Oleh: Nabila Sahida
Menurut Indeks Persepsi Demokrasi 2020, sebanyak 78 persen orang di dunia masih percaya bahwa demokrasi itu penting dipraktikkan di negaranya. Untuk itu, pandemi ini sebaiknya tidak melemahkan komitmen pada penegakan nilai-nilai demokrasi. Demokrasi pun sebaiknya tidak mengganggu atau menghambat upaya penanganan pandemi.
"Tantangan ke depan tidak akan mudah. Kita harus memastikan demokrasi bisa bertahan di dunia paska pandemi," kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi ketika membuka Forum Demokrasi Bali ke-13 atau Bali Democracy Forum, Kamis (10/12/2020), di Nusa Dua, Bali.
Harus ada upaya memulihkan kepercayaan masyarakat pada demokrasi. Demokrasi harus menyediakan ruang dialog dalam proses pembuatan kebijakan kesehatan publik selama pandemi. Hal ini, kata Retno, akan membentuk basis untuk saling percaya antara masyarakat dan pemerintah. "Transparansi dan partisipasi publik penting untuk membangun kepercayaan publik," ujarnya. ( Kompas.id)
Pada kasus international sistem demokrasi kapitalisme juga mulai menunjukkan ketidak-becusannya dalam menangani pandemi saat ini.
Presiden Tunisia, Kais Saied, mengambil alih kekuasaan pemerintahan dengan menerapkan keadaan darurat nasional atas pandemi virus corona dan pemerintahan yang buruk. Dia memberhentikan perdana menteri, membekukan parlemen, dan merebut kendali eksekutif. Hal tersebut dicap sebagai kudeta oleh lawan-lawan politiknya (republika.co.id, 01/08/2021).
Tunisia dipandang sebagai satu-satunya negara yang berhasil melakukan transisi demokrasi di antara sekelompok negara Arab yang menyaksikan revolusi kerakyatan di awal 2010-an yang menggulingkan rezim yang berkuasa, termasuk Mesir, Libya, dan Yaman (aa.com.tr, 03/08/2021).
Penasihat keamanan nasional AS Jake Sullivan mendesak presiden Tunisia untuk segera membawa negaranya kembali ke “jalur demokrasi”, bukan jalur otoritarianisme semacam itu.
Penanggulangan penularan virus di dalam sistem negara demokrasi kapitalisme dan sosialisme tidak didasarkan sepenuhnya pada anggapan bahwa nyawa satu rakyat atau warga negara harus dilindungi dengan sungguh-sungguh. Masih ada unsur kepentingan lain seperti ekonomi dan politik yang cenderung diprioritaskan dibandingkan kesehatan.
Apa yang sebenarnya terjadi adalah sistem ini memandang kasus penularan, yang sakit, dan yang meninggal karena Covid-19 hanya sebagai angka. Penaganan yang tidak segera dan mengambil kebijakan penanganan pandemi yang tepat, dapat membuat negara masuk ke dalam jebakan pandemi yang tidak jelas kapan akan berakhir. Inilah yang terjadi saat ini hampir di seluruh dunia.
Adalah sebuah hak bahwa setiap nyawa rakyat harus dilindungi dan bahwasanya pemerintah atau pemimpin itu adalah pelayan rakyat yang harus bersungguh-sungguh mengurusi umat karena sadar itu adalah amanah yang akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Swt di akhirat.
“Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR al-Bukhari)
Sudah saatnya kita membuka mata hati kita untuk menerima Islam secara kafah dan mencampakkan sistem lain seperti demokrasi-kapitalisme dan sosialisme otoritarianisme, bukan hanya karena telah menimbulkan kesengsaraan berkepanjangan, namun juga karena tak sesuai dengan akidah Islam.
Tags
Opini
