Oleh : Rayani umma Aqila
(Aktivis Muslimah Kendari)
Pandemi Covid-19 yang terjadi di hari ini menyebabkan perekonomian ambruk dan menimbulkan terjadinya krisis. Tidak hanya krisis ekonomi, tetapi juga krisis kepercayaan tak hanya itu untuk menggambarkan dari buruknya penanganan kesehatan saat ini, klaim penurunan pengendalian pandemi menyebabkan pandemi tak berkesudahan. Perbedaan data dan fakta yang terjadi di sejumlah daerah dilakukan oleh kepala daerah untuk menekan agar terlihat berhasil menurunkan lonjakan pandemi. Tempo.com, (22/7/2021)
Untuk itu dari anggota Komisi IX DPR Alifudin meminta pemerintah transparan dan terbuka soal jebloknya tes covid-19 yang saat ini berdampak ke turunnya angka kasus Covid-19. Sebab, fenomena ini terjadi menjelang berakhirnya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Level 4 pada 26 Juli 2021. Pasalnya, ada dugaan manipulasi data Covid-19 demi pelonggaran PPKM Level 4 pada 26 Juli tersebut, jika jumlah kasus dan kurvanya menurun. Kompas.com, (22/7/2021). Tentu saja, penurunan angka tes Covid-19 berdampak pada sulitnya mengetahui kondisi penularan virus corona yang sesungguhnya di masyarakat.
Untuk itu data yang berhasil dihimpun ditemukan perbedaan data jumlah kematian akibat virus corona antara versi pemerintah pusat dan pemerintah daerah pada 16 Juli lalu, dilaporkan dari data Kementerian Kesehatan pada saat itu, total jumlah angka kematian akibat virus corona melonjak sebanyak 71.397 orang.
Semestinya pemerintah memiliki data. Data, yang dirangkum tersebut berupa jumlah kasus harian, pasien sembuh, kasus aktif, hingga kematian akibat virus yang harus akurat dan jumlah yang terpapar virus Corona, jumlah orang dengan penderita atau ODP, jumlah Isolasi mandiri atau Isoman di rumah, termasuk jumlah pasien yang berada pada kondisi kritis di seluruh wilayah di Indonesia. Akurasi data ini sangat penting agar terhindar dari perilaku seakan-akan mampu, seakan-akan cukup, seakan-akan terkendali, dan sebagainya. Prinsip dasar kerja yang benar selalu dimulai dari kepastian masalah dan pemetaannya yang didukung data yang akurat.
Tanpa semua itu, semua perencanaan menjadi kabur dan tak jelas hingga buram. Akhirnya, masyarakat jugalah yang menjadi korban. Tidak transparannya pemerintah, baik pusat maupun daerah dalam menyampaikan data pada akhirnya masyarakat menganggap sepele anjuran untuk tidak keluar rumah atau social distancing hingga bukan untuk menghentikan laju penularan, justru malah memperparah kondisi dengan tingginya angka pasien terpapar Covid-19 dan meningkatnya angka kematian. Cara inilah yang dilakukan, dan bagaimanapun caranya pemerintah daerah atau pusat terus berupaya membuat agar kurva terjaga tetap landai atau menurun, tidak sampai melonjak. Sarat dengan kepentingan oligarki dan memaksakan pemulihan ekonomi. Pengendalian data hanya menjadi tameng bagi pemerintah untuk lepas dari tanggung jawab menuntaskan pandemi.
Sangat jelas, bahwa sistem kapitalisme telah menunjukkan kegagalannya dalam menghadapi pandemi Corona ini. Menjadikan negara berlepas tangan dari tanggung jawabnya memelihara urusan masyarakat. Negara menyerahkan berbagai urusan sektor-sektor penting seperti kesehatan itu kepada sektor swasta.
Hal ini tentu berbeda dalam Islam dimana terdapat kepemimpinan tegas dalam menuntaskan pandemi, kesehatan dan keselamatan rakyat dalam Islam, upaya dari penguasa untuk melindungi rakyatnya tak boleh setengah - setengah kebijakan penguasaan yang tegas harus mampu diambil seperti memberlakukan kebijakan lockdown seperti dicontohkan oleh Rasulullah saw. Lockdown mesti dilakukan dengan menjamin pemenuhan kebutuhan dan seluruh urusan rakyatnya, meningkatkan fasilitas kesehatan dengan layanan kesehatan yang memadai, mendorong para ilmuwan dan memfasilitasi mereka untuk menemukan pencegahan Covid-19, baik vaksin ataupun lainnya. Alhasil, dengan penanganan seperti inilah bisa terlaksana jika penguasa menerapkan sepenuhnya penanganan wabah dimasa diterapkannya sistem Islam secara kaffah. Wallahu A'lam Bisshowab
