Oleh : Ummu Hanif, Pengamat Sosial Dan Keluarga
Pandemi yang berlangsung hampir dua tahun ini, membawa dampak yang cukup serius dalam berbagai lini kehidupan. Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, mengungkapkan keprihatinan terhadap masalah kurang gizi kronis (stunting) pada anak Indonesia, terkait dampak pandemi Covid-19. Menurut Sri Mulyani, pandemi covid-19 mempengaruhi berbagai macam aspek kehidupan masyarakat, baik perekonomian maupun kesehatan masyarakat. Bahkan, dampak sosial ekonomi masyarakat akibat pandemi ini adalah memperburuk permasalahan gizi anak, khususnya stunting. (www.inews.id, 24/05/2021)
Sementara itu, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo mengatakan, angka stunting naik saat pandemi Covid-19. Setidaknya, kurang lebih 2 juta anak yang diperkirakan mengalami permasalahan gizi khususnya wasting di low and middle income countries (LMICs) yang bisa mengakibatkan stunting pada anak. (www.kontan.co.id, 29 juni 2021)
Faktor penyebabnya adalah karena pandemi Covid-19 yang tak kunjung selesai dan mengakibatkan para orang tua tidak mempunyai pekerjaan yang berjung tidak memiliki uang. Hal tersebut akhirnya berpengaruh pada berkurangnya ketersediaan dan keterjangkauan makanan bergizi, dan terganggunya pelayanan kesehatan, gizi, dan perlindungan sosial pada anak.
Islam sebagai agama sekaligus pandangan hidup yang sempurna, telah memiliki pandangan yang cukup jelas dan gamblang dalam mengatasinya. Memang, pandemi saat ini pandemi telanjur sangat parah. Namun, tidak ada istilah terlambat untuk melakukan yang baik. Setidaknya beberapa langkah berikut, adalah oanduan islam dalam menghadapi pandemi maupun dampak ikutannya sekaligus.
Hal pertama yang harus ada adalah fungsi negara yang sehat. Negara yang sehat, menjamin ketersediaan fasilitas kesehatan yang memadai baik secara kualitas dan kuantitas, dana kesehatan yang mencukupi, laboratorium diagnostik yang tersedia , kualitas dan kuantitas SDM kesehatan yang mumpuni dan memadai, lembaga riset, dan industri alat kedokteran serta farmasi yang mumpuni.
Selanjutnya adalah model kekuasaan yang harus bersifat sentralisasi dan administrasi bersifat desentralisasi. Kekuasaan sentralisasi memungkinkan adanya satu komando yang jelas dalam penanggulangan bencana termasuk pendemi. Sehingga tidak ada tumpang tindih kebijakan. Adapun administrasi yang desentralisasi diharapkan pelaksanaan administrasi bisa cepat, dan mudah sampai ke lapisan bawah.
Dana biasanya menjadi kendala utama. Oleh karena itu, pembiayaan berbasis baitulmal bersifat mutlak. Disini negara mengelola harta milik umum yang tak lain adalah salah satu sumber pembiayaan penanganan wabah. Sehingga pos pemasukan negara akan sanat banyak. Tidak seperti saat ini, ketika harta milik umum dimiliki pribadi, maka harta umum masuk ke rekening pribadi pemilik hak kelola. Negara akhirnya kehabisan dana saat datang wabah atau bencana.
Berbicara mengenai SDM kesehatan, SDM kesehatan hasus berbasis sistem pendidikan Islam, mutlak diperlukan. Karena mereka akan terintegrasi dengan pengelolaan kesehatan berkualitas terbaik. Kuatnya aqidah sebagai output sistem pendidikan islam, jelas tidak akan pernah mengorbankan nyawa rakyat untuk uji coba. Karena mereka tahu, konsekuansinya sampai akhirat. Mereka pun akan mengelola fasilitas kesehatan dan unit teknis lain milik negara sebagai perpanjangan fungsi negara. Artinya, akan dikelola di atas prinsip pelayanan dengan pembiayaan dan pengelolaan langsung dari negara. Tidak dibenarkan sebagai lembaga bisnis dan bersifat otonom. Setiap orang akan mudah mengakses pelayanan kesehatan gratis berkualitas kapan saja dan di mana saja di saat membutuhkan.
Dunia riset pun harus terus hidup dan tumbuh subur di dalam negeri. Hal ini untuk kecepatan penanganan wabah. Seperti riset bagi penentuan titik areal wabah, luas areal yang harus dikunci, dan lamanya penguncian. Demikian juga riset tentang standar pengobatan, instrumen, dan obat-obatan terbaik bagi kesembuhan dan keselamatan jiwa pasien.
Dan untuk menghindari ketergantungan bahkan penjajahan dari negara lain, maka mutlak ada politik industri berbasis industri berat. Prinsip ini adalah jalan efekif bagi segera terpenuhinya berbagai teknologi terkini bagi penanganan wabah. Mulai dari produksi Alat Pelindung Diri (APD) bagi tenaga medis, hingga berbagai produk farmasi, alat kesehatan dan obat-obatan.
Sayangnya, kondisi tersebut sulit tercapai jika negara berdasarkan sistem kapitalis dalam menjalankannya. Karena secara konsep, kapitalis akan selalu mencari keuntungan setiap kebijakannya. Mungkin sudah saatnya, kaum muslimin mempelajari kembali, merenungkan kembali tentang kebutuhanya terhadap solusi islam dalam bingkai khilafah untuk menuntaskan pandemi dengan sekala dampak yang mengikuti.
Wallahu a’lam bi ash showab.
