Oleh : Indriyani
Dimasa pandemi seperti ini masih aja ada oknum pejabat seperti tidak ada empati kepada rakyat Indonesia yang tengah kesulitan akibat pandemi Covid-19.
Sejumlah pejabat lainnya malah melakukan perjalanan ke luar negeri di tengah PPKM darurat.
Dilansir dari TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Institute for Development on Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menyoroti sejumlah menteri di Kabinet Presiden Joko Widodo alias Jokowi yang masih melakukan perjalanan ke luar negeri di tengah PPKM Darurat. Tauhid mengatakan perilaku para menteri ini belum menunjukkan adanya sense of crisis.
“Di tengah situasi domestik yang lagi gawat, sepertinya sense of crisis-nya belum kebangun,” ujar Tauhid saat dihubungi Tempo pada Ahad, 18 Juli 2021.
NEWS / NASIONALRabu, 28 Juli 2021
Anak Airlangga Hartarto Plesiran ke LN saat PPKM, PKS Singgung Kepekaan Pejabat Pemerintah
Dwi Bowo Raharjo | Bagaskara Isdiansyah
Jum'at, 16 Juli 2021 | 14:38 WIB
Suara.com - Anak Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Audi Pratama, dihujat gegara diduga keluar negeri saat PPKM atau Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.
Menanggapi hal itu, Ketua Departemen Politik DPP PKS, Nabil Ahmad Fauzi, justru menyinggung tidak adanya rasa kepekaan atau empati para menteri Presiden Joko Widodo terkait rakyat yang sedang kesusahan menghadapi pandemi covid saat ini.
"Kami meminta agar para pejabat pemerintah lebih peka, lebih sensitif terhadap situasi yang sedang dialami oleh masyarakat," kata Nabil saat dihubungi, Jumat (16/7/2021).
Beragam fakta menggambarkan mentalitas para penguasa di rezim kapitalis sangat tidak berkemanusiaan di tangah tengah masyarakat yang sedang kesulitan. Tidak berorientasi melayani pemenuhan kebutuhan rakyat dan hanya memikirkan diri sendiri seperti tidak ada hati. Mereka berfikir memperkaya dan menyelamatkan diri sendiri tanpa ada sedikitpun rasa empati di tengah kesulitan atas adanya pandemi.
Berbeda dengan profil para sahabat dan salafusshalih dalam memegang amanah kekuasaan dan bertugas melayani rakyat.
Seperti kepemimpinan Umar bin Khattab yang melakukan musyawarah dengan masyarakat secara terbuka agar tidak menimbulkan perselisihan pendapat Di masa kepemimpinannya, Umar juga memulai kebijakan permusyawaratan terbuka. Musyawarah ini dilakukan di masjid ibu kota dan dihadiri oleh anggota majelis atau oleh Umar sendiri. Dalam musyawarah ini, setiap masyarakat boleh menyampaikan keluhan dan menyelesaikan masalah bersama.
Termasuk juga orang yang kontra dengan pemerintahan, wanita, anak-anak, orang tua, dan non muslim. Seluruh lapisan masyarakat memiliki hak penuh dan pendapatnya akan dicatat dan disampaikan dengan baik.
Tags
Opini
