Oleh : Ummu Amira Aulia Amnan Sp
Kongres luar biasa (KLB) Partai Demokrat (PD) di Sumatera Utara (Sumut), yang dianggap ilegal dan inkonstitusional, menetapkan Kepala KSP Moeldoko sebagai Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat. Pemerintah melalui Menko Polhukam Mahfud Md pun angkat bicara mengenai KLB tersebut. Pelaksanaan KLB versi Sumut itu kemudian ditentang oleh DPP Partai Demokrat di bawah kepemimpinan Ketum PD AHY. Partai Demokrat pun menyurati Menko Polhukam Mahfud Md, Menkum HAM Yasonna Laoly, hingga Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo agar mereka menghentikan KLB yang disebut ilegal. Usai Moeldoko ditetapkan sebagai Ketum PD versi KLB, Menko Polhukam Mahfud Md mengungkapkan pemerintah tidak bisa ikut campur melarang atau mendorong adanya kegiatan yang diklaim sebagai KLB PD di Deli Serdang, Sumut. Mahfud mengatakan hal itu berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum¹.
Fenomena mesra dan renggangnya individu dalam parpol bukan kejadian yang aneh dan langka. Acap kali terjadi kisruh didalamnya. Fenomena ini dialami oleh berbagai partai. Ketidaksamaan visi dan misi sering menjadi penyebabnya. Kejadian debat kusir yang memalukan, sering kali terjadi dalam partai.
Keberadaan partai politik dalam negara khilafah adalah wajib. Kewajiban ini untuk memenuhi seruan Allah SWT dalam QS Ali Imran [03]: 104. Dengan tegas, Allah memerintahkan adanya ummat, yang berarti kelompok yang terorganisasi.Karena itu, partai politik ini harus dibangun berdasarkan akidah Islam. Akidah Islam harus dijadikan sebagai kaidah berpikirnya, sekaligus ikatan yang mengikat anggota partai politik ini. Ketika khilafah belum ada, misinya menegakkan khilafah. Ketika khilafah telah ada, misinya menjaga dan mempertahankan khilafah agar tidak melanggar sedikit pun dari visi dan tujuannya, melangsungkan kehidupan Islam.²
Partai politik dalam negara Islam memiliki tujuan mulia. Dakwah adalah prioritas utama. Tidak berbayar. Meraih ridho Allah SWT. Kerja partai Islam adalah seiring sejalan dengan pemerintahan. Ada tugas amar makruf nahi mungkar yang dilakukan partai terhadap pemerintah.
Jangan dibayangkan kedudukan partai seperti saat ini. Diperebutkan posisinya karena ada nilai jabatannya. Menjadi kisruh karena jabatan didalamnya. Itulah gambaran parpol dalam kapitalis.
Dalam era daulah khilafah nanti, posisi parpol menjadi bernilai mulia, karena balasan pahala langsung dari Alloh SWT. Orang-orang yang menjadi anggotanya tidak lagi diliputi syahwat dunia. Wallahu a'lam bisshowab.
1.https://news.detik.com/berita/d-5483987/pemerintah-jawab-gelaran-klb-demokrat-terjadi-pembiaran
2.https://www.muslimahnews.com/2017/10/23/peran-partai-politik-dalam-negara-khilafah/
