Oleh : Wiwin Andari (Pegiat Dakwah)
Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 tenaga pendidikan di Kota Bekasi dipercepat. Tenaga pendidik yang menjalani vaksinasi Covid-19 di Kota Bekasi juga akan diperbanyak, dijelaskan langsung Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Inayatulah, kepada awak media (wartakota.tribunnews.com).
Kasus kenaikan Covid yang semakin meninggi, membuat masyarakat menjadi gelisah. Di sisi lain pemerintah menyediakan solusi yaitu dengan vaksinasi, namun masih menjadi kontroversi terkait halal haramnya.
Masalah pendidikan adalah salah satu dampak pandemi yang parah, sebab selama pandemi berlangsung kegiatan belajar mengajar dilaksanakan secara online/daring. Metode belajar daring dinilai tidak efektif dalam pelaksanaannya. Baik sekolah, guru, siswa maupun orang tua pendamping di rumah tidak siap dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar secara online.
Akhirnya, dengan beberapa alasan, Rahmat Effendi, selaku wali kota Bekasi memberikan kebijakan untuk melakukan kegiatan belajar mengajar secara langsung/tatap muka. Tentu ini menimbulkan riak kontroversi dalam masyarakat. Penanganan pandemi belum maksimal terlihat. Walaupun korban covid19 diklaim mengalami mengalami penurunan, namun tentu saja kebijakan kegiatan belajar mengajar secara langsung/tatap muka menjadikan nyawa/kesehatan sebagai taruhannya.
Imam (25), salah satu guru penerima vaksin Covid-19 mengapresiasi program vaksinasi yang digelar bagi tenaga pendidik. Namun ia berharap vaksinasi juga bisa secepatnya diberikan kepada para siswa. "Harapan kita semua bisa bebas dan terhindar dari virus Covid-19. Semoga murid juga segera divaksin, agar belajar tatap muka bisa segera dilakukan," imbuhnya (liputan6.com). Hal ini wajar karena tak hanya guru yang terlibat dalam interaksi belajar mengajar tatap muka. Tapi anak didik pun perlu menjadi perhatian.
Sekalipun tenaga pendidik mendapatkan vaksinasi, namun jumlah yang mendapatkan vaksin belum merata. Terlebih lagi, siswa yang terlibat dalam kegiatan belajar mengajar secara langsung/tatap muka belum mendapatkan vaksin. Mengingat, di sekolah baik guru dan siswa, siswa antar siswa akan aktif berinteraksi secara langsung. Inilah solusi tambal sulam ala demokrasi. Terkesan seadanya dan tidak mencapai akar masalah. Berbeda dengan sistem Islam yang selalu tuntas dalam menyelesaikan masalah.
Seharusnya negara memberikan jaminan yang menentramkan masyarakatnya. Negara wajib memastikan keamanan dan keselamatan semua pihak yang terlibat dalam kegiatan belajar mengajar secara tatap muka. Jaminan ini harus bersifat menyeluruh bukan setengah-setengah maupun sekedar merealisasikan tuntutan dunia internasional untuk segera membuka kembali belajar tatap muka.
Dalam sistem Islam, negara menjamin kebutuhan masyarakat, mulai dari permasalahan perut hingga kesehatan, pendidikan diberikan secara cuma-cuma oleh negara. Islam adalah agama paripurna. Yang mengatur dari segala aspek kehidupan. Dalam Islam, Khalifah sebagai Raa'in dan Junnah sebagaimana Rasulullah Saw bersabda :
“Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya” (HR al-Bukhari).
”Sesungguhnya al-Imam (Khalifah) itu perisai, di mana (orang-orang) akan berperang di belakangnya (mendukung) dan berlindung (dari musuh) dengan (kekuasaan) nya.” (HR. Al-Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Dawud, dll)
Dari hadist di atas sudah jelas keunggulan sistem pemerintahan Islam. Pemerintah diharamkan menggadaikan keselamatan rakyatnya, terlebih di masa pandemi.
