Oleh
: Gumaisha Syauqia Azzalfa
Vaksinasi digadang-gadang akan
menyelesaikan penyebaran virus Covid-19 di Indonesia. Saat ini, total sudah ada
tiga juta dosis vaksin Covid-19 dari Sinovac di Indonesia yang sedang menunggu
emergency used authorization (EUA) dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan
(BPOM) untuk digunakan dalam program vaksinasi (nasional.kontan.co.id,
03/01/2021).
Vaksinasi Covid-19 dijadwalkan dimulai
pertengahan Januari 2021 dan dibagi dua periode, di mana tenaga kesehatan dan
lansia menjadi prioritas. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, vaksinasi
Covid-19 akan rampung dalam 15 bulan atau selesai pada Maret 2022 mendatang.
Pihaknya menargetkan penerima vaksin sampai periode tersebut bisa mencapai
181,5 juta orang yaitu sekitar 67-70 persen penduduk Indonesia. Hal tersebut
dilakukan untuk memunculkan herd immunity atau kekebalan kelompok terhadap
virus corona. Untuk mencapai target herd immunity, pemerintah menyiapkan 426
juta dosis vaksin (tribunnews.com, 04/01/2021).
Pakar epidemiologi Griffith University,
Dicky Budiman menyebut situasi pandemi Covid-19 di Indonesia saat ini akan
memasuki masa kritis. Menurutnya, kondisi Indonesia saat ini dan dalam 3 sampai
6 bulan ke depan memasuki masa kritis, mengingat semua indikator termasuk angka
kematian semakin meningkat.
Dicky mengatakan ada pemahaman yang keliru
jika masyarakat mengira dengan adanya vaksin semua akan selesai. Sebab vaksin
bukan solusi ajaib, melainkan hanya salah satu cara membangun kekebalan
individual dan perlindungan masyarakat.
Ia menyebut berdasarkan data sejarah
sejauh ini tidak ada pandemi yang selesai dengan vaksin. Ia mencontohkan
pandemi cacar, walau sudah ada vaksin, selesainya dalam 200 tahun. Kemudian
polio baru selesai dalam 50 tahun. Covid-19 pun sama, bukan berarti setelah
disuntikkan langsung hilang. Perlu bertahun-tahun untuk mencapai tujuan herd
immunity (tirto.id, 02/01/2021).
JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri
(Mendagri) Tito Karnavian mengingatkan masyarakat bahwa vaksin bukanlah obat
untuk menyembuhkan Covid-19. "Untuk itu, perlu diberikan pemahaman bagi
masyarakat bahwa vaksin bukanlah obat," kata Tito Karnavian di Jakarta,
Senin (25/1/2021).
Menurut Mendagri, tujuan utama vaksinasi
yakni membangun kekebalan kelompok atau herd immunity. Hal itu hanya akan
efektif untuk memutus rantai penularan jika dua pertiga minimal populasi itu
memiliki antibodi untuk melawan Covid-19. Pemerintah masih berjuang melawan
pandemik Covid-19 yang melanda Indonesia dengan bermacam cara, salah satunya
dengan vaksinasi.
Selain itu, pemberlakuan
pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) dan
mendisiplinkan gerakan "4M" (mencuci tangan, memakai masker, menjaga
jarak, dan menjauhi kerumunan). Prinsipnya, kata Tito, vaksinasi adalah
memasukkan antigen Covid-19 ke dalam tubuh untuk memancing kekebalan tubuh agar
mengeluarkan antibodi yang spesifik untuk mengenali dan menghancurkan Covid-19.
Mendagri mengakui, Indonesia memiliki
tantangan tersendiri untuk mencapai herd immunity karena faktor luas wilayah.
"Nah, untuk itu untuk bisa mewujudkan bahwa dua
pertiga populasi bisa memperoleh antibodi pada waktu yang sama jelas memerlukan
percepatan," ujar dia.
