Oleh: Nur Khasanah
Dua tahun sudah pandemi covid-19
menerjang Indonesia. Covid-19 atau virus Corona yang tadinya dianggap remeh pun
telah berhasil memporak-porandakan beberapa tatanan negara. Meski demikian,
pemerintah telah berupaya mencarikan berbagai solusi untuk mengatasi pandemi
yang telah mendunia. Di awal masa pandemi pun pemerintah telah mengeluarkan
beberapa kebijakan meski beberapa kebijakan tersebut menuai pro kontra dan
banyak yang menilai kurang efektif. Semisal mendatangkan wisatawan untuk
mendongkrak perekonomian, tetap membuka jalur penerbangan dari negara asal
virus dan beberapa kebijakan lainnya. Alhasil covid-19 menyebar dengan cepatnya
ke daerah-daerah.
Ketidaksiapan pemerintah dan
masyarakat dalam menghadapi pandemi semakin memperburuk keadaan. Berbagai upaya
dilakukan untuk mengatasi virus asal wuhan ini. Tak sampai di situ, setelah
beberapa waktu pemerintah dengan optimisnya mengaku bahwa wabah covid dapat
terkendali dan mulai memberlakukan new normal sehingga masyarakat dapat
beraktivitas kembali dengan menerapkan protokol kesehatan. Pertanyaannya adalah
sudah tepatkah langkah yang diambil pemerintah? Di saat Indonesia belum mampu
untuk membendung kasus covid dan bahkan dengan berbagai pertimbangan oleh para
pakar, pemerintah dengan bangganya menyatakan Indonesia dapat hidup
berdampingan dengan virus corona. Belum lagi pemerintah yang dinilai plin plan
dalam menjalankan kebijakannya menjadikan masyarakat semakin meragukan kinerja
dan kebijakan yang telah diambil pemerintah semisal diperbolehkannya
berkampanye dan pilkada beberapa saat yang lalu padahal hal tersebut sangat
jelas akan menimbulkan kerumunan. Di sisi lain, warkop dan PKL dibatasi atau
bahkan dibubarkan. Konser yang diadakan pemerintah boleh digelar dengan meriah
sedangkan banyak yang mengabaikan protokol kesehatan. Hajatan dan walimah
dibatasi bahkan di datangi satpol PP untuk mengamankan sedangkan pernikahan
artis di hadiri para petinggi negeri dengan segala kemewahannya. Mudik dilarang
akan tetapi beberapa angkutan masih beroprasi, kendaraan antar kota dibatasi
tapi pesawat masih wira wiri. Silaturahmi dibatasi tapi tempat rekreasi boleh
didatangi.
Sungguh nyata terlihat bahwa
kebijakan-kebijakan yang telah diambil pemerintah hanyalah demi kepentingan
segelintir golongan. Masyarakat pun mulai hilang kepercayaan pada pemangku
kebijakan. Hilangnya kepercayaan ini terlihat dari ketidakpatuhan masyarakat
terhadap prokes dan meremehkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan.
Ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah juga menunjukkan sesungguhnya
pemerintah telah kehilangan wibawanya di hadapan rakyat. Negara juga gagal
melindungi dan menjaga rakyat. Hal ini terbukti dengan adanya gelombang
lonjakan kedua kasus covid. Sampai saat ini (22/06) penambahan kasus covid di
Indonesia hampir 14.000 yang menyebabkan kasus Covid-19 di Indonesia kini
mencapai 2.018.113 dengan 5 provinsi yang tercatat sebagai penambah kasus
tertinggi yaitu Jawa Barat (3.432 kasus baru), DKI Jakarta (3.221 kasus baru),
Jawa Tengah (2.439 kasus baru), Jawa Timur (746 kasus baru), DI Yogyakarta (675
kasus baru) (kompas.com). Zona hitam dan zona merah baru pun bermunculan di
berbagai daerah yang menyebabkan tenaga medis kewalahan. Dari awal, pemerintah
memang salah langkah jika hanya menjadikan ekonomi sebagai pertimbangan dan
acuan dalam menyikapi adanya wabah. Belum lagi ketidakkonsistenan pemerintah
terhadap kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan menjadikan jarak antara
masyarakat dan pemerintah semakin jauh. Sikap pemerintah yang seperti ini
justru menempatkan masyarakat dan tenaga medis dalam bahaya besar dengan nyawa
sebagai taruhannya. Tenaga kesehatan mulai khawatir jika sistem kesehatan
sampai kolaps. Beberapa perhimpunan dokter pun mengadakan konferensi pers
terkait hal ini pada Jumat (18/6/2021), Gelombang lonjakan kedua covid mungkin akan
lebih sulit dikendalikan jika pemerintah tetap bersikeras untuk tetap
menjalankan kebijakan yang ada.
Saat ini kita tidak hanya butuh
solusi praktis. Kita seharusnya membagun sistem kesehatan yang kuat bahkan
meski tidak ada pandemi sekalipun. Tentu saja untuk mewujudkannya harus ada
perubahan mendasar, mulai dari beralihnya sistem kapitalisme ke sistem Islam
yang berbasis kesadaran ideologi umat. Sungguh, di dalam Islam telah ada solusi
atas setiap permasalahan umat termasuk solusi untuk wabah. Akan tetapi tentu
kita tidak dapat hanya mengambil sebagian solusi untuk permasalahan yang ada
dan meninggalkan sebagian yang lainnya karena akan memunculkan berbagai
benturan di berbagai aspek dan kepentingan lainnya. Islam sebagai solusi hanya
bisa diraih ketika Islam diterapkan secara keseluruhan sebagai panduan hidup
sempurna. Mulai dari aspek pemerintahan, pendidikan, ekonomi, kesehatan,
pergaulan dst. Seluruhnya diterapkan berdasar aturan Islam. Jika demikian, Insya
Allah akan terwujud keberkahan dunia-akhirat. Wallahu a’lam bish-showab
