OLEH : UMMU ALVIN
Menurut Pengamat Kebijakan Publik Universitas Airlangga (Unair) Yanuar Nugroho menurunnya angka kasus virus corona beberapa waktu belakangan ini disebabkan karena berkurangnya jumlah testing Covid-19.Oleh karenanya ia menilai data penurunan kasus Covid -19 bermasalah.
Klaim bahwa kasus menurun sedangkan jumlah tes juga menurut tentunya mengundang masalah karena takutnya data penurunan kasus Covid-19 ini akan dijadikan dasar pemerintah untuk melonggarkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4.
Pemerintah seharusnya tidak buru-buru melakukan pelonggaran pembatasan tanpa adanya bukti yang kuat ,berdasarkan data dan evidence yang pasti.
Semestinya pemerintah memiliki data yang dirangkum dari jumlah kasus harian,pasien sembuh,kasus aktif,hingga kematian akibat virus yang akurat dan jumlah yang terpapar ,jumlah isolasi mandiri atau isoman dirumah termasuk jumlah pasien yang dalam kondisi kritis diseluruh Indonesia.
Pandemi yang sudah berlangsung cukup lama ini menyebabkan perekonomian ambruk dan juga menimbulkan krisis diantaranya krisis kepercayaan kepada pemerintah hal ini menggambarkan buruknya penanganan kesehatan saat ini,klaim penurunan pengendalian pandemi akan tetapi pandemi tak berkesudahan.
Perbedaan data dan fakta yang terjadi di sejumlah daerah yang dilakukan oleh kepala daerah untuk menekan agar terlihat berhasil menurunkan lonjakan pandemi.Pemerintah harusnya transparan soal jebloknya tes covid saat ini yang berdampak turunnya angka kasus covid -19.Hal ini akan berdampak juga pada sulitnya mengetahui kondisi penderita virus corona yang sesungguhnya.
Akurasi data ini sangat penting agar terhindar dari perilaku seakan-akan mampu,seakan-akan cukup,seakan-akan terkendali,dan sebagainya.Tanpa itu semua perencanaan menjadi kabur dan tak jelas dan akhirnya masyarakat jugalah yang menjadi korban.
Pengendalian data hanya menjadi tameng bagi pemerintah untuk lepas dari tanggung jawab menuntaskan pandemi.Sistem kapitalis telah menunjukkan kegagalannya dalam menghadapi pandemi ,negara juga berlepas tangan dari tanggung jawabnya.
Tidak transparannya pemerintah ,baik pusat maupun daerah dalam menyampaikan data pada akhirnya masyarakat menganggap sepele anjuran untuk tidak keluar rumah atau social distancing hingga bukan untuk pengendalian pandemi justru malah memperparah keadaan .
Hal ini berbeda dalam Islam dimana terdapat kepemimpinan tegas dalam menuntaskan pandemi,kesehatan,dan keselamaatan rakyat dalam Islam ,upaya dari penguasa untuk melindungi rakyatnya tidak boleh setengah-setengah kebijakan penguasaan yang tegas harus diambil seperti memberlakukan kebijakan lockdown seperti dicontohkan oleh Rosulullah SAW .Lockdown harus dilakukan dengan menjamin pemenuhan kebutuhan dan seluruh urusan rakyatnya,meningkatkan fasilitas kesehatan dengan layanan kesehatan yang memadai,mendorong para ilmuwan dan memfasilitasi mereka untuk menemukan pencegahan Covid-19,baik vaksin ataupun lainnya.Alhasil dengan penanganan seperti inilah bisa terlaksana jika penguasa menerapkan sepenuhnya penanganan wabah dimasa diterapkannya sistem Islam secara kaffah.
Wallahu A'lam Bisshowab.
