Oleh: Sulistiana, S.Sn
Permasalahan yang dihadapi oleh negara ini semakin hari semakin menumpuk seperti gunung es, terlebih lagi akibat dari adanya pandemi Covid-19 ini. Sistem demokrasi yang dianut oleh pemerintah sama sekali tidak bisa memberi solusi yang tepat untuk menyelesaikan semua permasalahan yang ada. Dan sampai saat ini pandemi Covid-19 ini sama sekali belum menunjukkan tanda-tanda kapan akan berakhir. Setiap hari makin banyak menelan korban jiwa akibat mewabahnya Covid-19 ini. Bahkan untuk saat ini Indonesia merupakan negara tertinggi se-Asia yang tingkat kematian tenaga medis yang merupakan garda terdepan memerangi Covid-19.
Dilansir dari Tribunnews.com, Ketua Tim Mitigasi Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Adib Khumaidi membeberkan perkembangan terbaru tentang virus corona atau Covid-19. Menurutnya, risiko penularan Covid-19 di Indonesia saat ini berada di titik tertinggi. Hal itu berdasarkan rasio pasien positif Covid-19 saat ini berada di angka 29,4 persen (02/01/2021).
Sementara dilansir dari Kompas.com, kematian tenaga medis dan kesehatan di Indonesia tercatat paling tinggi di Asia. Selain itu, Indonesia juga masuk ke dalam lima besar kematian tenaga medis dan kesehatan di seluruh dunia. Kematian petugas medis naik lima kali dari awal pendemi. Sejak Maret hingga akhir Desember 2020 terdapat total 504 petugas medis dan kesehatan yang wafat akibat terinfeksi Covid-19. Jumlah itu terdiri dari 237 dokter dan 15 dokter gigi, 171 perawat, 64 bidan, 7 apoteker, 10 tenaga laboratorium medis. Hal demikian merupakan dampak dari akumulasi peningkatan aktivitas dan mobilitas yang terjadi seperti liburan, pilkada dan aktivitas kerumunan lainnya (29/12/2020).
Sungguh nahas nasib para tenaga kesehatan (nakes) di negeri ini, jumlah mereka tak sebanding dengan beban yang harus dipikul. Pasalnya, jumlah dokter di Indonesia terendah kedua di Asia Tenggara, yaitu sebesar 0,4 dokter per 1.000 penduduk. Itu artiya, jika kehilangan 100 dokter sama dengan 250.000 penduduk tidak memiliki dokter. (Kompas.com, 29/12/2020).
Kebijakan Kontraproduktif Pemicu Penularan Wabah
Banyaknya tenaga medis yang gugur akibat pertarungan melawan Covid-19 merupakan kerugian yang besar. Tingginya kematian penduduk akibat wabah virus ini dan kurang memadainya fasilitas kesehatan serta minimnya tenaga kesehatan yang tersedia sudah menunjukkan sinyal yang kuat betapa buruknya penanganan pandemi yang dilakukan oleh penguasa. Kebijakan-kebijakan kontraproduktif yang dilakukan pemerintah menjadi pemicu tingginya penularan wabah virus ini di tengah-tengah masyarakat.
Dimulai dari pertama kalinya wabah ini muncul di Cina pada akhir tahun 2019, kurang tanggapnya pemerintah menanggapi wabah ini bahkan beberapa pejabat negara sempat meremehkan virus ini dengan melakukan guyonan bahwa virus ini tidak akan bisa masuk ke Indonesia karena Indonesia adalah daerah khatulistiwa sehingga virus ini tidak akan bisa bertahan hidup di Indonesia.
Ketika akhirnya virus ini masuk ke Indonesia, para pakar dan tokoh sudah menyerukan untuk melakukan karantina wilayah secara total atau lockdown, namun pemerintah malah menerapkan PSBB kemudian memberlakukan new normal. Bahkan kepala negara meminta kepada masyarakat untuk berdamai dengan virus ini dengan cara hidup berdampingan dengan Covid-19. Tentu saja hal ini membuat masyarakat menjadi abai dan lengah dalam menghadapi virus ini, sehingga penyebaran wabah menjadi tak terkendali, akibatnya kematian pun menjadi tinggi, tidak hanya merenggut nyawa rakyat tetapi juga nyawa para naskes.
Dengan berbagai alasan ekonomi akhirnya pemerintah melakukan sejumlah kebijakan kontraproduktif. Seperti membuka transportasi umum, pasar, pariwisata dan terparah adalah Pilkada tetap diselenggara. Sehingga hal ini menjadi klaster terbaru penyebaran virus corona.
PB IDI sudah mengingatkan kepada pemerintah dan pengelola fasilitas kesehatan agar memperhatikan ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD) bagi para tenaga medis dan kesehatan. Dan para tenaga medis harus diberikan tes rutin untuk mengetahui status kondisi kesehatan terkini mereka. Namun hal ini tidak dilakukan oleh pemerintah, bahkan APD ini malah diekspor ke luar negeri.
