Oleh : Kayesa Asma Fatina
Ramadhan
1442 pada tahun ini yang mana hari raya Idul Fitri diperkirakan jatuh pada
Kamis, 13 Mei 2021 masih sama dengan tahun sebelumnya di mana masih dalam
intensitas penularan virus Covid-19 yang masih santer terdengar meningkat di
beberapa daerah di Indonesia, bahkan di kabarkan terbaru ini bahwasanya terjadi
mutasi dari virus ini di negara-negara lain seperti di tuturkan oleh Juru Bicara
Vaksinasi Covid-19 Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi bahwasanya di Indonesia sudah
ada 13 kasus mutasi virus covid B117 dari Inggris namun sudah ditangani.
Sementara untuk varian B1331 asal Afrika Selatan telah ditemukan 1 kasus di
Bali dan untuk B1617 yang berasal dari India terdeteksi 2 kasus dan terus
dilakukan penyelidikan epidemiologi.
Namun dengan
meningkatnya kasus dari virus covid-19 ini di Indonesia tidak menjadi hal yang
dapat menghapuskan tradisi sebelum lebaran yang ada di negara kita ini
Indonesia, yaitu beburu belanja baju lebaran dan kebutuhan lainnya di
pasar-pasar tradisional ataupun pasar modern terdekat, bahkan di Kalimantan
Selatan sendiri sudah di turunkan Surat Edaran tentang Pelarangan Kegiatan Buka
Puasa Bersama pada Bulan Ramadhan Dan Kegiatan Open House /Halal Bihalal pada
hari raya Idul Fitri 1442H/Tahun 2021 tetap saja masih banyak masyarakat yang
tetap berburu baju lebaran di pasar-pasar terkenal seperti Duta Mall, Pasar
Tungging, Pasar Sudimampir dan juga pasar sejenisnya.
Fakta juga menunjukkan Jelang Lebaran, Pasar Tanah Abang di Jakarta
Pusat kembali disesaki pengunjung pada Minggu, 3 Mei 2021. Bahkan, Polda Metro
Jaya pun sampai turun tangan untuk mengatasi kerumunan yang terjadi di Pusat
Grosir Pasar
Tanah Abang itu.
Ada 4 fakta yang meneyebabkan pasar Tanah abang ini menjadi padat menurut (liputan
6 News) :
1.Pengunjung
Berburu Baju Lebaran
2. Pemprov DKI
Kurangi Pintu Masuk
3. Polisi Minta
Masyarakat Cari Tempat Belanja Alternatif
4. KRL Tak
Berhenti di Tanah Abang
Fakta-Fakta yang ada menunjukkan bahwasanya
kesadaran masyarakat yang masih rendah tentang bagaimana virus akan lebih cepat
menyebar saat dalam kerumunan menjadikan masalah bagi masyarakat luas. Namun
semua ini juga di dasari dengan kebijakan yang di buat oleh pemerintah yang
mana tidak benar-benar dapat menyelesaikan masalah masyarakat yang ada. Dari
empat fakta yang ada beberapa dikarenakan juga karena kebijakan yang tidak
tepat sehingga tidak menjadi jalan keluar dari masalah masyarakat.
CNN Indonesia ,Kamis, 08/04/2021 menyebutkan bahwasanya
di sisi lain,pemerintah mengizinkan masyarakat untuk melaksanakan salat tarawih
dan salat idul fitri berjamaah di masjid. Izin dengan syarat pelaksanaan salat
mematuhi protokol kesehatan (prokes) Covid-19 yang ketat.
Tak cukup di
situ, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Uno
meminta keran pariwisata mulai dibuka pada April 2021 ini. Sandiaga memprediksi
sejumlah tempat destinasi wisata akan diserbu masyarakat karena pemerintah
melarang mudik pada tahun ini.
Pengamat
kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah menyatakan bahwa
sebanyak tiga kebijakan ini memperlihatkan pemerintah menerapkan standar ganda
dalam upaya memutus rantai penularan Covid-19.
"Ini
jadinya paradoks, artinya melarang tapi terjadi seperti itu. Pemerintah
kelihatannya ambigu, standar ganda, atau paradoks," kata Trubus saat
berbincang dengan CNNIndonesia.com, Kamis (8/4). Ia menyatakan
bahwa kebijakan yang diambil saat ini memperlihatkan pemerintah lebih fokus
pada upaya perbaikan ekonomi dibandingkan kesehatan masyarakat. Menurutnya,
pemerintah tidak memiliki formula yang tepat dalam mengeluarkan kebijakan
larangan mudik.
Hal ini sebanding lurus dengan perkataan menteri Keuangan Sri
Mulyani pada Sabtu 24 April 2021 saat menyampaikan keterangan pers APBN Kita,
Sri Mulyani meminta masyarakat tetap menyambut Lebaran dengan penuh sukacita.
Jangan lupa, kata dia, kegiatan belanja menjelang Lebaran seperti membeli baju
baru harus tetap berjalan. Tujuannya agar kegiatan ekonomi tetap berjalan.
"Ada bagusnya juga Lebaran tetap pakai baju baru, beli baju
baru supaya walaupun Zoom nanti pakai baju baru sehingga muncul aktivitas di
masyarakat bisa terjadi," kata Sri Mulyani.
