Oleh : Rindoe Arrayah
Dalam kondisi pandemi yang belum diketahui kapan akan berakhir, pemerintah justru disibukkan dengan proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB. Semakin dipercepat pembangunannya, meski terseok-seok perihal dana. Pemerintah memprioritaskan pembangunan infrastruktur meski dananya dengan hasil berhutang dari asing dan aseng.
Sebagaimana dilansir dari CNN Indonesia (8/7/2021) -- Kementerian BUMN mengatakan Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) bakal mengalami cost deficiency (kekurangan biaya) operasi pada awal pengoperasiannya. Untuk itu, pemerintah tengah bernegosiasi dengan Cina agar mendapat bantuan pinjaman di awal operasi KCJB nanti. Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo menyebut pinjaman bisa diperoleh dari China Development Bank (CDB) dengan jaminan oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI.
Dilansir dari Portonews.com, bahwa mantan Menpora Roy Suryo mengkritik keras salah satu kebijakan pemerintah, proyek kereta cepat yang diusung pemerintahan Presiden Jokowi. Mantan Menpora sebut pemerintah justru tambah utang ke China untuk infrastruktur di tengah pandemi. Pemerintah, menurut Roy Suryo, telah gagal fokus dalam menangani pandemi, memilih sektor ekonomi ketimbang kesehatan sehingga kasus pandemi di Tanah Air meroket ke negara nomor 3 tertinggi di dunia (dalam kasus harian Covid-19).
“Ironisnya pemerintah justru menambah utang lagi ke China dan proyek-proyek infrastuktur tol yang selama ini jadi “jualan” harus dijual beneran. Tetapi calon IBN masih jalan terus? Sementara Nakes yg meninggal sudah 1000 lebih? AMBYAR,” tulis Roy Suryo di akun Twitter-nya, Jumat 9 Juli 2021.
Roy juga ikut mengomentari akun @DalamIstana yang menyebut presiden saat ini sedang kalang kabut karena tidak tahu harus berbuat apa. Akun tersebut menyatakan istana saat ini sudah tidak kompak soal kebijakan pandemi.
“Tetapi kalau memang benar fokusnya lebih hanya ke ekonomi begini? Apa gunanya (ekonomi) dibuat seolah-olah ‘Meroket’ 7 persen tetapi rakyatnya yang jadi korban? AMBYAR,” tulis Roy.
Dari sini bisa dilihat bahwa kebijakan pemerintah tidak serius menangani pandemi yang telah terjadi hampir dua tahun. Ketidakjelasan kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan PPKM. Masyarakat diminta diam di rumah, sedangkan pekerja asing dari China diperbolehkan masuk dengan leluasa. Padahal, kita tahu bahwa asal mula virus ini dari negara mereka. Mau berakhir bagaimana pandemi ini? Jika penanganannya hanya setengah hati, tidak menjadi sesuatu yang diprioritaskan. Masihkah kita berharap kepada penguasa yang mementingkan pembangunan infrastruktur dibandingkan nilai kesehatan rakyat?
Telah nyata adanya, hal ini merupakan bentuk kegagalan pemerintah dalam mengurus kebijakan. Nyawa manusia dan kesehatan yang seharusnya diprioritaskan, bukannya infrastruktur. Apalagi, hasil dari utang yang berbasis ribawi. Dengan berutang, maka akan ada politik balas budi karena dalam sistem kapitalisme tidak ada makan siang gratis, semua pasti ada maksud yang terselubung. Sehingga, penguasa tak punya kekuasaan mutlak karena yang mengutangkan akan menjadi tuannya pengutang.
Kerusakan yang dimunculkan akibat diterapkannya sistem kehidupan Kapitalisme-Sekularisme harus segera diakhiri dengan memperjuangkan tegaknya kembali Khilafah Islamiyah di muka bumi ini agar tercapai rahmatan lil ‘alamiin.
Wallahu'alam Bishshowab.
