri ini dalam segi ekonomi adalah diberlakukannya sistem kapitalisme. Yang membuat jarak antara kaum kapital dan rakyat kecil terasa begitu jauh. Kaum kapital semakin memperkaya diri dengan jalan yang sering kali tidak sesuai syariat Islam.
Harusnya kaum santri sadar, bahwa hanya dengan sistem Islam negara ini bisa mencapai kemajuan yang sesungguhnya. Hanya dengan aturan Islam yang bersumber dari Allah SWT yang bisa mengatur keberlangsungan ekonomi dan sosial yang sebaik-baiknya. Maka, kaum santrilah yang berperan menyadarkan masyarakat untuk mengubah sistem politik dan ekonomi negeri ini, dari sistem kapitalis menjadi sistem Islam.
Tags
Opini
