Oleh : Khalifah Ramadhani
Belum lama ini telah ramai kebijakan buka wisata jelang lebaran, apa yang membuat kebijakan ini muncul? padahal kondisi pandemi masih banyak memakan korban. Pengelola Taman Impian Jaya Ancol mencatat akumulasi pelancong sebanyak 70.000 orang sejak hari pertama lebaran kemarin. Khusus di hari kedua Lebaran, jumlah kunjungan mencapai kurang lebih 40.000 orang atau mencapai 30 persen dari total kapasitas Ancol yang mencapai kurang lebih 120.000 orang.
Wakil Ketua DPR Bidang Korkesra Abdul Muhaimin Iskandar meminta Pemprov DKI lebih bijak dalam membuat sebuah kebijakan. Menurutnya, kebijakan membuka Pantai Ancol, jelas menimbulkan kerumunan yang sulit dikendalikan.
"Bagaimana orang mandi di pantai bisa menerapkan protokol kesehatan? Pakai masker juga tidak mungkin. Mau jaga jarak juga bagaimana caranya? Lihat saja berbagai gambar kerumunan yang terjadi di Ancol pada Jumat kemarin," ujar Muhaimin Iskandar, Sabtu (15/5/2021).
Ketua Tim Pengawasan Penanganan Bencana Covid-19 DPR ini meminta agar Pemprov DKI tidak membuat standar ganda dalam sebuah kebijakan. Di satu sisi ziarah kubur yang menjadi ritual umat muslim saat Lebaran dilarang dengan alasan mencegah penularan Covid-19 karena terjadi kerumunan massa, namun disisi lain wisata Ancol dibuka.
"Kalau hari ini akhirnya ditutup, ya saya rasa terlambat. Dan jangan penutupan sementara untuk hari ini saja. Keselamatan rakyat harus diprioritaskan. Jangan membuat kebijakan yang justru mengorbankan rakyat. Jangan sampai apa yang terjadi di India, terjadi pula di Indonesia akibat sebuah kebijakan yang tidak tepat," kata Ketua Umum DPP PKB ini.
Diketahui, pada hari kedua Lebaran, jumlah kunjungan ke Pantai Ancol membludak hingga tembus 39.000-an pengunjung. Mereka terlihat asyik mandi di pantai tanpa mengindahkan protokol kesehatan. Hal ini dikhawatirkan bakal menjadi penyebab klaster baru penularan Covid-19.
Anggota Fraksi Partai Demokrat menilai salah satu menyebab kasus COVID 19 kembali meningkat karena warga mulai jenuh dengan kondisi pandemi. Kejehuhan ini membuat warga mulai mengabaikan kedisiplinan penerapan protocol kesehatan dalam berbagai aktivitas dan warga merasa setelah divaksinasi sudah aman dari penularan Covid 19 sehingga cenderung mengabaikan protocol kesehatan.
Kalau kita lihat banyaknya orang yang membuka aurat bahkan telanjang, bersolek, berpacaran ditempat-tempat umum, melakukan kesyirikan seperti meminta doa pada makam para wali, ataupun menguncungii candi-candi seperti Borobudur dan prambanan karena menganggapnya sebagai situs budaya padahal tempat tersebut masih menjadi tempat ibadah non muslim.
Kebijakan buka tutup tempat wisata lagi-lagi akan merugikan dan membahayakan rakyat baik itu secara finansial maupun aspek kesehatan. Seperti halnya yang terjadi di Pantai Pasir Putih Carita Banten, mulai dari pedagang, pengelola wisata hingga pengelola wahana permainan di Pantai carita Kabupaten Pandeglang, Banten berdemonstrasi menolak penutupan objek wisata padahal sebelumnya Pemprov Banten memberikan ijin pembukaan objek wisata. Mereka menilai Kebijakan Pemprov Baten Plin plan karena terlalu memaksakan membuka tempat wisata padahal sudah diprediksi dapat penyebabkan lonjakan penyebaran kasus Covid-19 (Viva.com).
Memang seperti itulah kebijakan yang dihasilkan dari produk sistem kapitalis, kebijakan-kebijakan yang dibuat tidak akan mampu mengantarkan kesejahteraan terhadap warganya, melainkan sebaliknya hanya dampak negatif dan masalah baru yang dihasilkan, karena aturan dan kebijakan berasal dari manusia yang memiliki akal terbatas, hanya berpihak untuk kelompok-kelompok tertentu terutama para pemilik modal dan membuat aturan yang malah makin menyengsarakan rakyat. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa sektor pariwisata merupakan sektor yang dianggap sebagai sektor penyokong APBN setelah sektor pajak, sehingga hanya menimbang pemasukan pemerintah dari PAD dan kepentingan usaha pariwisata bukan semata-mata untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Negara ini menjadikan pariwisata sebagai penghasil devisa negara sehingga selama ini terus menggencarkan sektor pariwisata sebagai salah satu sumber pendapatan APBN walaupun terkadang harus bertentangan dan melanggar aturan protokol kesehatan di masa pandemi ini.
Hal tersebut akan sangat berbeda dengan sistem kepemimpinan Islam, dalam ekonomi Islam sektor pariwisata tidak dijadikan sebagai sumber pemasukan negara. Tetapi sektor pariwisata dijadikan sebagai sarana untuk berdakwah atau menyebarkan agama Islam. Dalam sistem Islam kekayaan alam akan dikelola secara benar dan sesuai tuntunan syariat. Sumber daya alam yang merupakan harta kepemilikan umum, haram dikuasai oleh swasta dan dimonopoli oleh korporat, sehingga jika kekayaan alam dikelola secara baik dan benar maka keuntungan yang tercipta tidak hanya menumbuhkan sektor ekonomi tetapi akan mampu menciptakan kesejahteraan bagi warganya.
Dalam sistem Islam, pengelolaan harta kekayaan umum mutlak dikelola oleh negara dan hasilnya akan diberikan kepada rakyat. Baik itu secara langsung atau pun tidak langsung. Hasil yang dapat dirasakan secara langsung oleh rakyat antara lain dapat menikmati hasil pengelolaan sumber daya alam melalui subsidi yang diberikan oleh negara, sedangkan secara tidak langsung negara dapat menjamin pemenuhan kebutuhan masyarakatnya seperti kebutuhan pelayanan dasar publik yakini kesehatan, pendidikan dan keamanan yang dapat diperoleh oleh rakyat dengan harga murah bahkan gratis.
Dengan demikian stabilitas ekonomi negara akan kuat dan terjaga dan tidak menimbulkan masalah baru dan berdampak negatif bagi rakyat dengan mengorbankan keselamatan rakyat. Dengan demikian sangat penting menerapkan Islam secara kaffah sesuai tuntunan syariat demi tercapainya kemaslahatan dan kesejahteraan umat.
