Oleh : Yaurinda
Korupsi sudah jadi dasar masalah negara.mulai zaman Indonesia baru merdeka hingga sekarang pelakunya semakin membahana. Bukan berkurang malah bertambah sudah berbagai upaya dilakukan namun nyatanya tak banyak membawa perubahan. Korupsi ini terbukti sudah sangat kronis karena terjadi dipusat sampai daerah semuanya ditemukan tindak korupsi.
Belakangan diadakan tes wawasan kebangsaan yang sempat menjadi viral sebap isi tesnya yang nyeleneh yang bersandar pada pandangan agama yang diklaim radikal. Dikutip pada TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA sabtu, 8Mei 2021- Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad sangsi akan ada lagi Operasi Tangkap Tangan (OTT) sekelas menteri di KPK.
Kabarnya ada 75 pegawai senior KPK yang gagal Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Salah satunya adalah novel baswedan yang tempo lalu terkena siram air keras yang menyebabkan matanya rusak, yang hingga sekarang kasusnya belum diketahui secara jelas bagaimana kejadiannya.nah isi dari tesnya menurut beberapa sumber ada yang mengatakan .mau gak lepas jilbab? Jika tidak mau berati mementingkan diri sendiri dibanding negara.
Saya bilang sebenarnya yang dituju itu adalah islam karena yang biasa dituduh itu islam . Tapi jika dikatakan negara anti islam itu saya tidak sepemahaman dan itu pasti gampang disangkal. Wakil presiden saja kiyai, solat, puasa, haji dibiarkan tapi kenapa islam? Karena islam berpotensi untuk mengusik yang berkepentingan. Sehingga narasi yang di kembangkan di masyarakat adalah kalau mau berislam tidak usah bernegara. Kalau dalam negara tidak usah pakai agama.
Ini adalah salah satu cara agar umat muslim tidak ikut campur dalam urusan negara, karena orang yang berkepentingan akan dihapuskan seperti halnya korupsi. Bagaimana solusi Islam.? Islam dalam konstitusi khilafah akan memilih anggota pemerintahan dengan baik dan tidak akan menerima orang yang mencalonkan diri. Karena orang yang mendaftar biasanya punya kepentingan. Yang dipilih adalah yang mengetahui ilmu agama yang baik juga keterikatan dengan allah yang baik. Jika ada tindak korupsi akan dikenai sanksi yang berat seperti diyat atau potong tangan. Namun tidak hanya itu kebutuhan pokok masyarakat dipenuhi seperti pendidikan, kesehatan yang murah bahkan gratis juga lapangan kerja yang luas. Hingga potensi untuk korupsi bisa ditekan.
