Oleh: Ummu Fahsa
Penulis di Komunitas Rindu Surga
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga menyebutkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perempuan tahun 2019 masih berada di bawah laki-laki yaitu 69,18 sedangkan nilai IPM laki-laki adalah 75,96. Kondisi ini berkaitan dengan konstruksi sosial patriarki yang menempatkan posisi perempuan lebih rendah daripada laki-laki. Ketimpangan yang dihadapi perempuan hingga saat ini terjadi mulai dari ekonomi hingga kasus kekerasan (kemenpppa.go.id, 25/03/2021).
Menteri Bintang mengakui bahwa meluruhkan budaya patriarki bukanlah hal yang mudah. Namun, ia meyakini dengan adanya kerja sama, kerja keras, serta kegigihan dalam memperjuangkannya, cita-cita untuk menghilangkan budaya patriarki di Indonesia akan terwujud. Upaya untuk menghapus berbagai pandangan yang masih merugikan perempuan harus terus didengungkan. Untuk itu perlu diimplementasikan pembagian peran yang setara antara laki-laki dan perempuan mulai dari lingkup terkecil di masyarakat yakni keluarga, kemudian lambat laun ke masyarakat secara luas. Untuk mencapai hal tersebut pemerintah terus mendorong partisipasi perempuan di bidang ekonomi serta mendukung kesempatan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di bidang politik. Melalui tangan politisi perempuan diharapkan tercipta kebijakan yang lebih responsif dan ramah perempuan.
Dukungan anggaran pun digelontorkan, yang merupakan salah satu inisiatif baru pada tahun 2021, berupa dana alokasi khusus (DAK) nonfisik untuk dana pelayanan perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan di dalam rumah tangga. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, APBN sebagai instrumen keuangan negara juga mengenali pentingnya kesetaraan gender (kemenkeu.go.id,16/12/2020).
Sejalan dengan Menteri PPPA, Sri Mulyani juga mengakui bahwa perjuangan untuk terus meningkatkan kesetaraan gender adalah perjuangan yang masih panjang. Banyak studi menunjukkan bahwa perempuan terhalang oleh berbagai hal, dari mulai keluarganya sampai kepada norma sosial, norma budaya, dan bahkan interpretasi terhadap ajaran keagamaan yang memberikan kendala lebih besar kepada perempuan untuk bisa mengekspresikan, mengartikulasikan, dan menyumbangkan peranannya yang optimal.
Studi McKinsey Global Institute menunjukkan bahwa apabila suatu negara memberikan kesempatan yang sama kepada perempuan dan laki-laki, maka perekonomian di negara tersebut akan mendapatkan keuntungan dalam bentuk produktivitas yang lebih tinggi dan kualitas yang lebih baik. Apabila partisipasi ekonomi perempuan terus ditingkatkan, maka Indonesia dapat meningkatkan pendapatan domestik bruto (PDB) sebesar USD 135 miliar per tahun di tahun 2025.
Pemerintah pun terus berusaha untuk mendesain kebijakan-kebijakan publik yang mendukung perempuan. Bantuan sosial pemerintah, seperti program keluarga harapan (PKH) untuk 10 juta rumah tangga atau bantuan pemberian sembako, diberikan kepada lebih dari 95% kepala keluarga perempuan. Kebijakan pemerintah untuk memberikan dukungan kepada usaha kecil menengah, seperti pembiayaan ultra mikro (UMi) dan kredit usaha kecil (KUR), mayoritas dipegang dan dikelola oleh perempuan.
Pembangunan Manusia Berbasis Gender Merupakan Agenda Global
Kesetaraan gender yang selalu didengungkan, mengacu pada persamaan hak, tanggung jawab dan kesempatan antara perempuan dan laki-laki dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. Isu gender ini menjadi salah satu hal penting yang dicantumkan dalam berbagai dokumen perencanaan pembangunan, baik pada tingkat nasional maupun global. Bahkan, isu gender juga menjadi salah satu poin dalam tujuan pembangunan berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDGs) yang tercantum dalam tujuan ke-5 yakni “Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan”. Selain secara khusus dicantumkan dalam tujuan kelima, isu gender juga tercakup pada hampir seluruh tujuan dalam SDGs. Perempuan yang memiliki kontribusi terhadap perekonomian keluarga dianggap memiliki derajat sama dengan kaum laki-laki dan menjadi pilar negara yang penting.
Pembangunan Manusia Berbasis Gender, Buah Busuk Kapitalisme
Apabila ditelaah, program pembangunan berbasis gender ini sesungguhnya merupakan program yang tujuannya untuk mengeksploitasi peran perempuan, meskipun berdalih untuk memberdayakan perempuan. Perempuan dikesankan tidak berdaya dilihat dari masih tingginya ketergantungan perempuan secara ekonomi kepada laki-laki. Tingginya ketergantungan perempuan secara ekonomi ini dianggap memiliki andil terhadap terpuruknya kondisi ekonomi suatu negeri, karena perempuan yang tidak bekerja dianggap membebani ekonomi keluarga dan negara. Solusi dari ini semua, perempuan akan digiring dan dieksploitasi untuk turut menyelesaikan masalah perekonomian negara yang saat ini semakin terpuruk. Perempuan harus mengambil peran dan porsi yang sama dengan para laki-laki.