Lahirnya kebijakan kontraproduktif dalam menangani laju penyebaran Covid-19 dan tidak didengarnya suara pakar dalam mengambil keputusan. Sehingga penanganan terhadap wabah ini terkesan lamban, abai dan tidak tegas. Akhirnya yang terkena dampaknya adalah rakyat sendiri. Berapa banyak jumlah nyawa yang melayang, berapa banyak nakes yang berjuang sebagai garda terdepan melawan virus ini, dan berapa banyak kerugian yang ditimbulkan akibat pandemi ini. Semua itu dikarenakan sistem pemerintahan demokrasi sekuler yang dianut oleh pemerintahan kita. Karena negara sekuler menapik adanya campur tangan agama dalam mengurusi urusan bermasyarakat dan bernegara, akibatnya semua keputusan dan kebijakan yang diambil berdasarkan akal pemikiran manusia semata yang jelas-jelas bahwa akal pikiran manusia itu terbatas.
Dalam pemerintahan demokrasi yang katanya dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat ternyata hanya isapan jempol belaka. Nyatanya kebijakan-kebikan yang dibuat sama sekali tidak pro rakyat bahkan terlihat jelas malah semakin menyengsarakan rakyat karena kebijakan yang dibuat hanya melahirkan regulasi yang akan mengakomodir kepentingan para pemilik modal.
Sistem ini merupakan kolaborasi antara penguasa dan pengusaha sehingga apapun kebijakan yang dibuat pasti berorientasi pada materi. Mahalnya sistem demokrasi membuka jalan bagi para pemilik pemodal untuk bisa masuk dan terlibat dalam setiap kebijakan yang diambil oleh penguasa.
Jadi adalah sesuatu yang wajar jika sistem layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan dikendalikan oleh swasta. Segala sesuatunya diperhitungkan dari sisi ekonominya saja tanpa memperhatikan keselamatan jiwa rakyatnya. Bahkan sumber daya alam yang ada di negeri inipun tak luput dari incaran swasta, mereka berlomba-lomba memprivatisasi kekayaan alam negeri ini yang seharusnya dikelola oleh negara dan dipergunakan untuk sebaik-baiknya kemaslahatan rakyat.
Semakin jelas sudah bahwa sistem demokrasi sekuler sama sekali tidak bisa diharapkan untuk menyelesaikan semua permasalahan yang terjadi di negeri ini. Begitu banyak kebijakan kontraproduktif yang diambil oleh penguasa yang dibuat berdasarkan kalkulasi untung ruginya saja dan rakyat dijadikan sebagai sapi perah sehingga nyawa rakyat tidak menjadi prioritas bahkan tidak berharga.
Solusi Jitu Mengentaskan Permasalahan yang Ada
Fungsi negara seharusnya adalah mengurusi semua urusan rakyatnya, memenuhi kebutuhan dasarnya, melindungi, menjaga serta memberikan rasa aman damai dan sejahtera bagi rakyatnya. Sedangkan penguasa adalah orang yang melindungi agama, akal, harta, kehormatan dan jiwa masyarakat (maqashidu asysyariah).
Oleh karena itu dibutuhkan solusi tepat dan komprehensif dalam menyelesaikan semua permasalahan yang ada saat ini, termasuk masalah pandemi Covid-19 yang sudah menelan banyak korban jiwa rakyat dan menyebabkan tingginya kematian makes saat ini adalah dengan diterapkanya sistem pemerintahan Islam.
Islam adalah sebuah solusi yang paripurna untuk menyelesaikan permasalahan ini.
Islam berusaha menjaga setiap jiwa yang ada dalam naungannya. Karena Islam berasal dari Al-Khaliq yang menciptakan segala sesuatu termasuk manusia.
Ketika wabah terjadi pada suatu wilayah, maka negara akan mengambil kebijakan untuk melakukan lockdown total dan akan menjamin suplay pendistribusian kebutuhan pokok kepada setiap individu masyarakatnya. Dan akan memberikan fasilitas dan pelayanan kesehatan terbaik untuk mengakhiri wabah ini.
Pemerintah akan melakukan test swab secara massal dan masif untuk mengetahui siapa saja yang sudah terjangkiti virus dan siapa yang tidak agar bisa dengan cepat mengisolasi pasien yang sakit sehingga penyebaran virus tidak kemana-mana dan mudah dikendalikan.
Dengan demikian, tidak akan ada pelonjakan angka yang tinggi terhadap pasien yang terpapar Covid-19 dan dapat meminimalisir gugurnya para tenaga medis yang berjuang dalam menyelamatkan nyawa rakyat. Sehingga tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti yang sudah dan sedang terjadi di negeri ini.
“Apabila kalian mendengarkan wabah di suatu tempat maka janganlah memasuki tempat itu, dan apabila terjadi wabah sedangkan kamu sedang berada di tempat itu maka janganlah keluar rumah.” (HR Muslim)
Wallahu a’lam bishawab
Tags
Opini
