Oleh: Rany Setiani, S.KM
Hantaman pandemi covid 19 membuat
pemerintah terus berupaya untuk memperbaiki kondisi perekonomian negara,
termasuk menggenjot sektor pariwisata. Dilansir dari CNNIndonesia.com,
Pemerintah akan mewajibkan 25 persen aparatur sipil negara (ASN) di tujuh kementerian/lembaga
di bawah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi untuk bekerja
dari bali (work from Bali/WFB). Hal ini rencananya akan direalisasikan
pada kuartal III 2021. Komitmen program WFB dituangkan dalam nota kesepahaman
Dukungan Penyediaan Akomodasi untuk Peningkatan Pariwisata The Nusa Dua Bali,
Selasa (18/5) lalu.
Tujuh kementerian yang dimaksud adalah
Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
(ESDM), Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Perhubungan,
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan (KLHK), dan Kementerian Investasi.
Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif Kemenko Marves, Odo R.M. Manuhutu, mengungkapkan kondisi
perekonomian Bali yang masih tertekan menjadi salah satu alasan utama
menggulirkan rencana Work From Bali. Diharapkan dengan adanya WFB
mengoptimalkan pemulihan pariwisata dan transformasi Bali. Pasalnya sektor
pariwisata menjadi tulang punggung perekonomian Bali dengan kontribusi sekitar
56 persen.
Pengiriman ASN ke Bali tentu akan menambah
beban anggaran APBN. Alih-alih dapat memulihkan pariwisata di Bali, rencana ini
dinilai menjadikan anggaran negara lebih boros. Pengamat kebijakan publik
Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, menyatakan negara masih memiliki
banyak kebutuhan yang seharusnya diutamakan ketimbang menggunakan anggaran
untuk memberangkatkan ASN ke Bali (CNNIndonesia.com,
22/5/2021).
Selain itu, rencana ini berisiko terhadap
penularan Covid-19. Juru bicara vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan dr.
Siti Nadia Tarmidzi, vaksinasi bukan jaminan aman. Vaksin Sinovac misalnya,
hanya memberikan kekebalan sekitar 60-70 % saja. Artinya, seseorang yang sudah
divaksin masih bisa tertular covid-19, sekaligus menjadi spreader (penyebar) (senayan.post.com,
5/5/2021)
Pertanyaannya, apakah rencana pemerintah
ini dapat menyelamatkan perekonomian rakyat atau justru menyelamatkan bisnis
korporat? Pasalnya, sebanyak 16 hotel yang berada dalam Kawasan The Nusa Dua
telah berkoordinasi dengan Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC)
selaku pengelola kawasan pariwisata The Nusa Dua Bali untuk bekerja sama dalam
penyediaan akomodasi dan fasilitas hotel dengan Kemenko Marves (liputan6.com,
25/5/2021). Jamak diketahui bahwa kepemilikan hotel di Kawasan tersebut
mayoritas dikuasai pengusaha asing. Investasi sektor pariwisata di Bali lebih
didominasi pemodal asing. Haruskah kepentingan rakyat dikorbankan demi
keberpihakan negara kepada pengusaha?
Rakyat saat ini masih saja menanggung beban
kehidupan, ditambah dampak pandemi covid yang menjadikan kehidupan semakin
menghimpit. Sementara rakyat hanya bisa gigit jari melihat pemerintah sibuk
memenuhi permintaan korporasi. Alih-alih mengurusi kebutuhan rakyat, anggaran
APBN justru mengalir deras pada korporasi. Inilah model negara yang terlahir
dari sistem demokrasi kapitalisme.
Sungguh permasalahan yang ada di negeri ini
tidak akan mungkin tuntas jika pemerintah masih mengikuti arahan kapitalisme,
dimana sistem ini malah menjauhkan umat dari aturan sang Pencipta, Allah SWT.
Hanya Islam lah yang mampu melahirkan
pemimpin yang mencintai umat, dan bersungguh-sungguh dalam menyelesaikan urusan
umat. Sudah saatnya Islam menjadi solusi atas berbagai persoalan tidak hanya di
negeri ini bahkan di seluruh dunia. Islam lah satu-satunya sistem yang akan
membawa rahmat bagi seluruh umat manusia serta akan melahirkan peradaban mulia.
Waallahu'alam bi ash-shawwab