Sejatinya program kesetaraan pembangunan berbasis gender ini akan memberi beban ganda yang sangat memberatkan bagi perempuan. Perempuan telah memiliki peran strategis sebagai ibu dan pengatur rumah tangga yang di dalamnya juga tercakup sebagai pendidik generasi mendatang. Untuk dapat menjalankan peran tersebut secara optimal tentu saja memerlukan curahan energi dan pikiran yang banyak. Adanya upaya menyeret perempuan untuk berpartisipasi secara ekonomi, akan memaksa perempuan berperan ganda, yang tentu saja akan menguras energi dan pikirannya. Akibatnya dapat dibayangkan, anak-anak dan keluarganya akan menjadi prioritas kedua, tidak dapat terurus secara seharusnya karena hanya menggunakan energi sisa. Anak dan keluarga akan terabaikan, yang tentu saja akan menyebabkan problema baru.
Upaya menarik perempuan ke sektor perekonomian dan ke sektor publik lainnya dengan dalih sebagai upaya untuk menyetarakan pembangunan berbasis gender merupakan buah busuk dari sistem kapitalisme yang diadopsi negara ini dan juga negara-negara lainnya. Sistem kapitalisme menyerahkan pengelolaan kekayaan alam yang sebetulnya merupakan kepemilikan umum kepada pengusaha swasta untuk diambil manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan mereka, sehingga menyebabkan negara tidak memiliki sumber keuangan yang memadai untuk membangun negara dan mengurus rakyatnya. Sistem ini melahirkan kemiskinan massal, karena kekayaan alam yang seharusnya dinikmati seluruh rakyat ternyata dinikmati oleh segelintir orang, yaitu segelintir pengusaha yang telah bekerja sama dengan para penguasa. Sistem kapitalisme demokrasi menjadikan para penguasa yang ingin berkuasa menjadikan pengusaha sebagai partnernya untuk meraih kekuasaan, sehingga sangat wajar saat para penguasa tersebut memegang kepemimpinan negeri ini akan melakukan balas jasa dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada para pengusaha/kapitalis untuk menguasai berbagai sumber alam yang seharusnya dinikmati oleh seluruh rakyat.
Akibat senjangnya pendapatan masyarakat, yang didominasi oleh banyaknya masyarakat berpenghasilan rendah, maka dibuatlah berbagai alat ukur pembangunan, salah satunya adalah IPM, yang merupakan indikator untuk menilai kualitas pembangunan manusia. Kualitas manusia dalam IPM diukur dari tiga dimensi yaitu meliputi dimensi pendidikan, dimensi kesehatan, dan dimensi ekonomi. Adapun komponen pembentuk IPM yang digunakan adalah
Angka Harapan Hidup (AHH) saat lahir yang mewakili dimensi kesehatan, Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yang mewakili dimensi pendidikan, serta Pendapatan Nasional Bruto (PNB) perkapita yang mewakili dimensi ekonomi. Selanjutnya, agar ukuran ini juga dapat digunakan untuk membandingkan capaian pembangunan berbasis gender, maka dipisahkan perhitungan antara IPM laki-laki dan IPM perempuan, sehingga analisis tentang kualitas hidup masing-masing kelompok gender tersebut dapat dilakukan secara parsial.
Pada saat nilai capaian nilai IPM di suatu wilayah rendah, dapat diketahui komponen mana yang menjadi penyebabnya. Ternyata terungkap bahwa rendahnya pencapaian IPM di Indonesia akibat dari rendahnya pencapaian dimensi ekonomi yang diwakili oleh pendapatan perkapita. Dari nilai pendapatan perkapita ini kemudian dapat diketahui bahwa ternyata terdapat perbedaan yang cukup besar antara pendapatan laki-laki dan perempuan. Peran perempuan yang lebih dominan mengurus peran domestik dianggap menjadi penyebab perempuan menjadi kurang produktif secara finansial. Sebagai solusinya adalah dengan mendorong partisipasi perempuan dalam pasar tenaga kerja yaitu dengan memberikan kesempatan yang sama kepada perempuan untuk memasuki lapangan usaha. Laki-laki maupun perempuan diberi kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pasar tenaga kerja tanpa terkecuali.
Fenomena ini menunjukkan bahwa sistem kapitalisme sangat merugikan bagi kaum perempuan. Perempuan dieksploitasi untuk turut menyelesaikan keterpurukan ekonomi negara yang disebabkan oleh kesalahan pengurusan negara termasuk kesalahan dalam pengelolaan kekayaan alamnya. Sudah saatnya bangsa ini kembali kepada sistem Islam yang diturunkan oleh Sang Pencipta manusia, yang paling mengetahui segala hal yang terbaik bagi seluruh manusia, bahkan bagi seluruh alam. Pengelolaan negara berdasarkan sistem Islam akan mewujudkan pembangunan yang menyejahterakan seluruh rakyatnya, termasuk kaum perempuan. Di dalam sistem Islam, kaum perempuan akan dimuliakan. Perannya sebagai ibu dan pengatur rumah tangga akan dibantu secara maksimal oleh negara, sehingga para ibu akan dapat optimal untuk mendidik dan mencetak generasi baru yang akan mempersiapkan peradaban cemerlang. Wallahua’lam bishawwab
