Ummu Qutuz
Ummahat dan Member AMK
Tak habis pikir, menyikapi pemerintah dalam menangani masalah berat seperti Covid-19. Tampak sekali pemerintah plin plan dalam menerapkan komitmen yang dibuatnya sendiri. Ditengah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, TKA Cina dengan bebasnya melenggang masuk ke Indonesia.
Di media sosial viral beredar video masuknya TKA Cina melalui Bandara Sultan Hasanudin, Makassar, Sulawesi Selatan. Sejauh ini, total tercatat 46 TKA asal Cina telah memasuki Sulawesi Utara, termasuk 20 orang yang datang pada Sabtu (3/7) tersebut, 9 orang pada 29 Juni, dan 17 orang pada 1 Juli. (Detik.com,5/7/2021)
Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Irwan, mengkritik aktivitas TKA yang masih bisa masuk ke Indonesia. Hal itu menunjukkan kebijakan PPKM Darurat melempem. Penerapan PPKM Darurat tidak akan berjalan efektif selama pemerintah tidak konsisten di sisi lain. (cnnindonesia, 5/7/2021)
Ironis, kebijakan PPKM Darurat begitu ketat diterapkan di tengah masyarakat, sementara TKA begitu leluasa keluar masuk Indonesia. Jelas sekali ketidak konsistenan pemerintah dalam menjalankan kebijakan. Hai ini yang menjadikan kepercayaan publik hilang terhadap pemerintah.
Berulangkali rezim ini menetapkan kebijakan yang membingungkan tanpa kepastian. Dan terbukti dari beberapa kebijakan yang diterapkan tidak mampu menahan laju penularan Covid-19. Kasus positif corona hingga menembus 40 ribu perhari, jumlah yang mengerikan.
Begitulah kondisinya jika pemerintah tetap ngeyel tak mau lock down atau karantina. Sebab pemerintah memang berhitung betul, kalau memilih opsi lock down atau karantina wilayah maka negara harus menanggung risiko untuk menyediaan kebutuhan rakyat selama masa karantina tersebut, sementara hal itu tidak dikehendaki oleh negara. Maka dipilihlah PPKM Darurat yang dirasa aman bagi pemerintah.
Sebagaimana kita ketahui, bahwa corona bukanlah virus endemik yang muncul di negeri ini. Virus ini datang bersama mobilitas orang dan perjalanan internasional. Pengetatan mobilitas asing tidak dilakukan oleh pemerintah disaat negara lain memperketat perjalanan internasional dari dan ke luar negeri. Pemerintah malah membiarkan para WNA masuk dan terbanyak dari Wuhan. Sikap abai dan meremehkan inilah yang menjadi sumber malapetaka pandemi mengganas di Indonesia.
Membanjirnya TKA yang masuk ke Indonesia pada Juni 2021 sudah mencapai 24 ribu orang, hal ini tak lepas dari perjanjian regional antara Indonesia dan negara lain. Penerapan ekonomi liberal kapitalistik di negeri ini yang memudahkan perijinan bagi TKA bekerja di Indonesia. Walaupun pihak imigrasi menyatakan bahwa kedatangan TKA sudah sesuai prosedur dan pemeriksaan kesehatan yang ketat, namun siapa yang bisa menjamin warga asing itu tidak membawa virus varian baru. Terbukti Indonesia kecolongan, virus varian delta terdeteksi pada warga Kudus beberapa bulan yang lalu.
Hal ini tidak menjadikan pelajaran, Indonesia terus berkutat pada masalah pemulihan ekonomi sementara keselamatan rakyat tidak diperdulikan. Kesehatan dan nyawa rakyat menjadi tumbal. Peguasa seperti tidak mempunyai empati, nurani, dan perduli pada rakyatnya. Mereka hanya perduli pada korporasi yang dianggap lebih menguntungkan. Pengurusan terhadap rakyat dinomorsekiankan. Urusan korporasi asinglah yang diutamakan.
Negeri ini butuh seorang pemimpin yang adil, yang hanya takut kepada Allah. Karena setiap kebijakan yang diambil itu akan dipertanggungjawabkan dihadapan Allah, terlebih yang berkaitan dengan nyawa manusia.
Rasulullah saw. bersabda :
"Sungguh manusia yang dicintai Allah pada hari kiamat dan yang paling dekat kedudukannya di sisi Allah ialah pemimpin yang adil. Orang yang paling dibenci Allah dan paling jauh kedudukannya dari Allah adalah pemimpin yang zalim." (HR. Tirmidzi)
Pemimpin yang adil akan membuat kebijakan yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Pemimpin yang adil hanya akan lahir dari sistem yang adil yaitu sistem Islam. Semoga Allah segera ganti kezaliman ini dengan tegaknya khilafah yang dinanti umat.
Wallahu'alam bishshowab.