Salah satu upaya percepatan tersebut
dengan melakukan mobilisasi dan keserempakan antara pusat dan daerah, baik
provinsi maupun kabupaten kota soal vaksinasi. Percepatan di daerah yakni soal
menyiapkan infrastruktur di daerah masing-masing, mulai dari fasilitas
kesehatan, pengadaan vaksinator, hingga monitoring. "Selain fasilitas
kesehatan, tenaga kesehatan, sarana prasarananya yang di-drop dari pusat mana
yang kira-kira perlu diadakan oleh daerah. Ada mata anggaran kesehatan sebagai
urusan wajib, urusan pemerintah wajib, tolong ini dipersiapkan untuk membantu
pemerintah pusat," kata Mendagri.
Di dunia yang kapitalis pada saat
ini, sulit untuk mengetahui siapa yang harus dipercaya. Karenanya begitu banyak
teori konspirasi, di samping ada keraguan dan skeptisisme.
Allah (ﷻ) berfirman :
يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِن جَآءَكُمْ فَاسِقٌۢ بِنَبَإٍۢ
فَتَبَيَّنُوٓا۟ أَن تُصِيبُوا۟ قَوْمًۢا بِجَهَـٰلَةٍۢ فَتُصْبِحُوا۟ عَلَىٰ مَا
فَعَلْتُمْ نَـٰدِمِينَ
“Wahai orang-orang yang beriman! Jika seorang yang fasik datang kepadamu
membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan
suatu kaum karena kebodohan (kecerobohan), yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu
itu”. [Surah al Hujurat – 49: 6]
Para politisi dalam masyarakat
kapitalis bersikap kompromi dengan memprioritaskan kepentingan bisnis besar di
atas kepentingan rakyat jelata. ‘Big Pharma (Farmasi Besar)’ – yaitu perusahaan
yang mendominasi perawatan kesehatan di seluruh dunia – memiliki rekam jejak
yang menempatkan keuntungan mereka sendiri di atas kepentingan kesehatan
masyarakat.
Bahkan organisasi non-pemerintah
tidak dipercaya di banyak belahan dunia. Di Pakistan dan Afghanistan, penyakit
polio terus berkembang biak dan membahayakan karena program vaksinasi telah
dikaitkan dengan lembaga-lembaga luar dan ketakutan akan campur tangan asing.
Penduduk harus bisa mempercayai pemerintah mereka untuk mengurus urusan mereka
tanpa bertanya-tanya apakah mereka lebih tertarik pada keuntungan korporasi
atau kepentingan kekuatan penjajah.
Mempercayai salah satu sumber
informasi ini secara membabi buta merupakan suatu kesalahan. Namun, tidak
berarti menolak secara membabi buta terhadap semua yang mereka katakan.
Sebaliknya, kebijakan dan saran mereka membutuhkan pengawasan dan verifikasi
sesuai dengan penilaian terbaik yang dapat kita lakukan – dengan berkonsultasi
dengan mereka yang memiliki keahlian jika diperlukan.
Bertanya dan menyatakan kehati-hatian
adalah berpikir kritis dan skeptisisme yang sehat. Namun, menyebarkan ide-ide
yang salah atau absurd tanpa bukti apapun tidak akan membantu siapapun. Itu
akan membuat orang takut secara tidak perlu – dan mungkin malah mencegah mereka
mencari perawatan yang sah atau perlu.
Abu Hurairah meriwayatkan: Rasulullah (ﷺ) bersabda,
كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ
“Cukup seseorang dikatakan berdusta, jika ia menceritakan segala apa
yang ia dengar.” (Sahih Muslim)
Selain itu, menyebarkan nasihat medis
yang palsu tanpa pemahaman yang baik adalah masalah yang sangat serius yang
dapat mencegah orang mencari pengobatan yang layak.
Abdullah ibn Amr meriwayatkan: Rasulullah (ﷺ) bersabda,
مَنْ تَطَبَّبَ وَلَمْ يُعْلَمْ مِنْهُ طِبٌّ قَبْلَ ذَلِكَ فَهُوَ ضَامِنٌ
“Siapa pun yang melakukan praktek kedokteran tanpa memiliki pengetahuan
sebelumnya tentang kedokteran akan dimintai pertanggungjawaban.” (Sunan Ibn
Majah).
