Oleh : Dina Laiba
Kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat di Jawa-Bali akan diperpanjang hingga akhir Juli mendatang. Perpanjangan masa PPKM Darurat itu diungkapkan oleh Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy.
"Tadi rapat kabinet terbatas yang saya ikuti waktu saya di Sukoharjo sudah diputuskan bapak Presiden (PPKM Darurat) dilanjutkan sampai akhir Juli. Sampai akhir Juli PPKM," kata Muhadjir saat meninjau Hotel University Club UGM yang dijadikan shelter pasien Corona, Sleman, Jumat (16/9/2021).
Muhadjir mengatakan dengan adanya perpanjangan PPKM Darurat ini, Jokowi menyampaikan ada beberapa risiko. Di antaranya yang dia sebut yakni terkait bantuan sosial atau bansos.
Perpanjangan ini memang banyak risiko. Termasuk bagaimana supaya seimbang, bersama-sama antara tadi itu meningkatkan disiplin warga untuk mematuhi protokol kesehatan dan standar PPKM dan bantuan sosial," katanya.
Khusus untuk bansos, Muhadjir menyebut pemerintah tidak bisa memikulnya sendiri. Dia meminta semua pihak saling gotong royong. Termasuk pihak universitas juga diminta untuk membantu.
"Karena itu bansos itu tidak mungkin ditanggung negara sendiri oleh pemerintah. Gotong royong masyarakat," katanya.
Termasuk civitas akademika UGM di bawah Pak Rektor saya mohon gerakan untuk membantu mereka-mereka yang kurang beruntung akibat PPKM ini," ujarnya.
Muhadjir ingin agar masyarakat bisa memupuk kesadaran untuk saling jaga dan membantu sesama.
Dengan berlarut-larutnya kasus Covid-19 serta perpanjangan PPKM Darurat hal ini jelas akan menganggu pertumbuhan ekonomi sehingga ditakutkan meski ekonomi sudah 'dikorbankan' Covid-19 masih tak dapat ditekan.
Bahkan akibat pemberlakuan PPKM Darurat pemerintah merevisi ke bawah proyeksi pertumbuhan ekonomi 2021 dari 4,3-5,3% menjadi 3,7-4,5%. BI juga menurunkan 'ramalan' dari 4,1-5,1% menjadi 3,8%. Sebagai catatan, angka ini tentunya dalam kasus pasca PPKM Darurat kasus Covid-19 dapat ditekan sesuai target ke bawah 10 ribu kasus per hari.
"Asesmen awal kami menunjukkan kalau PPKM Darurat ini kita lakukan selama satu bulan dan bisa menurunkan Covid-19 secara baik, pertumbuhan ekonomi kita akan turun sekitar 3,8 persen," kata Perry Warjiyo, Gubernur BI, dalam Rapat Kerja dengan Badan Anggaran DPR, belum lama ini.
Berbagai macam istilah diberlakukan pemerintah dalam menangani lonjakan korban Covid-19. Namun hal yang sama dilakukan berulang kali tanpa memberi pengaruh yang signifikan terhadap lonjakan korban baru yang semakin hari justru semakin meningkat. Terlebih ketika pemerintah hanya memberlakukan PPKM darurat yang saat ini kembali berubah nama menjadi PPKM berlevel tentu semakin memukul perekonomian rakyat lantaran banyak usaha dari masyarakat yang harus gulung tikar.
Keengganan pemerintah dalam memberlakukan lockdown karena tak ingin penuhi kebutuhan rakyat menjadi bukti akan kedzaliman para pemangku kekuasaan negeri ini. Rakyat dipaksa berdiam diri di rumah tanpa dipenuhi kebutuhan mereka maka tentu hal tersebut sangat menyiksa rakyat. Pemerintah mungkin lupa bahwa virus bisa jadi menghantarkan keapda kematian, namun kelaparan pun bisa menghantarkan kepada kematian. Sungguh kekuasaan saat ini teramat dzalim.
Berbeda dengan Sistem Islam dalam menangani masalah wabah. [23/7 18.55] Dina Evalina: langkah strategis menyikapi pandemi adalah lockdown. Ini sudah jelas sebagaimana sabda Rasulullah saw., “Apabila kalian mendengar wabah di suatu tempat, maka janganlah memasuki tempat itu, dan apabila terjadi wabah sedangkan kamu sedang berada di tempat itu, maka janganlah keluar darinya.” (HR Muslim)
Penting sekali untuk terus menjadikan lockdown sebagai kebijakan urgen dan utama bagi penanggulangan pandemi. Asalkan, lockdown tersebut dilaksanakan dengan sungguh-sungguh oleh penguasa.
Tak ada alasan lagi, sebagai negeri muslim terbesar di dunia, sudah sangat layak bagi Indonesia juga mengambil solusi syar’i dalam penanganan pandemi. Semata karena solusi yang bersumber dari syariat, pasti memberikan kebaikan bagi masyarakat luas. Demikianlah semestinya, bahwa penanganan pandemi selayaknya bersumber dari ideologi Islam.
Konsep lockdown yang dilakukan dalam Sistem Islam tidaklah berorientasi ekonomi, melainkan fokus pada aspek kesehatan dan penyelamatan jiwa rakyatnya.
Sebagai aspek utama, tentu akan terus meningkatkan sistem dan fasilitas kesehatan dengan kualitas terbaik dan kuantitas yang sangat memadai. Pemeriksaan dan penelusuran terjadinya kasus positif akan ditangani dengan upaya dan riset paling mutakhir. Sementara, protokol kesehatan juga diterapkan di seluruh penjuru negeri dan melalui pengawasan yang terjamin.
Dalam sistem Islam akan diberikan beragam fasilitas pengganti atas kebijakan lockdown, terutama ekonomi. Sistem ekonomi yang berlandaskan Islam sebagai sistem ekonomi yang stabil, maju, dan tahan krisis meski di tengah lockdown. Sistem ekonomi Islam inilah yang akan membantu tetap terjaminnya distribusi harta bagi seluruh individu rakyat, sekalipun pada masa pandemi.
Selama lockdown, negara akan meminalisasi beragam aktivitas yang memicu kerumunan warga, sekaligus membatasi mobilitas hanya untuk pihak-pihak tertentu sesuai keperluan darurat. Bahkan, jika pengurusan urusan dan pemenuhan kebutuhan rakyat mengharuskan door to door, penguasa juga akan menempuh langkah tersebut.
Negara akan menutup pintu-pintu kemungkinan masuknya lalu lintas WNA ke dalam negeri. Negara akan menyediakan tempat isolasi dan penanganan khusus tenaga kerja warga Khilafah yang datang dari luar negeri. Juga akan menutup sementara jalur migrasi warga, lebih-lebih yang bertujuan untuk berwisata.
Tags
Opini
