Oleh. Mauli Azzura
Tahun ini adalah ramadhan ke-2 negri ini dalam masa pandemi covid-19. Namun belum ada tanda-tanda akan berhentinya masa tersebut, terlebih lagi dengan adanya kebijakan-kebijakan dan anjuran pemerintah yang seakan-akan begitu membingungkan bagi masyarakat, bagaimana tidak ?. Pemerintah mengeluarkan kebijakan larangan mudik dari 6-7 Mei 2021 yang diajukan 22 April 2021, yang kebijakan tersebut bertujuan untuk meminimalisir penyebaran covid-19 dan untuk membantu kelancaran program vaksinasi, maka pemerintah berinisiatif mempercepat pemberlakuan larangan mudik tahun ini.
Mungkin bagi masyarakat umum, mudik yang menjadi momen lebaran, berkumpul dengan keluarga dikampung halaman adalah saat yang tepat untuk saling bersilahturahmi, tapi pandemi yang belum usai sekali lagi menjadi alasan untuk tidak berlebaran dikampung halaman masing-masing.
Tentu menjadi kebijakan yang membingungkan saat pemerintah mengeluarkan kebijakan larangan mudik dengan tujuan menghambat penyebaran covid-19 sedang diimbangi dengan anjuran lain, yakni mentri keuangan Sri Mulyani yang menganjurkan agar masyarakat belanja baju baru agar aktivitas di masyarakat bisa muncul,
https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5542364/yuk-belanja-sri-mulyani-minta-masyarakat-beli-baju-lebaran
"Ada bagusnya juga lebaran tetap pakai baju baru, beli baju baru supaya walaupun Zoom nanti pakai baju baru sehingga muncul aktivitas di masyarakat bisa terjadi, jadi saya harapkan masyarakat tetap menyambut ini dengan gembira, dengan bersyukur, namun kita juga menjaga supaya resiko terjadinya penularan tidak terjadi." Papar Menkeu dalam konferensi pers APBN KiTa edisi April 2021 Kamis (22/4/2021)
Mungkin yang dimaksud adalah dengan aktivitas tersebut, roda ekonomi mampu berputar ditengah-tengah Corona yang dimana ekonomi saat ini terlihat melemah dengan dalih belanja online menjelang lebaran.
Namun sangat disayangkan, karena setelah anjuran tersebut, pasar malah dipenuhi dengan kerumunan orang yang tidak sedikit diantaranya justru mengabaikan protokol kesehatan. Anjuran yang dianggap bisa memutar roda perekonomian malah berimbas pada kerumunan sebagian orang yang bisa mengakibatkan penularan covid-19 menyebar dengan cepat. Pastinya anjuran tersebut tidak sejalan dengan kebijakan larangan mudik yang tidak membolehkan pulang kampung tapi membuka pasar dan pariwisata yang tentu mengundang banyak orang untuk berkumpul.
Seperti inilah jika masih memakai aturan dari sistem kapitalis, yang dimana segala bentuk aturan dan anjurannya hanya berdasarkan atas manfaat untung dan rugi bagi kepentingan golongan tertentu. Kapitalisme adalah sistem yang belum mampu menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah yang lainnya. Saat ini masyarakat membutuhkan sistem yang benar-benar menjadikan rakyat sebagai prioritas utama tanpa memandang kepentingan golongan tertentu. Lalu sistem apalagi yang mampu memberikan solusi tanpa menimbulkan masalah baru selain islam ?.
"Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggung jawabanya. Seorang imam adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawabannya. Seorang laki-laki adalah pemimpin atas keluarganya dan akan dimintai pertanggung jawabannya. Seorang wanita adalah pemimpin atas rumah suaminya dan ia akan dimintai pertanggung jawabannya. Seorang budak juga pemimpin atas harta tuanya dan ia akan dimintai pertanggung jawabannya. Sungguh setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggung jawabannya."
(HR Bukhari).
Wa llahu a'lam Bishowab