Jadi kami juga mendorong orang-orang
untuk tidak mendengarkan desas-desus dengan menelannya mentah-mentah, atau
kepada orang-orang yang tampaknya mengira bahwa misi mereka melampaui
pertanyaan dan pemeriksaan kesehatan dengan menawarkan nasihat medis mereka
sendiri yang salah. Sebaliknya, orang harus mencari nasihat medis terlepas dari
kepentingan politik dan komersial, yang akan mempertimbangkan status kesehatan
individu dan keadaan tertentu.
Meskipun kita hidup di dunia yang
didominasi oleh kapitalisme, terdapat para profesional medis dan ilmuwan
independen yang bukan bagian dari pemerintah, ‘Farmasi Besar’, dan suatu
kelompok dengan kepentingan tertentu, yang telah mempelajari dan terus
mempelajari masalah tersebut. Mereka bukan bagian dari konspirasi masif. Pada
akhirnya, Allah lah yang menyembuhkan dan kita mengambil alatnya dan menaruh
keyakinan kepada-Nya (ﷻ) setelah melakukan upaya-upaya terbaik kami.
Apakah tidak ada kekhawatiran yang sah tentang cepatnya vaksin ini
diberikan izin untuk digunakan kepada publik?
Ya, ada. Terutama karena standar
keamanan vaksin harus selalu lebih tinggi daripada obat biasa karena diberikan
kepada orang yang sehat dibandingkan dengan obat biasa yang hanya diberikan
kepada pasien dengan penyakit tertentu.
Ada beberapa alasan yang mungkin menjelaskan perkembangan pesat penyakit
ini.
Pertama, virus SARS-Cov-2 penyebab
Covid-19 adalah satu keluarga dengan virus sindrom pernapasan akut parah (SARS)
yang diidentifikasi pada tahun 2003 – dan vaksin untuk melindungi dari SARS
telah dikembangkan selama bertahun-tahun, yang telah membantu mengembangkan vaksin
untuk Covid-19.
Kedua, dalam keadaan normal,
pengembangan vaksin bisa lambat karena birokrasi seputar uji klinis, pengawasan
regulasi terkait, dan proses otorisasi regulasi untuk digunakan setelah uji
coba selesai. Banyak dari hal ini yang telah dipercepat dan sebagian diabaikan
karena keadaan luar biasa.
Terakhir, tanggapan aktif pemerintah
dalam mendanai pengembangan vaksin sebagian besar dimotivasi oleh kebutuhan
untuk melanjutkan ‘bisnis seperti biasa’ bagi ekonomi mereka.
Seseorang dapat dengan sah bertanya
bahwa jika lusinan vaksin Covid-19 tersedia dalam beberapa bulan, mengapa tidak
ada urgensi yang setara ketika menangani sejumlah penyakit menular yang
mempengaruhi negara berkembang? Dimanakah obat malaria, obat demam berdarah dan
Ebola, yang kebetulan tidak mempengaruhi ekonomi AS, Inggris dan Eropa?
Pendekatan yang kontras tersebut mengungkapkan kenyataan yang menyedihkan bahwa
kepentingan nasional lebih penting daripada kehidupan manusia. Semua itu
dikatakan karena kurangnya data jangka panjang dan terbatasnya ukuran uji
klinis yang merupakan faktor penting dalam menentukan bagaimana meluncurkan
program vaksinasi.
Akankah Khilafah ‘memaksa’ penduduk untuk memilikinya, seperti yang
diklaim oleh sebagian orang?
Ini adalah argumen palsu karena beberapa alasan.
Sementara Khilafah – seperti
pemerintah di mana pun – dapat mewajibkan vaksinasi jika merasa ada kebutuhan
kesehatan masyarakat yang luar biasa untuk melindungi masyarakat, sehingga
mengira ada pemaksaan masalah yang asalnya adalah mandhub (masalah yang
disarankan), menunjukkan pola pikir seseorang yang berpikir sangat sederhana.