Untuk menyukseskan program belanja ini, lanjut dia, pemerintah
sudah menyiapkan berbagai kebijakan seperti menyiapkan program Hari Belanja
Nasional (Harbolnas)
jelang Lebaran yang ongkos kirimnya disubsidi pemerintah. Inilah cara jitu dari menteri keuangan tersebut untuk
cara mendongkrak perekonomian yang lagi lesu karena pandemi. Eks Direktur
Pelaksana Bank Dunia itu minta rakyat tetap beli baju saat Lebaran nanti, meski mudiknya tetap dilarang. Namun, warganet menganggap usulan itu sebagai guyonan. Lha wong rakyat lagi susah,
jangankan buat beli baju, untuk kebutuhan sehari-hari aja pas-pasan.
Usulan Sri Mulyani itu jadi obrolan hangat di jagat Twitter.
Macam-macam komentarnya. Ada yang setuju ada yang mengritik. Dalang nyentrik
Sudjiwo Tedjo menilai usulan Sri Mulyani ini jempolan untuk membangun spirit
kebangsaan.
"Setuju Bu Sri Mulyani. Tetap beli baju baru buat Lebaran tapi
nggak boleh mudik. Ini bagus buat latihan tak pamer baju baru di kampung.
Berbaju baru tapi hanya di kamar sendiri di rantau. Ini meditasi tingkat
tinggi," cuit @sudjiwotedjo. Tapi banyak juga yang menyindir.
"Duitnya dari mana," kicau @PresidenKopi. Akun @Cahyono_100 menilai
usulan Sri Mulyani itu bagus untuk direalisasikan. "Saya mau dong bu
dibelanjain," ujarnya. "Alhamdulillaah masih bisa makan. Gak kepikir
baju Lebaran," tambahnya. (warta.economi 24/4/2021).
Dalam menentukan kebijakan yang sesuai atau selaras yang akan
benar-benar mengantisipasi berbagai kemungkinan yang bisa saja terjadi menuju
lebaran dalam masa pandemi, mestinya pemerintah memiliki catatan penting atas
kebijakan larangan mudik tahun lalu sehingga dapat menjadi tolak ukur bagaimana
seharusnya kebijakan baru akan di buat.
Setelah melakukan evaluasi, kemudian pemerintah harus memperhatikan
hal apa saja yang harus diperbaiki dan mekanisme apa yang harus ditempuh agar
angka penularan menurun dan tidak mengganggu ekonomi rakyat. Sehingga, tidak
ada pihak mana pun yang menderita kerugian atas kebijakan yang diputuskan.
Sungguh sangatlah berat untuk
menjalankan amanah sebagai pemimpin atau kepala negara, karena bukan perkara
mudah memutuskan suatu perkara menyangkut hajat hidup masyarakat. Pemimpin
harus bertanggung jawab melayani rakyat agar bisa hidup layak sebagai manusia
bermartabat. Ia juga menjamin rakyat mendapatkan hak-haknya yaitu dengan
terpenuhinya sandang, pangan, dan papan dengan murah; terpenuhinya pendidikan,
kesehatan, juga keamanan yang gratis serta berkualitas; serta mengharuskannya
memiliki kepekaan sosial yang tinggi.
Khalifah Umar ra. pernah
mengatakan, “Sayyidul qaumi khadimuhun,” (pemimpin kaum di
antaranya diukur dari mutu pelayanannya). Bukan “khadi’uhum” (pandai
menipu mereka).
Menurut K.H. Hafidz Abdurrahman
(Khadim Ma’had Syaraful Haramain), krisis dan pandemi sudah pernah terjadi
dalam sejarah kehidupan umat manusia, termasuk dalam era kejayaan Islam. Namun,
semua berhasil dilalui kaum muslimin.
Dalam kondisi krisis, umat berdiri
menjadi pengasuh, penjaga, dan penopang utama kekuasaan negara, sebab negara
mengurus urusan mereka, memenuhi segala hak-hak mereka. (mediaumat.news, 17/3/2020)
Pada masa kepemimpinan khalifah
Umar ra., beliau mengangkat Amr Bin Ash sebagai gubernur untuk menuntaskan
masalah wabah tha’un. Kala itu, Amr menyerukan
kepada seluruh penduduk untuk mengisolasi dirinya masing-masing.
Amr berkhotbah di depan rakyatnya
dan memerintahkan agar pergi jauh hingga rakyatnya memencar ke berbagai penjuru.
Di antara mereka ada yang pergi ke gunung, bukit, dan ke daerah-daerah
terpencil.
Kualitas suatu
kebijakan yang diberlakukan ditentukan dari bagaimana pemimpin yang
mengeluarkan kebijakan tersebut menimbang. Selama rakyat masih dipimpin oleh pemimpin yang menerapkan
sistem kapitalisme sekuler, masih mementingkan urusan perut para kapitalis
daripada urusan perut rakyatnya, masih bekerja sama dengan asing atau aseng
mengelola kekayaan SDA, mustahil rakyat mendapatkan kebijakan yang sepenuh hati
bisa menuntaskan pandemi.
Sehingga, sebagai
muslim, kita dituntun Islam untuk berhukum dengan aturan-Nya secara kafah.
Satu-satunya cara agar bisa menjalankan Islam kafah hanya dengan tegaknya
Khilafah.
Wallahu a’lamu bi
Ash-shawab.
