Miris, Kelaparan di Negara Agraris

Oleh : Ambarawati

Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) Arif Satria mengatakan bahwa Indonesia berada di peringkat 62 dari 113 negara dalam hal indeks keamanan pangan global. Capaian tersebut sangat jauh dari Malaysia yang ada di posisi 28. Bisnis.com, 17/2/21.

Berdasarkan indeks keberlanjutan pangan keluaran The Economist Intelligence Unit 2020, Arif mengatakan peringkat Indonesia berada di bawah Ethiopia (peringkat 27) dan Zimbabwe (peringkat 31). "Kalau dulu kita tahu Ethiopia itu adalah negara yang identik dengan kelaparan, ternyata punya ranking lebih bagus untuk food sustainability index-nya dibanding kita," ujar dia dalam webinar, Rabu, 17 Februari 2021.

Indeks tersebut menggambarkan pencapaian negara dalam keberlanjutan pangan dan sistem nutrisi, yang dilihat dari tiga aspek, antara lain pertanian berkelanjutan, susut pangan dan limbah, serta aspek gizi.

Ironis, rakyat berharap pada sumber daya alam bidang pertanian yang melimpah ruah. Namun, kesejahteraan untuk kedaulatan pangan yang hanya angan-angan. Lagi-lagi negara sebatas regulator dan fasilitator. Kenapa? 

Selain dari faktor alam yang tidak menentu, adanya kebijakan pengaturan pengelolaan pertanian yang berorientasi pada keuntungan ekonomi, neoliberal yang bersandar  pada peran korporat dan diperparah lagi hasil dari perjanjian sistem perdagangan bebas World Trade Organization tahun 1995 dengan 125 negara. Sehingga negara harus meningkatkan akses impor dengan menurunkan subsidi sektor pertanian. Proyek kapitalis liberalis tidak menjamin pemenuhan pangan. Ketahanan pangan hanya impian karena tidak adanya kedaulatan pangan.

Islam memiliki paradigma dan konsep yang sangat berbeda dengan kapitalisme. Islam memandang pangan bukan sekadar komoditas ekonomi, namun komoditas politik. Terwujudnya ketahanan pangan akan mempengaruhi stabilitas negara. 

Arah pengelolaannya bukan semata mengejar pertumbuhan ekonomi, namun berkaitan dengan jaminan pemenuhan pangan bagi seluruh rakyat tanpa terkecuali. Islam solusi hakiki dalam ketahanan pangan.

Bogor, 21 Februari 2021