Oleh: nurul azmi
Afganistan, negeri berpenduduk 30 juta
jiwa, berbatasan dengan Iran di sebelah barat, Pakistan di selatan dan timur;
Turkmenistan, Uzbekistan, dan Tajikistan di utara; dan Cina di timur. Setelah
jatuhnya Taliban ketika invasi AS ke Afganistan dan Loya Jirga pada 2003,
Pemerintahan AS menamakan Afganistan sebagai Negara Islam Transisi Afganistan. Kepergian
AS dari Afganistan adalah sebuah kekalahan—jika ditinjau dari tujuan awal
perang tersebut. Presiden AS George W. Bush pada 2001 mengatakan tujuan AS
adalah “untuk membubarkan basis operasi terorisme di Afganistan dan untuk
mengalahkan rezim Taliban”.
Yang terjadi, sebelum angkat kaki, AS
justru bernegosiasi panjang dengan Taliban yang kekuatannya makin kuat. Siapa
pun yang mengamati Afganistan akan bisa melihat bahwa AS mulai serius
merencanakan penarikannya dari Afganistan sejak 2010, sehingga dari situlah
Amerika mulai bernegosiasi dengan para pemimpin senior Taliban. Negosiasi ini
dipuncaki dengan Perjanjian Doha pada 29/2/2020. Poin pentingnya adalah bahwa
AS dan sekutu NATO-nya akan menarik pasukan dari Afganistan jika Taliban
memenuhi komitmennya berdasarkan perjanjian tersebut. terlihat dari sini, AS
tak melepas sepenuhnya Afganistan.
Di bawah konstitusi baru, negara tersebut
resmi bernama Republik Islam Afganistan. Menjadi negara boneka AS dan penguasa
yang didudukkan AS di sana pun merupakan penguasa bonekanya. Kini, kondisi
Afganistan berpotensi mengalami krisis sejak AS mengakhiri misi militer setelah
20 tahun pasukannya menduduki negeri tersebut.
Lewat pernyataan resmi Presiden Joe Biden
(8/7/2021), AS tidak punya kepentingan lagi di Afganistan sebab tujuan mereka
sudah tercapai. Pertama, melenyapkan pemimpin Al-Qaeda yaitu Osama bin Laden;
dan kedua, menggerus kapasitas Al-Qaeda sehingga tak lagi mampu melancarkan
serangan ke daratan Paman Sam. Namun, benarkah karena kedua tujuan itu telah
tercapai lalu AS hengkang dari Afganistan? Sepertinya tidak sesederhana yang
disampaikan Joe Biden lewat media, alasan hengkangnya AS dari Afganistan.
Sebab, menurut pengamat politik internasional, Budi Mulyana, S.I.P., M.Si.,
selama 20 tahun AS menduduki Afganistan, tidak sedikit biaya yang
digelontorkan. Menurutnya, mundurnya AS dari Afganistan ialah langkah untuk mendapatkan
kemenangan lain. (Diskusi Geopolitik “Memahami Kemenangan Taliban di Afganistan
dan Politik Islam secara Global”, 17/8/2021, YouTube).
Tentu APBN AS terbebani karena harus
membiayai misi militer selama berada di sana. Berdasarkan kajian Universitas
Brown pada 2019 terhadap pengeluaran AS di Afganistan dan Pakistan, ia telah
membelanjakan sekitar US$978 miliar (perkiraan ini mencakup uang yang
dialokasikan untuk tahun fiskal 2020). Biaya yang dipakai untuk operasi
melawan pemberontak serta berbagai keperluan pasukan. Pertanyaannya kini,
mengapa AS dan juga negara-negara lainnya begitu terpikat pada Afganistan,
padahal Afganistan adalah salah satu negara termiskin di dunia?
Sama halnya dengan Indonesia, negara yang
melimpah SDA tak serta-merta menjadikan rakyatnya sejahtera. Begitu pun apa
yang terjadi di Afganistan, berdasarkan laporan dari US Congressional Research
Service yang diterbitkan pada Juni 2021, 90% orang Afganistan hidup di bawah
tingkat kemiskinan. Bank Dunia juga menyebutkan bahwa ekonomi Afganistan masih
rapuh dan sangat bergantung pada berbagai bantuan asing. Afganistan dikenal
sebagai negara yang terkurung daratan (landlock). Wilayahnya didominasi
pegunungan dan gersang. Namun, di balik itu semua, Afganistan juga menyimpan
kekayaan alam yang luar biasa. Pada 2010, Ahli geologi AS memperkirakan bahwa
Afganistan memiliki kekayaan mineral hampir satu triliun dolar AS atau setara
Rp14.000 triliun (kurs Rp14.000). Kekayaan tambang tersebut antara lain bijih
besi, tembaga, lithium, kobalt, dan logam langka dengan kandungan yang cukup
banyak. Sementara itu, harga dari banyak komoditas mineral tersebut telah
meroket, dipicu oleh transisi global dari energi fosil ke energi hijau. Banyak
kebutuhan logam mineral seperti tembaga dan lithium untuk bahan baku
memproduksi berbagai produk teknologi nonfosil, seperti panel surya dan
kendaraan listrik yang permintaannya terus naik.