Pemerintah pada umumnya – dan
Khilafah tidak terkecuali – akan berhasil memenangkan kepercayaan orang
daripada mewajibkan hal-hal seperti itu, kecuali dalam keadaan yang paling
perlu. Selain itu, karena kekurangan data jangka panjang tentang vaksin ini –
bersama dengan fakta bahwa Covid-19 adalah penyakit yang parah hanya pada ~ 5%
dari mereka yang terkena dampak, dan tidak signifikan pada ~ 80% orang -dan
tidak diketahui sejauh mana vaksin mengurangi transfer virus dari satu orang ke
orang lain – dan semua ini berarti akan sangat sulit untuk membenarkan
menjadikannya wajib vaksinasi.
Bagaimana
dengan bahan-bahan yang diperbolehkan untuk vaksin?
Dibolehkannya isi obat vaksin
bukanlah hal baru dalam syari’ah. Ini telah terlihat dalam penggunaan transfusi
darah atau pengembangan berbagai obat, seperti insulin di masa lalu.
Akan ada perbedaan pendapat yang sah atas kesimpulan ini –
berdasarkan berbagai hal.
Namun, banyak yang telah
memahami bahwa Syariah mengizinkan penggunaan hal-hal yang dalam keadaan lain
haram sebagai pengecualian dari aturan umum saat digunakan untuk pengobatan
suatu penyakit.
Arfajah ibn As’ad meriwayatkan:
«أُصِيبَ أَنْفِي يَوْمَ الْكُلَابِ فِي
الْجَاهِلِيَّةِ فَاتَّخَذْتُ أَنْفًا مِنْ وَرِقٍ فَأَنْتَنَ عَلَيَّ فَأَمَرَنِي
رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ أَتَّخِذَ أَنْفًا مِنْ ذَهَبٍ» “
‘Hidung saya dipotong pada Hari Al-Kulab di zaman Jahiliyyah.
Jadi saya mendapatkan hidung baru yang terbuat dari wariq (perak) yang berbau
busuk, kemudian Rasulullah ﷺ memerintahkan saya untuk mengambil hidung
yang terbuat dari emas. ” (HR Tirmidzi)
Sementara Anas ibn Malik, semoga Allah meridhoinya,
meriwayatkan:
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لِلزُّبَيْرِ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي لُبْسِ الْحَرِيرِ لِحِكَّةٍ بِهِمَا
Nabi (ﷺ) memberikan konsesi kepada Al-Zubayr dan
Abdur Rahman – semoga Allah meridhoi mereka – untuk mengenakan kain sutra
ketika mereka menderita ruam. (HR Bukhari dan Muslim)
Kami menghargai bahwa akan
ada perbedaan yang sah – dan bahkan jika sebagian orang percaya bahwa hal itu
diperbolehkan, mereka mungkin lebih memilih untuk berpantang sendiri untuk
menghindari hal-hal yang dalam keadaan lain adalah haram.
Namun, adalah salah bagi
orang untuk melakukan kampanye dengan memberikan informasi palsu tentang
bahan-bahan obat – atau memaksakan pandangan mereka sendiri tentang hal ini
kepada orang lain yang menerima pendapat Syari’i yang dianut secara luas bahwa
penggunaan perawatan semacam itu tidak dilarang.
Allah SWT Yang Mengetahui
Yang Terbaik – Dia (ﷻ) adalah Yang menyembuhkan dan mencegah
penyakit. Perawatan hanyalah sarana di mana (ﷻ) adalah
penyembuhan-Nya, yang mencari dan memanfaatkan keridhoan (ﷻ) Nya. Demikianlah
solusi dari Islam yang seharusnya dioptimalkan sembari pemerintah mengupayakan
pengadaan vaksin yang benar-benar aman, halal, efektif, dan efisien. Bukan
malah mengandalkan vaksinasi sebagai satu-satunya solusi ajaib, dan cenderung
meremehkan upaya lain yang sebenarnya juga penting dan genting untuk
menghentikan penularan virus Covid-19.
