Oleh: Lina Herlina
(Komunitas Pejuang Pena Dakwah)
Akhir - akhir ini moderasi Islam semakin massif digencarkan pemerintah kita. Sosialisasinya digambarkan bahwa Islam sebagai ajaran yang terbuka lebar, damai, toleran dan tidak radikal/ radikalisme. Sosialisasi yang gencar dilakukan baik melalui jalur pendidikan formal dan non formal. Sasarannya mulai dari pendidikan anak usia dini sampai perguruan tinggi.
Sebagaimana baru - baru ini dilansir oleh CNN Indonesia, (Kamis 23/09/2021). Nadiem Makarim (Mendikbud ristek) membuat kurikulum moderasi agama demi hapus intoleransi. Moderasi beragama sangat penting diajarkan. Juga marak dilakukan melalui pendidikan seperti seminar, diskusi, simposium, dan webinar. Sebagaimana dilansir Radar Malang, (Kamis, 30/9/2022). Yang mana simposium dan webinar penguatan pemahaman moderasi beragama untuk ustadz pendidikan pesantren telah diadakan oleh universitas Islam Malang (Unisma).
Seruan mas menteri dan apa yang sudah dilakukan Unisma tersebut memberikan arahan dan pengakuan untuk segera menerapkan tentang Islam moderat secara gamblang dan secepatnya. Padahal bagaimana sebenarnya hakikat moderasi Islam tersebut dan apa dampaknya bagi kebangkitan Islam?
Moderasi Islam yang gencar disosialisasikan ke publik menunjuk pada Islam yang seolah- olah agung demi menghapus intoleransi, menilai intoleransi beragama merupakan salah satu dosa besar pendidikan tanah air, mengusung seolah Islam sebagai rahmatan Lil alamin.
Oleh karena itu, lembaga- lembaga pendidikan seperti sekolah dan non sekolah diwanti-wanti agar anak didiknya bisa berlaku toleransi kepada pandangan - pandangan lain yang ada di tanah air. Program ini mengarahkan seolah Islam bisa berkompromi yang memberi jalan pertengahan bagi paham - paham lainnya. Anjuran agar kita mampu berbeda - beda baik dari sisi pendapat, pilihan keyakinan sampai pandangan hidup agar moderat, toleran, tidak saling memaksa dalam tatanan kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.
Namun sesungguhnya, moderasi Islam ini merupakan pemahaman yang tidak datang dari Islam dan sesungguhnya tidak dikenal dalam Islam. Pemahaman ini murni berasal dari pemikiran dan budaya barat. Sejarahnya dimulai sejak runtuhnya Negara khilafah, berkat dukungan dari negara- negara barat.
Strategi politik barat seperti biasa melakukan penghancuran terhadap ide - ide Islam dari benak umat Islam. Bahaya penghalang ini seharusnya segera dicermati dan dipahami umat Islam. Ide moderasi Islam adalah cara yang digunakan barat untuk membendung bahkan memblokir tegaknya kebangkitan Islam. Mengkerat- kerat, memecah belah dunia Islam dan melanggengkan penjajahan barat atas dunia Islam.
Siapa saja yang bertentangan dengan ide moderasi ini akan dicap sebagai anak didik sebagai muslim yang radikal dan teroris. Ide ini menyerukan untuk membangun Islam yang bersifat terbuka, toleran terhadap ajaran agama lain serta budayanya. Bahkan bisa menyusupkan paham Pluralisme yang memandang semua agama benar.
Menganggap perbedaan adalah hal lumrah dan berusaha mengajak secara terbuka perbedaan perbedaan tersebut untuk bahu membahu bersama sama membangun peradaban dunia yang lebih baik, melalui kebangkitan global dunia. Padahal penganut moderasi Islam telah menempuh toleransi yang melampaui batas yang telah digariskan Islam melalui syariatnya, hal ini sama saja dengan menghalangi terjadinya kebangkitan Islam dimuka bumi.
Oleh karenanya, kebangkitan Islam melalui tegaknya syariah dan khilafah harus dicegah dengan segala cara jitu barat sebagaimana melakukan politik pecah belah. Ide moderasi Islam yang telah massif dideraskan oleh berbagai pihak ini dengan strategi dan program- programnya telah nampak nyata bahayanya, karena akan memalingkan umat dari pemahaman Islam yang benar dan akan menghambat umat dari kebangkitan hakiki.
Karenanya upaya membentenginya adalah dengan cara membongkar kesesatan ide ini dan strategi program programnya serta bahayanya. Marilah kembali kepada syari'at Islam sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah Saw, para sahabat dan Khalifah setelahnya, dalam upaya mewujudkan kebangkitan Islam yang hakiki.
Bogor, 3 Oktober 2021
