Oleh Ratna Nurmawati
(Ibu Rumah Tangga Cinta Syariah)
Krisis ekonomi semakin berkepanjangan, apalagi setelah negeri ini dilanda pandemi. Salah satu faktornya adalah APBN yang semakin berat.
Rektor Universitas Paramadina, Didik Rachbini menduga APBN dapat memicu krisis ekonomi. Setidaknya ada lima faktor didalam APBN yang berpotensi menyebabakan krisis di kemudian hari.
Faktor tersebut antara lain adalah proses politik APBN yang sakit dan bias, dan defisit primer yang semakin melebar dan tak terkendali. Selain itu, rasio pembayaran utang terhadap pendapatan yang naik di era Joko Widodo. Persoalan lainnya adalah dana yang mengendap dan bocor di daerah, serta pembiayaan PMM ( Project Manajement Manual ) dan BMN ( Barang Milik Negara ) sakit yang berpotensi menjadi masalah dimasa depan.
Sementara itu rasio penerimaan perpajakan terus menurun dari 10,68 persen sebelum pandemi, menjadi 8,69 persen. Namun kondisi ini tidak menurunkan tekad pemerintah untuk berhutang demi menutupi defisit APBN yang besar akibat alokasi anggaran yang sangat besar.
Hal ini didukung oleh Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo yang ditunjukan dengan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar perdana hingga 19 juli 2021 sebesar Rp. 124,13 triliun. Langkah ini dilakukan menyusul pemerintah menambah anggaran PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) dari Rp. 699 triliun menjadi Rp. 744 triliun.
Karena itu, alih-alih menyelesaikan persoalan, Didik mengatakan, pemerintah dimasa yang akan datang akan mendapat warisan utang dari pemerintah saat ini. APBN kita, Presiden, dan anggota DPR kita yang akan datang, dipaksa untuk menambal defisit yang sangat besar.
Mirisnya ditengah besarnya alokasi dana APBN, terutama alokasi anggaran penangan covid-19 dan PEN sejak tahun lalu, dampaknya kurang diraskan oleh masyarakat. Buktinya, covid-19 di Indonesia malah menduduki peringkat no 1 di dunia.
Tak bisa dipungkiri, bahwa pemasukan APBN dalam sistem kapitalisme yang diterapkan diberbagai negeri saat ini hanya bersumber dari utang dan pajak.
Jika APBN mengalami defisit dan pajak tersendat, maka utang luar negeri satu-satunya pilihan yang akan digenjot. Karena itu, berhutang adalah satu-satunya cara yang ditempuh negara yang menerapkan sistem ekonomi kapitalisme dalam mengatasi krisis ekonomi berkepanjangan dan APBN yang semakin berat .
Disinilah bobroknya sistem kapitalisme. Secara potensi, negeri ini memiliki modal besar untuk menjadi negara makmur sejahtera. SDA (Sumber Daya Alam) begitu melimpah ruah, tambang, energi, pertanian, hutan, laut semuanya ada.
Namun semuanya itu tidak berguna. Sebab pengelolaannya diserahkan kepada pihak swasta. Menjadilah negeri ini hanya mengandalkan hutang. Padahal diakui atau tidak, utang telah menjadi alat penjajahan untuk melanggengkan agenda penjajahan dinegeri-negeri muslim.
Kondisi ini jauh berbeda dengan islam. Islam bukanlah sekedar agama. Namun sebuah sistem kehidupan yang kompleks. Dalam tata aturan ini, terdapat pengaturan sistem keuangan. Pengelolaan kas dalam islam sangat unik berbeda dengan kapitalisme. Sistem ini akan menjaga kas negara minus atau bocor, sehingga tidak akan tekor.
Beberapa perincian dalam sistem keuangan ala islam sebagai berikut:
1. Pengatur keuangan APBN adalah Khalifah.
Dengan demikian, islam memiliki metode pemilihan khalifah yang khas. Tdiak semua orang dapat menjadi khalifah. Saat pemilihan, ia harus memenuhi syarat yang ketat diantaranya: muslim, balig, berakal, merdeka, mampu dan adil. Dari sini akan diperoleh seorang pemimpin yang kuat imannya, amanah dengan tugasnya dan senantiasa hati-hati dalam mengatur keuangan negara.
Sebagai contoh Umar bin Abdul Aziz, yang mematikan lampu ruangan kerja saat anaknya datang untuk membicarakan perihal keluarga. Sang khalifah pun menjelaskan jika minyak yang dipakai lampu tadi dibeli dari uang negara. Sehingga ketika untuk membicarakan masalah pribadi tidak boleh memakainya.
2. APBN dalam sistem islam memiliki pemasukan tetap dan jumlahnya beragam.
Kas menurut islam dibagi menjadi 3 : Pos zakat, Kas negara dan Kepemilikan umum. APBN akan mendapat pemasukan dari pos-pos tersebut.
Kas zakat akan diisi oleh para muzzaki (orang yang wajib membayar zakat). Kas negara akan diisi oleh jizyah, ganimah, fa'i, kharaj, termasuk harta yang tidak bertuan yang diperoleh dari harta yang tidak memiliki ahli waris atau harta yang dikembalikan dari orang-orang yang berlaku curang. Sedangkan kas kepemilikan umum diperoleh dari hasil pengelolaan SDA.
3. Pengeluaran yang ketat.
Aktivitas pembiayaan dilakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan penting. Tidak dibenarkan kebutuhan itu melanggar hukum syariat. Sehingga kas negara tak akan bocor dikarenakan penggunaan boros.
4. Pengawasan yang teliti.
Pembelanjaan negara akan selalu diawasi oleh beberapa pihak. Seperti rakyat, majelis umat, majelis wilayah, hingga partai politik. Peluang berlaku curang dan memanfaatkan kas APBN akan di minimalisir. Jika ada kesalahan sedikit saja akan langsung diingatkan. Semua ini berjalan atas dasar dorongan iman saling menasihati dengan kasih sayang.
Empat hal tersebut akan diterapkan dalam sistem islam untuk menghindari pemanfaatan APBN yang tidak tepat. Hanya saja yang perlu diperhatikan adalah sistem penjagaan islam seperti ini akan sempurna jika diterapkan dalam bingkai Khilafah kepemimpinan islam. Jadi jika ingin APBN tidak tenggelam dalam kubangan haram, hanya bisa diselamatkan dengan sistem islam.
Tags
Opini
