Oleh : Salwa Hidayat
Negara adalah sesuatu institusi yang memiliki peran penting dalam memberikan keamanan bagi seluruh warga negaranya, bukan hanya tentang keamanan jiwa, raganya tapi juga keamanan data pribadi warganya.
Namun lagi dan lagi
kejadian yang sama kerap terjadi di negeri ini, dilansir dari Katadata.co.id - Kementerian Kesehatan memutuskan untuk menutup data Nomor Induk Kependudukan (NIK) pejabat pada aplikasi PeduliLindungi. Hal ini setelah beredarnya sertifikat vaksinasi milik Presiden Joko Widodo yang diambil dari aplikasi tersebut. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan selain data Jokowi, akses NIK beberapa pejabat lain juga bisa dibuka oleh publik. Namun saat ini kanal tersebut telah ditutup. "Kami sudah diinformasikan soal ini. Sekarang sudah dirapihkan sehingga data para pejabat sudah ditutup," kata Budi dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya, Jumat (3/9) dikutip dari Antara Kominfo: Aplikasi PeduliLindungi Aman Budi mengatakan pada awalnya aplikasi ini ditujukan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memeriksa status vaksinasi seseorang. Namun dikarenakan munculnya data pribadi pejabat, maka penutupan terpaksa dilakukan. "Kami menyadari itu, akan kami tutup untuk pejabat yang sensitif," ujarnya. Sebelumnya NIK Jokowi dikabarkan beredar di aplikasi Pedulilindungi. Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman berharap pihak terkait segera melakukan langkah khusus untuk mencegah kejadian serupa kembali terulang. "Termasuk melindungi data milik masyarakat," kata Fadjroel kepada Katadata.co.id, Jumat (3/9)
Dan kejadian yang sama kerap kali terjadi, sebagaimana yang dilansir dari kompas.com , yang mana terdapat 7 kasus kebocoran data yang terjadi di sepanjang tahun 2020.
1.Tokopedia
Pada awal Mei 2020, sebanyak 91 juta data pengguna dan lebih dari tujuh juta data merchant Tokopeda dikabarkan dijual di situs gelap (dark web).Kasus kebocoran data pengguna Tokopedia ini mulanya diungkap oleh akun Twitter @underthebreach, yang kerap membagikan isu soal peretasan.
2. Bhinneka.com
Sekelompok peretas dengan nama ShinyHunters mengklaim telah menjual 1,2 juta data pelanggan Bhinneka.com.ShinyHunters kabarnya menjual 1,2 juta pengguna Bhinneka.com tersebut dengan banderol 1.200 dollar AS atau sekitar Rp 17,8 juta pada Mei 2020 lalu.
3. Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2014
Jutaan data kependudukan milik warga Indonesia diduga bocor dan dibagikan lewat forum komunitas hacker. Data tersebut diklaim merupakan data Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2014, temuan dugaan kebocoran data pemilih tetap KPU ini pertama kali diungkap oleh akun Twitter @underthebreach pada 21 Mei 2020 lalu. Data tersebut dibagikan di forum komunitas hacker dalam bentuk file berformat PDF, sang peretas mengklaim telah mengantongi 2,3 juta data kependudukan. Data yang dihimpun mencakup sejumlah informasi sensitif, seperti nama lengkap, nomor kartu keluarga, Nomor Induk Kependudukan (NIK), tempat dan tanggal lahir, alamat rumah, serta beberapa data pribadi lainnya.
4. KreditPlus
Data milik perusahaan teknologi asal Indonesia yang bergerak di bidang finansial (fintech), Kreditplus diduga bocor dan dijual bebas di internet pada Agustus 2020 lalu, kebocoran data pengguna KreditPlus dipaparkan dalam laporan dari firma keamanan siber asal Amerika Serikat, Cyble. Berdasarkan laporan tersebut, data pribadi milik sekitar 890.000 nasabah Kreditplus diduga bocor.
5. RedDoorz
Pendiri komunitas Ethical Hacker Indonesia, Teguh Aprianto mengungkap adanya 5,8 juta data pengguna RedDoorz yang dijual seharga 2.000 dollar AS atau sekitar Rp 28,2 juta rupiah pada November 2020 lalu.
Dari kejadian - kejadian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem keamanan data di negeri ini sangat rentan, padahal negeri ini memiliki perangkat - perangkat negara misalnya BSSN ( badan siber dan sandı negara ), Kominfo ( kementrian komunikasi dan informasi ), cybercrime mabes polri, Menkopolhukam ( kementrian kordinator pertanahan dan hukum ), perangkat - perang tersebut lah yang berfungsi untukmu mencegah peretasan - peretasan data dan semestinya negara memeberi hukuman kepada cyber - cyber yang meretas data pribadi warga negara sebagai bentuk sanksi dan penjagaan kedepannya.
Keamanan negara melemah diakibatkan dari visi negara yang bukan sebagai pelindung rakyatnya dan mengurusi urusan rakyat nya, melainkan di dalam sistem kapitalisme negara hanya sebagai jalan bagi para pengusaha - pengusaha untuk memuluskan bisnis mereka.
Dan untuk meningkatkan kualitas keamanan negara hanya dengan mengalihkan visi negara, yang tadinya visi negara adalah " the country for business" menjadi " the country to be the protector of its people", dan visi negara yang seperti ini hanya di miliki negara yang bernama khilafah.
Di dalam institusi khilafah sistem yang diterapkan adalah sistem Islam, yang mana sistem islam adalah sistem yang Paripurna dan memberikan solusi tuntas bagi problem kehidupan manusia.
Adapun prinsip - prinsip negara khilafah dalam melindungi data pribadi warga negaranya, sebagai berikut :
1. Proaktif bukan reaktif yang mana negara fokus pada antisipasi atau pencegahan, bukan hanya pada kasus yang telah terjadi.
2. Mengutamakan perlindungan data pribadi warga negara.
3. Perlindungan di integrasikan ke dalam desain teknologi secara holistik dan komprehensif.
4. Sistem keamanan secara totalitas, yaitu seluruh lembaga - lembaga informasi harus bekerja sama Dengan baik.
Untuk merealisasikan prinsip - prinsip keamanan tersebut, makan negara wajib menjadi institusi terdepan dan utama dalam mempelajari teknologi informasi serta mengupayakan sumber manusia yang berkompeten dalam bidang İT ( informasi dan teknologi), apalagi jika İT ( informasi dan teknologi ) dijadikan alat manuver politik.sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al Anfagl
"وَاَعِدُّوْا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ وَّمِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُوْنَ بِهٖ عَدُوَّ اللّٰهِ وَعَدُوَّكُمْ وَاٰخَرِيْنَ مِنْ دُوْنِهِمْۚ لَا تَعْلَمُوْنَهُمْۚ اَللّٰهُ يَعْلَمُهُمْۗ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ يُوَفَّ اِلَيْكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تُظْلَمُوْنَ
( Dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki dan dari pasukan berkuda yang dapat menggentarkan musuh Allah, musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; tetapi Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dizalimi (dirugikan)).
Jika kita bercermin kepada sejarah Islam, dulu di masa Rasulullah Saw, Rasulullah pernah memerintahkan para sahabat untuk menuntut ilmu perang ke Romawi karena pada masa itu Romawi memiliki kecakapan ilmu perang terbaik pada masanya.
Beranjak dari dalil dan fakta sejarah tadi maka negara wajib untuk menyediakan sumber daya manusia serta segala faktor - faktor untuk mendukung peningkatan kualitas İT ( informasi dan teknologi ) sehingga meningkat juga sistem keamanan negara. Wallahu a'lam bishawab
