Oleh : Nuri Nurendah
Pandemi covid 19 semakin memprihatinkan. Munculnya varian baru virus corona Alpha yang memiliki kemampuan penyebaran infeksi sangat cepat semakin menaikan kasus covid. Jumlah terpapar rata-rata 20.000 kasus perhari. Rumah sakit kolaps, banyak pasien yang tidak mendapatkan pelayanan kesehatan. Nyawa pun semakin berjatuhan.
Berbagai macam solusi diupayakan. Kebijakan - kebijakan baru ditetapkan. Selain menetapkan kebijakan baru dengan nama lain yaitu PPKM, Pemerintah juga menggencarkan program vaksin.
Program vaksinasi COVID-19 di Indonesia mulai dilakukan oleh pemerintah, pada Rabu (13/1) pagi di Istana Negara. Orang yang pertama kali disuntik vaksin buatan Sinovac adalah Presiden Joko Widodo. Pada saat yang sama, sejumlah pejabat, tokoh agama, organisasi profesi serta perwakilan masyarakat turut mengikuti vaksinasi. ( p2p.kemenkes.go.id)
Namun program vaksinasi pemerintah yang dijanjikan gratis ternyata mengalami perubahan dengan diselenggrakanya vaksin berbayar.
Selain vaksinasi program pemerintah, pemerintah juga menyelenggarakan program vaksinasi Gotong Royong(VGR) yang dananya dibebankan kepada badan hukum/ badan usaha dan program Vaksin Gotong Royong berbayar jalur individu yang pendananya dibebankan kepada individu yang bersangkutan.
Rencananya vaksin Covid-19 mulai bisa diakses masyarakat secara individu mulai Senin (12/7). Untuk tahap awal, vaksin bisa dibeli di sejumlah gerai Kimia Farma dengan harga pembelian Rp 321.600 per dosis dan tarif maksimal pelayanan Rp 117.910.(cnnindonesia.com, 14/7/2021)
Kebijakan vaksin berbayar ini mengundang kontroversi dari berbagai kalangan. Banyak yang menilai adanya vaksin berbayar ini menunjukkan ketidakadilan pemerintah dalam pelayanan kesehatan. Vaksin berbayar hanya akan menambah beban rakyat yang sudah merasa susah dengan keadaan sekarang. Tidak sedikit yang harus berkurang penghasilannya bahkan sampai putus hubungan kerja karena dampak pandemi yang tidak bisa diprediksi kapan berakhir. Vaksin berbayar hanya akan semakin menambah deretan beban rakyat, sehingga akan semakin menambah daftar panjang kegagalan pemerintah dalam mengendalikan wabah penyakit.
Meskipun dibatalkan, wacana vaksin berbayar ini telah menunjukkan wajah asli penguasa yang sesungguhnya dalam mengurus rakyat. Yang tampak dari penguasa hanya selalu mempertimbangkan untung-rugi demi mempertahankan ekonomi, namun mengabaikan kewajiban mereka terhadap rakyat, tidak peduli akan pertanggungjawaban kelak di akhirat.
Pandemi yang semestinya diatasi dengan mengembalikan segala sesuatunya kepada Sang Pemilik, yakni Allah Swt., terbukti kian jauh dari penanganan sepenuh hati. Malah dijadikan sebagai ajang bisnis.
Menjadi sebuah keniscaya dalam sistem kapitalis yang diadopsi. Yang mana negara diatur sebagaimana sebuah korporasi dan hubungan antara negara dan rakyatnya tak ubah seperti hubungan penjual dan pembeli.
Sebagaimana lazimnya pengusaha atau pedagang, dalam mengurus rakyatnya, negara akan senantiasa menghitung untung rugi. Bahkan dalam perkara vital dan mendasar, seperti urusan jaminan pangan, sandang, papan, pendidikan, keamanan, dan kesehatan sekalipun. Komersialisme dalam sistem kapitalis adalah hal yang biasa terjadi karena orientasi dalam sistem kapitalis adalah materi.
Nampak jelas kegagalan kapitalisme dalam menangani pandemi. Selama kapitalisme memimpin dunia, pandemi akan semakin tak terkendali. Butuh sistem yang bisa menyelesaikan pandemi dengan manusiawi.
Dalam Sistem Islam, komersialisme kesehatan tak akan terjadi karena kestabilan sumber pendanaan kesehatan yang berasal dari Baitul mal pada pos kepemilikan umum yang berasal dari pengelolaan mandiri sumber daya alam. Rasa tanggung jawab besar penguasa dalam pemerintahan Islam terhadap warga negaranya dengan menjadikan kesehatan sebagai bagian dari salah satu kebutuhan dasar publik yang mutlak dan wajib dipenuhi oleh pemerintah.
Negara akan menyediakan pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat dengan cuma-cuma
Solusi Islam dalam menangani pandemi tak langsung pada vaksinasi. Vaksinasi dilakukan setelah melaksanakan serangkaian strategi mitigasi. Seperti tes masal (testing) untuk memisahkan yang terinfeksi dan sehat. Lalu yang terinfeksi ditelusuri pernah kontak dengan siapa saja(tracing). Setelah itu dilakukan pengobatan hingga tuntas (treatment). Ketiga hal ini dilakukan massif dan bersungguh-sungguh.
Sistem islam akan melahirkan pemimpin yang adil dan bijaksana. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dari Auf Bin Malik, "Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mencintai kamu dan kamu mencintainya, mendoakan kamu dan kamu mendoakan mereka, sedangkan pemimpin yang jelek adalah pemimpin yang kamu benci, dan mereka membenci kamu, kamu melaknat mereka, dan mereka melaknat kamu." (HR Muslim, No 1983).
Hanya dengan penerapa islam yang kaffah, akan melahirkan pemimpin yang amanah yang dilandasi dengan keimanan kepada Allah dengan wujud ketundukan kepada Syariah dalam menjalankan kepemimpinanya. Aturan yang berasal dari Allah Yang Maha Sempurna sebaik- baiknya solusi semua problematika kehidupan manusia. Dengannya manusia akan sejahtera karena keberkahan dari Allah.
Pandemi yang terjadi sampai saat ini menunjukkan betapa lemahnya manusia, dengan makhluk Allah yang amat sangat kecil manusia tidak berdaya. Tidak ada yang patut disombongkan manusia dihadapan Allah, saatnya kembali kepada Allah dengan terus berjuang mendakwahkan islam untuk kembali menerapkan syariat Allah dalam kehidupan.
Tags
Opini
