Oleh: Ummu Attar
Kini Indonesia menghadapi gelombang kedua covid-19, pandemi yang melanda negeri ini belum ada tanda tanda akan berakhir, Satuan Tugas Penanganan Covid -19, mencatat kasus baru harian pada Jumat( 2/7/2021) ada 25830 kasus yang dilaporkan dari 34 provinsi di seluruh Indonesia. Lonjakan kasus yag fantastis ini menuai respon dari pemerintah. Kebijakan yang diakukan pemerintah terkait hal ini yaitu menetapkan darurat PPKM .
Presiden Joko Widodo menetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat (PPKM Darurat)? PPKM Darurat ini berlaku untuk periode 3-20 Juli 2021. Dengan pemberlakuan ini, kegiatan masyarakat di luar rumah sangat dibatasi demi mencegah penularan COVID-19.
Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dalam live streaming di channel YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (1/7/2021) menyebut area PPKM Darurat mencakup 48 Kabupaten/Kota dengan Nilai Assessment 4, serta 74 Kabupaten/Kota dengan Nilai Assessment 3 di seluruh Pulau Jawa dan Bali.
Terkait diberlakukannya pengetatan aktivitas masyarakat pada PPKM Darurat di provinsi-provinsi di Jawa-Bali, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga mengajak seluruh keluarga di tanah air agar meningkatkan disiplin protokol kesehatan (www.haibunda.com).
PPKM darurat in diberlakukan sejak tanggal 3 Juli hingga 2 Juli 2021. Jawa-Bali adalah dua wilayah yang akan diberlakukan PPKM darura ini, karena ditengarai di dua wilayah ini kasus suspect covid cukup tinggi. Namun banyak orang yang meragukan dan pesimis PPKM darurat ini sepertinya sarat dengan faktor-faktor politis, karena WNA tetap diijinkan masuk ke Indonesia. Maka bisa dipastikan PPKM darurat ini jauh dari sukses dalam menghambat laju penyebaran covid.
Menurut informasi, 20 pekerja asing asal Tiongkok itu tiba di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin pada Sabtu (3/7) pukul 20.10 Wita dengan menumpangi pesawat Citilink QG-426 dari Jakarta. Mereka selanjutnya akan bekerja di PT Huadi Nikel untuk membangun smelter di Kabupaten Bantaeng.
Secara terpisah, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulsel, Andi Darmawan Bintang juga membenarkan tentang kedatangan 20 orang TKA asal Tiongkok di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin..
Sejauh ini, total tercatat 46 TKA asal Tiongkok telah memasuki Sulsel, termasuk 20 orang yang datang pada Sabtu (3/7), sembilan orang pada 29 Juni dan 17 orang pada 1 Juli. (antaranwes.com)
Ketika negara ketat memberlakukan PPKM, yaitu dengan pelibatan akif dari Babinsa, Satpol, Operasi Yustisi TNI-Polri untuk melakukan tracking pada masyarakat, namun negara longgar pada TKA. Bagaimana mungkin saat negara menginginkan pandemi segera berakhir namun disaat yang bersamaan membuka pintu masuk untuk TKA, yang mana meraka bisa membawa virus ke negeri ini. Padahal telah erbukti kasus sebaran varian baru ini adalah kasus yang diimpor, didapatkan dari mobilitas orang dan perjalanan internasonal.
Alasan bahwa TKA yang datang tersebut bagian dari proyek investasi asing membuktikan bahwa kebijakan yang dibuat oleh pemerintah adalah tidak mandiri namun ada banyak kepentingan asing didalamnya. Hal ini menandakan bahwa pemerintah terus mengutamakan apek eonomi dibandingkan dengan menjaga kesehatan masyarakat.
Sebenernya hal ini terlhat sejak Covid-19 masuk ke Indonesia, pemerintah telah menunjukkan ketidakpeduliannya terhadap rakyatnya dan lebih mementingkan ekonomi dengan keberihakannya pada para investor asing. Inilah mindset dan kezaliman para penguasa dalam sistem kapitalis, dalam diri penguasa telah tertanam pola pikir bahwasannya kekuasaanya itu untuk melayani para korporat guna mendapatkan keuntugan sebanyak banyaknya dan menghalalkan segala cara termasuk harus mengorbankan rakyatnya.
Tentu saja hal ini sangat berbeda dengan Islam. Dalam Islam, kepemimpinan adalah amanah yang kelak aan dimintai pertanggungjwaban oleh Allah SWT. Rasulullah bersabda “Setiap dari kalian adalah Pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya.”( HR. Bukhari).
Oleh karena itu, pemimpin yang takut dengan Allah pasti akan hati hati dalam mengambil setiap kebijakan, mereka akan mengutamakan keselamatan rayatnya dibandingkan dengan mengejar ekonomi yang mana akan mengorbankan nyawa rakyat.
Wallahu a’lam bishshawab.
