Oleh : Rosmita
Seorang penyanyi sekaligus Anggota Dewan, Krisdayanti membeberkan perihal gaji yang ia terima sebagai wakil rakyat. Yaitu berupa gaji pokok sebesar Rp 16 juta dan tunjangan Rp 59 juta, ini rutin ia terima setiap bulan. Selain itu, ia juga menerima dana aspirasi sebesar Rp 450 juta, 5 kali dalam setahun dan dana reses sebesar Rp 140 juta, 8 kali dalam setahun. (Kompas.com, 16/9/2021)
Gaji Anggota Dewan yang fantastis bikin rakyat miris. Pasalnya, gaji yang mereka terima tidak sepadan dengan kinerja yang mereka hasilkan. Bahkan Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus merasa heran, "Bagaimana bisa dengan pendapatan sebesar itu kinerja DPR selalu buruk?"
Buruknya kinerja anggota dewan bisa dilihat dari sedikitnya RUU yang disahkan oleh DPR. Bahkan RUU yang disahkan tidak sesuai dengan aspirasi rakyat. Seharusnya sebagai wakil rakyat, mereka memperjuangkan aspirasi rakyat. Kepentingan rakyat harus menjadi prioritas utama. Namun faktanya, setiap kebijakan yang diterapkan hanya menguntungkan para pejabat dan kelompoknya saja. Gelar wakil rakyat hanya sekadar slogan pemanis bibir saja. Kenyataannya saat rakyat hidup susah, mereka tetap menikmati gaji dan fasilitas mewah. Maka pantaslah bila kekayaan mereka meningkat pesat di tengah kondisi rakyat yang hampir sekarat.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat sebanyak 70,3 persen penyelenggara negara mengalami kenaikan harta kekayaan selama pandemi Covid-19. Adapun kenaikan harta kekayaan pada sejumlah kategori, yaitu menteri 58 persen, DPR/MPR 45 persen, gubernur/wakil 30 persen, DPRD Provinsi 23 persen, 18 persen bupati wali kota, dan DPRD Kota/kabupaten 11 persen. (Merdeka.com, 16/7/2021)
Kesenjangan sosial makin menganga lebar, yang kaya makin kaya yang miskin makin sengsara. Bagaimana tidak? Di saat rakyat kesulitan untuk sekadar mencari makan, para pejabat justru menikmati gaji fantastis yang membuat kekayaan mereka naik drastis.
Inilah potret buram penerapan sistem Demokrasi yang digadang menjamin keadilan dan melahirkan pejabat yang mewakili rakyat. Faktanya sistem Demokrasi dengan slogan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat telah gagal mensejahterakan rakyat. Kekayaan alam yang dimiliki negeri ini hanya bisa dinikmati oleh segelintir orang saja. Para pejabat sebagai wakil rakyat malah sibuk memperkaya diri. Tak ada lagi rasa empati terhadap kondisi rakyat saat ini.
Semua ini disebabkan
mahalnya biaya politik dalam sistem Demokrasi, maka wajarlah bila pejabat yang terpilih akan berupaya memperkaya diri. Untung rugi menjadi standar prioritas mereka dalam mengurus rakyat. Maka setiap kebijakan yang ditetapkan harus menguntungkan diri mereka dan kelompoknya. Alih-alih demi kemaslahatan rakyat justru kebijakan demi kebijakan yang diterapkan selalu mengorbankan kepentingan rakyat.
Hal ini tidak akan terjadi dalam sistem Islam. Pemimpin dalam Islam dipilih melalui baiat sehingga tak memerlukan biaya. Kemudian pemimpin yang terpilih akan memilih sendiri para pejabat yang akan membantunya dalam mengurus negara. Orang yang terpilih pun harus memenuhi kriteria, yaitu diantaranya takwa dan amanah. Standar dalam mengurus umat juga bukanlah untung rugi melainkan ridha Allah dan kemaslahatan umat. Hukum yang digunakan adalah hukum syara yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Maka tidak boleh seorang pemimpin mengambil kebijakan berdasarkan hawa nafsunya.
Sejarah telah membuktikan bagaimana zuhudnya para pemimpin dalam Islam. Mereka lebih memilih hidup sederhana karena takut memakan harta yang bukan haknya. Rasulullah SAW yang merupakan seorang Nabi dan Rasul sekaligus pemimpin daulah hidup sangat sederhana. Berbanding terbalik dengan raja Romawi dan Persia yang hidup bergelimang harta.
Begitu pula dengan para sahabat Abu Bakar dan Utsman yang meskipun mereka adalah pengusaha yang kaya raya, tetapi harta mereka dihabiskan untuk berderma di jalan dakwah. Masih banyak sahabat lainnya yang juga memilih hidup sederhana walaupun mereka seorang khalifah.
Pertanyaannya masih adakah pemimpin seperti mereka saat ini? Selama sistem yang diterapkan oleh negeri ini adalah sistem Demokrasi, pemimpin zuhud hanya tinggal mimpi.
Wallahu a'lam bishshawwab.
Tags
Opini
