Oleh: Rindoe Arrayah
Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) oleh pihak berwajib saat PPKM dalam bentuk video tersebar luas di media sosial. Perlakuan oknum berseragam menghardik para tulang punggung yang terpaksa menantang maut dengan tetap berjualan di tengah mengganasnya pandemi begitu mengiris hati. Tanpa menyertakan hati nurani, para aparat begitu garang menegur bahkan menyita barang dagangan tersebut.
Polres Metro Tangerang Kota, Banten, menindak tujuh pedagang kaki lima (PKL) yang melanggar pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat, Minggu (kompas.com, 5/7/2021).
Berbagai istilah kebijakan dimunculkan oleh pemerintah di tengah pandemi demi mengelak dari kewajiban menjamin terpenuhinya kebutuhan rakyat dalam Undang-undang Karantina Wilayah. Mulai dari PSBB hingga kini PPKM. Rakyat dibiarkan berjuang sendiri memenuhi kebutuan hidupnya. Di satu sisi, rakyat diminta untuk berdiam di rumah saja. Bagaikan mengurung hewan peliharaan tanpa memberi makan. Bukankah ini bentuk kedzaliman? Entah, di mana nurani para petinggi negeri?
Inilah fakta manakala sistem kehidupan yang diterapkan adalah sistem buatan manusia, yaitu Kapitalisme-Sekularisme. Sistem yang telah nyata rusak dan merusak ini sangat tidak layak untuk diterapkan dalam kehidupan. Banyak sekali kedzaliman yang telah terjadi. Saatnya untuk digantikan dengan sistem kehidupan yang lebih mumpuni, yaitu syariat Islam yang telah terbukti selama 14 abad lamanya bisa mengantarkan masyarakat menuju kehidupan yang penuh keberkahan dan kesejahteraan.
Di dalam al-Quran Allah Swt berfirman:
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul-Nya. Jangan pula kalian mengkhianati amanah-amanah kalian. Padahal kalian tahu.” (QS al-Anfal [8]: 27).
Menurut Ibnu Abbas ra. ayat di atas bermakna, “Janganlah kalian mengkhianati Allah Swt dengan meninggalkan kewajiban-kewajiban-Nya. Janganlah kalian mengkhianati Rasul saw. dengan meninggalkan sunnah-sunnahnya. Janganlah kalian bermaksiat kepada keduanya.” (Al-Qinuji, Fath al-Bayan, 1/162).
Di antara sekian banyak amanah, yang paling penting adalah amanah kekuasaan. Rasulullah saw. bersabda:
“Pemimpin yang memimpin rakyat adalah pengurus dan dia bertanggung jawab atas rakyat yang dia urus.” (HR al-Bukhari).
Sesuai dengan sabda Rasul saw. di atas, siapa saja yang memegang amanah kepemimpinan atau kekuasaan, pasti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Swt di akhirat nanti.
Generasi Muslim pada masa lalu amat paham tentang betapa beratnya amanah kepemimpinan dan kekuasaan ini. Banyak nas yang menegaskan demikian. Rasulullah saw., misalnya, bersabda:
“Penguasa mana saja yang diserahi tugas mengurus rakyat, lalu mengkhianati mereka, dia masuk neraka.” (HR Ahmad).
Rasulullah saw. pun bersabda:
“Tidaklah seorang hamba—yang diserahi oleh Allah tugas untuk mengurus rakyat—mati pada hari kematiannya, sementara ia mengkhianati rakyatnya, Allah mengharamkan surga bagi dirinya.” (HR Muslim).
Terkait dengan hadis ini, Imam Fudhail bin Iyadh menuturkan, “Hadis ini merupakan ancaman bagi siapa saja yang diserahi Allah SWT untuk mengurus urusan kaum Muslim, baik urusan agama maupun dunia, kemudian ia berkhianat. Jika seseorang berkhianat terhadap suatu urusan yang telah diserahkan kepada dirinya maka ia telah terjatuh pada dosa besar dan akan dijauhkan dari surga. Penelantaran itu bisa berbentuk tidak menjelaskan urusan-urusan agama kepada umat, tidak menjaga syariah Allah dari unsur-unsur yang bisa merusak kesuciannya, mengubah-ubah makna ayat-ayat Allah dan mengabaikan hudûd (hukum-hukum Allah). Penelantaran itu juga bisa berwujud pengabaian terhadap hak-hak umat, tidak menjaga keamanan mereka, tidak berjihad untuk mengusir musuh-musuh mereka dan tidak menegakkan keadilan di tengah-tengah mereka. Setiap orang yang melakukan hal ini dipandang telah mengkhianati umat.” (Imam an-Nawawi, Syarh Shahîh Muslim).
Islam sangat mendorong agar para pemimpin —penguasa maupun pejabat negara—selalu bersikap adil. Sayang, pemimpin adil tidak mungkin lahir dari rahim sistem demokrasi sekuler yang jauh dari tuntunan Islam. Sistem zalim ini hanya bisa menghasilkan para pemimpin zalim, tidak amanah dan jauh dari sifat adil. Pemimpin yang adil hanya mungkin lahir dari rahim sistem yang juga adil. Itulah sistem Islam yang diterapkan dalam institusi pemerintahan Islam (Khilafah).
Sejak Rasulullah saw. diutus, tidak ada masyarakat yang mampu melahirkan para penguasa yang amanah dan adil kecuali dalam masyarakat yang menerapkan sistem Islam. Kita mengenal Khulafaur Rasyidin yang terkenal dalam kearifan, keberanian, dan ketegasannya dalam membela Islam dan kaum Muslim. Mereka adalah para negarawan ulung yang sangat dicintai oleh rakyatnya dan ditakuti oleh lawan-lawannya.
Mereka juga termasyhur sebagai pemimpin yang memiliki budi pekerti yang agung dan luhur. Khalifah Abu Bakar ash-Shiddiq adalah sosok penguasa yang terkenal sabar dan lembut. Namun, beliau juga terkenal sebagai pemimpin yang berani dan tegas.
Tatkala sebagian kaum Muslim menolak kewajiban zakat, beliau segera memerintahkan kaum Muslim untuk memerangi mereka. Meskipun pendapatnya sempat disanggah oleh Umar bin al-Khaththab, beliau tetap bergeming dengan pendapatnya.
Stabilitas dan kewibawaan Negara Islam harus dipertahankan meskipun harus mengambil risiko perang. Khalifah Umar bin al-Khaththab pun terkenal sebagai penguasa yang tegas dan sangat disiplin. Beliau tidak segan-segan merampas harta para pejabatnya yang ditengarai berasal dari jalan yang tidak benar (Lihat: Târîkh al-Islâm, II/388; dan Tahdzîb at-Tahdzîb, XII/267).
Tidakkah kita merindukan kembali kehadiran sistem Islam di tengah-tengah kita yang bisa melahirkan para pemimpin yang adil dan amanah? Tentunya, rasa rindu yang teramat dalam ini harus kita wujudkan melalui semangat untuk turut dalam barisan perjuangan demi tegaknya kembali sebuah institusi yang akan menerapkan syariat-Nya di muka bumi ini hingga suasana rahmatan lil alamiin bisa dirasakan oleh seluruh alam.
Wallahu a’lam bishshowab.
