Oleh: Lia Amalia
(Aktivis Muslimah)
Pemerintah berencana meluncurkan program vaksin individual berbayar dimana akan menunjuk salah satu lembaga plat merah yakni PT Kimia Farma Tbk (KAEF) yang akan memberikan pelayanan tersebut. Pelayanan program vaksinasi Gotong Royong berbayar bagi individu sudah bisa diakses mulai Senin (12/7). Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga, mengatakan kebijakan ini sebagai alternatif untuk mempercepat pelaksanaan program vaksinasi nasional demi terciptanya kekebalan kelompok. Arya menegaskan, meski program vaksin berbayar berjalan bukan berarti program vaksin gratis ditiadakan (Republika, 12/07/2021).
Pemerintah sendiri telah mengeluarkan aturan baru terkait vaksinasi mandiri atau disebut Gotong Royong yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan No.19/2021 sebagai perubahan Permenkes No.10/2021.Dalam aturan itu disebutkan jika vaksinasi Gotong Royong pendanaannya dibebankan bisa pada perorangan dan atau badan usaha untuk karyawannya.
Kapitalisme Biang Masalah
Di Indonesia kasus covid-19 mengalami peningkatan yang sangat drastis yang mencapai angka tertinggi untuk seluruh dunia, sehingga sudah sangat darurat yang mengharuskan mendapat tindakan yang lebih serius, memberikan vaksin menjadi salah satu upaya pemerintah mengatasi virus Corona ini. Namun mirisnya, alih-alih untuk melindungi rakyatnya malah tambah membebani rakyatnya dengan vaksin yang berbayar.
Meski sempat ditunda pemasaran vaksin yang berbayar ini, namun tetap akan dipasarkan di tengah-tengah masyarakat di mana ini ditujukan kepada para perusahaan-perusahaan atau kepada individu yang memilih untuk vaksin secara mandiri. Namun tentu ini bukanlah langkah yang tepat untuk mengatasi kondisi pandemi saat ini, dimana rakyat sudah sangat mengalami kesusahan akibat berlakunya PPKM darurat yang seharusnya diberlakukan di setiap wilayah dimana seharusnya pemerintah memberikan pelayanan serta memenuhi kebutuhan rakyat namun malah menambah beban rakyatnya.
Kemudian rencana vaksin mandiri ini tentu sangat dikhawatirkan sebab tidak diiringi mekanisme pengawasan padahal sudah banyak kasus pasca vaksin yang seharusnya mendapatkan penanganan sebagaimana yang telah dirangkum oleh KIPI (kejadian ikutan pasca imunisasi). sehingga memang pengawasan terhadap proses penggunaan vaksin mandiri ini sangat di butuhkan.
Ini menjadi bukti kuat bahwa pemerintah seolah ingin berlepas tangan terhadap kesehatan maupun keamanan dari rakyatnya. Alih-alih memberikan solusi namun sebenarnya hal tersebut justru malah menjadi beban rakyat yang terbilang cukup berat bagi individu menengah ke bawah. belum lagi adanya ancaman bagi yang tidak melakukan vaksin akan dikenai denda yang ini bisa dikatakan sebagai pemalakan terhadap rakyat, dan membiarkan rakyat dalam resiko dimana tidak adanya pengawasan atas vaksin mandiri ini.
Tentu sangat disayangkan di era pandemi seperti ini, dimana korban terus meningkat dan masih saja dijadikan momentum untuk melancarkan kepentingan-kepentingan para elit penguasa dan pengusaha yang terus menyengsarakan rakyat. Demikianlah asas dari kapitalisme yang memandang semuanya berdasarkan asas untung atau rugi, tanpa memperhitungkan kesehatan, keselamatan atau bahkan nyawa dari rakyatnya. Bagi elit kapitalis tentu akan lebih mementingkan diri sendiri dibandingkan dengan kepentingan rakyat.
Islam mengatasi pandemi secara Tuntas
Islam sebagai Agama yang rahmatan lil'alaamiin tentunya memiliki solusi yang tengkas atas segala permasalahan umat, tak terkecuali mengenai wabah virus Corona yang saat ini menjangkiti umat dan sangat jelas dalam sebuah hadits Riwayat Bukhari, Rasulullah saw. menyampaikan, Tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit, melainkan akan menurunkan pula obat untuk penyakit tersebut. sehingga ini dapat menjadi patokan kita bahwa Allah tidak mungkin memberikan penyakit jika tidak ada obatnya.
Di zaman Rasulullah dan para sahabat yang diterapkan ketika adanya wabah yaitu lockdown yang di mana orang-orang yang berada di wilayah yang sedang mengalami wabah tidak diperbolehkan untuk keluar dari wilayah tersebut dan orang-orang yang berada di luar wilayah tidak boleh memasuki wilayah yang sedang mengalami wabah, kemudian pemerintah pada zaman itu pun tidak berlepas tangan atas kebutuhan rakyatnya yang mengalami lockdown, pemerintah akan selalu menyiapkan kebutuhan rakyatnya, sehingga rakyat akan tetap terpenuhi kebutuhannya secara menyeluruh kemudian berusaha untuk melepaskan wabah dari rakyatnya.
Tentu ini tidak akan kita dapatkan dalam sistem kapitalis sebab menerapkan sistem lockdown ini akan memperburuk perekonomian sedangkan yang dianut oleh paham kapitalisme yakni keuntungan materi semata, sehingga tidak heran jika di tengah pandemi seperti ini pemerintah tetap melangsungkan berbagai proyek-proyek yang tidak lebih darurat dibanding penanganan pandemi saat ini.
Dalam Daulah Islam, negara akan memberikan fasilitas kesehatan bagi warga negara tanpa harus membayar, Maka dari itu untuk mengatasi pandemi saat ini yaitu menyerahkan semuanya kepada Islam dalam penanganan pandemi dan bukan pemberlakuan PPKM darurat yang tidak efektif, ditambah lagi dengan adanya vaksin yang berbayar yang membuat rakyat semakin terjepit. Sehingga sudah sangat jelas bahwa cara di dalam Islam menangani wabah itu sangat sangat tepat dan menjamin rakyatnya, bukan hanya solusi yang menambah beban rakyat tapi juga solusi yang secara gamblang mengatasi seluruh permasalahan secara tuntas.Maka dari itu penerapan Islam secara Kaffah (menyeluruh) yang dapat mensejahterakan rakyat.
Wallahu 'alam bissowab.
Tags
Opini
