Oleh. Mauli Azzura
Pelajar berprestasi dan menjadi kebanggaan orang tua, pastinya menjadi keinginan setiap anak. Patutlah mereka tetap giat belajar meski dalam keadaan daring online atau home visit yang masih dialami dimasa pandemi covid-19. Para pelajar tetap mengerjakan tugas meski banyak kekurangan seperti kuota, sinyal, keterbatasan gadget dan sebagainya.
Tentulah, saat kelulusan menjadikan akhir yang di tunggu-tunggu para pelajar sebagai hasil dari belajarnya selama ini, dan dalam kelulusan tersebut tak akan terpisah dengan adanya acara wisuda yang sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat kita.
Wisuda adalah upacara peneguhan atau pelantikan bagi seseorang yang telah menempuh pendidikan. Wisuda merupakan penanda kelulusan pelajar yang telah menjalani masa-masa belajar di sekolah. Sudah jelas, pasti semua pelajar menginginkan acara wisuda dan mengabadikan momen-momen bersejarah dalam kehidupan mereka.
Tetapi, masa pandemi melarang masyarakat untuk berkerumun dengan tujuan mencegah penyebaran virus covid-19. Seperti yang terjadi di sejumlah SMA Negeri 1 Puri Mojokerto dan SMA Negeri dari Wringinanom, kabupaten Gresik, Jatim.
http://www.ledaknews.com/2021/05/nekat-gelar-wisuda-sma-di-tengah.html?m=1
Pergelaran acara wisuda yang diiringi dengan pembubaran lantas dilaksanakan tanpa izin terlebih dahulu oleh pihak panitia. Acara yang dihadiri sejumlah pelajar dan para orang tua dinilai tidak mematuhi protokol kesehatan dan melanggar aturan. Tentu terdapat kekecewaan dikalangan pelajar.
Kelulusan yang seharusnya menjadi momen kenangan bahagia malah berubah menjadi kekecewaan. Belum lagi ada sebagian penitia penyelenggara yang diamankan pihak berwajib. Seperti inilah negara yang memakai kapitalis sebagai ideologi. Gambaran masyarakat yang melanggar peraturan larangan berkerumun, melarang mudik, tapi membuka tempat wisata, mall, pasar, dan tempat-tempat ramai lain nya. Kebijakan yang membingungkan yang membuat masyarakat berani mengabaikan aturan yang berlaku. Tentu masyarakat tidak bisa sepenuhnya disalahkan. Sedang, kebijakan tersebut melarang berkumpul namun membolehkan berkerumun di tempat-tempat tertentu. Jadi di mana salahnya bila masyarakat bingung saat bertanya, kenapa mudik dilarang? Sedang pariwisata dibuka? Kenapa wisuda tidak diperbolehkan sedang mall bebas dikunjungi. Tentunya hal yang demikian itu memperlihatkan kebijakan yang pro pemerintah dan demi kepentingan usaha sebagian golongan tertentu.
Lagi-lagi rakyat yang menuai kekecewaan atas kebijakan tersebut. Dan disinilah kita mulai berpikir bahwa kita membutuhkan kepemimpinan yang mampu memutuskan kebijakan tanpa memberikan kesulitan apapun pada rakyatnya. Masyarakat membutuhkan pemimpin yang tidak asal-asalan dalam mengeluarkan kebijakannya, yang pasti dalam kebijakan yang dikeluarkan akan mengedepankan keselamatan dan kemaslahatan rakyat.
Rakyat benar-benar membutuhkan pemimpin yang mampu menjalankan sistem negara yang terbukti bertindak adil dan amanah dalam semua kebijakan yang diambilnya. Dan pemimpin tersebut hanya akan lahir dari rahim Islam yang pasti akan menerapkan Islam sebagai sumber untuk pengaturan, ajaran dan hukum dalam individu, masyarakat, bernegara dan seluruh umat.
Wallahu a'lam bishshowab.