Munculnya kekuatan global khiilafah
Barat sangat ketakutan terhadap militansi
Taliban, hingga Menteri Luar Negeri Jerman Heiko Mass menegaskan bahwa sekutu
AS akan berhenti menyediakan bantuan ke Afganistan jika Taliban mengambil alih
kekuasaan di negara tersebut dengan menerapkan Khilafah. Karena menurutnya,
Afganistan tidak akan bisa bertahan tanpa bantuan internasional. “Kami tidak
akan memberikan sepeser pun lagi ke Afganistan kalau Taliban mengambil alih
semuanya, memberlakukan hukum syariat dan mengubah negara ini menjadi
Khilafah,” katanya. (jppn.com, 13/8/2021)
Apalagi jika kita lihat dalam perjanjian
antara Taliban dan AS, poin pentingnya adalah AS akan sepenuhnya menarik
pasukan jika Taliban berkomitmen terhadap perjanjian tersebut. Salah satu
perjanjiannya adalah terkait dengan kontra terorisme, bahwa Taliban menjamin
Afganistan tidak menjadi pusat kelompok teroris yang mengancam kepentingan AS
dan sekutunya. Bukan hanya penjajahan yang dilakukan barat untuk membendung
kebangkitan Islam. Barat pun menggunakan Taliban untuk memonsterisasi Islam. Terutama isu hak-hak
perempuan yang terenggut, seperti hak terlibat dalam aktivitas publik dan
kebebasan dalam bertingkah laku.
Direktur Institut Muslimah Negarawan
(IMuNe) Dr. Fika Komara menyatakan, Taliban saat ini sedang berada di
persimpangan, sehingga kesalahan apa pun yang dilakukan oleh Taliban itu pasti
akan menjadi makanan buat mesin-mesin propaganda Barat. Artinya, kepentingan
barat dalam menjajah Afganistan, selain karena melimpahnya SDA, juga karena
potensi kebangkitan Khilafah pun ada di sana.
Jika publik mengikuti dengan jeli
pemberitaan serta berbagai analisis dari berbagai pengamat politik
internasional, akan didapati bahwa Taliban saat ini bukanlah Taliban yang
berjuang menerapkan Islam secara kafah, melainkan Taliban yang siap diajak
kompromi dan berunding lewat perjanjian. Terbukti dengan adanya Perjanjian Doha
yang telah disepakati antara AS dan Taliban.
Taliban sendiri akhirnya terperangkap
dengan perundingan bersama AS, hingga mudah bagi AS untuk memainkan aktornya
(Taliban) sebagai alat kepentingan mereka. Hal ini merupakan operasi politik
yang biasa digunakan AS. Seharusnya, Taliban mencampakkan seluruh perundingan
dengan AS dan memperjuangkan serta menerapkan sistem Islam secara kaffah. Bukan
sebatas klaim dan teori jika dikatakan akan berdiri sebagai rezim Islam tetapi
masih menjalankan nilai-nilai Barat. Tentu tak ada bedanya dengan sistem
politik yang dijalankan sebelumnya.
Taliban juga tidak seharusnya jatuh ke
dalam politik pragmatis, melainkan memerangi penindas dengan konsisten dan
sabar, hingga tujuan utama dapat dicapai yaitu menerapkan Islam secara total di
seluruh dunia—bukan hanya skala regional. Kecil kemungkinan bahkan kecil
harapan umat Islam atas Taliban untuk mengubah pemerintah ke arah Islam.
Taliban tidak dapat dijadikan role model untuk gerakan Islam dalam
memperjuangkan Islam kafah. Sebab, Taliban masih mudah terjebak ke dalam
berbagai negosiasi serta kesepakatan bersama dengan AS sang tuan imperialis.
Butuh solusi Permanen
Negara asal Al-Biruni ini hanya akan
berdiri di atas kaki sendiri manakala kukuh memegang Islam sebagai mabda, sebuah
ideologi yang tak mengenal kata kompromi dengan para musuh-musuhnya. Siapa
musuhnya? Mereka adalah negara-negara kufur yang jelas permusuhannya terhadap
Islam. Artinya, Afganistan harus berani mengambil sikap, tegas terhadap lawan,
juga menjadikan Islam sebagai landasan aturan dalam setiap keputusan. Telah
terbukti selama 13 abad, ketika Afganistan berada pada naungan Islam, tidak
terjadi permasalahan, baik politik, keamanan, maupun kelaparan. Lebih dari itu,
Afganistan mampu melahirkan ilmuwan seperti Al-Biruni, pejuang tangguh seperti
bangsa Khurasan, serta sastrawan hebat seperti Ferdowsi.
Begitu pun pengelolaan sumber daya alam.
Islam akan mengatur bagaimana pemanfaatannya. Sebagaimana hadis Rasulullah
saw., “Manusia berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput, dan api.” (HR Abu
Dawud). Dari pesan Rasul tersebut, negara akan mengeluarkan aturan mengenai
pemanfaatan SDA. Mulai dari penambangannya yang menjadi tanggung jawab negara,
pengolahannya dilakukan negara, hingga hasilnya akan diberikan pada rakyat.
Negara juga akan melarang asing untuk
menguasai dan tidak memprivatisasi SDA. Seluruh hasil SDA akan diberikan ke
rakyat. Jika hal ini terjadi di afghanistan, bencana kelaparan,
kemiskinan, dan kekeringan tidak akan terjadi karena negara akan punya biaya
untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya.
Dari sini, kita dapat memahami bahwa
Afghanistan tidak akan pernah mandiri dan tegas kecuali berada di bawah naungan
Islam. Sebagaimana masa Khulafaurasyidin dan khulafa setelahnya. Hanya di bawah
naungan Khilafah, Afganistan tidak akan tunduk pada asing. Begitu pun terhadap
SDA-nya, hanya aturan Islam yang mampu mengelola untuk diberikan kepada rakyat.
Wallahua’lam bishhawab
