Oleh Rifdatun Aliyah*.
Indonesia masih dilanda bencana alam. Hal inilah yang mungkin layak diberikan mengingat banyaknya bencana alam yang terjadi diberbagai wilayah negeri. Berdasarkan data Global Footprint Network tahun 2020, Indonesia mengalami defisit ekologi sebanyak 42%. Kebijakan pembangunan ekonomi di Indonesia masih belum memperhatikan modal alam secara serius," sebut guru besar IPB University dari Departemen Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM), Prof Dr Akhmad Fauzi, dilansir dari laman IPB University.
Akhmad menyampaikan, saat ini indeks modal alam Indonesia masih rendah yaitu di urutan 86. Padahal negara tropis umumnya ada di peringkat 10 besar urutan index modal alam. "Terdapat kerusakan yang cukup masif pada alam di Indonesia. Kerusakan alam ini misalnya disebabkan oleh alih fungsi lahan. Laju pencemaran lingkungan khususnya air juga tinggi. (mediaindonesia.com/11/02/2021).
Tak dapat dipungkiri, bahwa defisit ekologi menyebabkan ketidakseimbangan alam. Defisit ini tak lain merupakan akibat ulah tangan manusia yang tidak menjaga ekologi itu sendiri. Khususnya didalam penjagaan lingkungan dan alam. Kesalahan dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA) menjadi salah satu penyebabnya. Eksploitasi akan SDA secara masif memiliki dampak yang buruk terhadap alam dan lingkungan sekitar.
Abainya perhatian terhadap AMDAL (Analisis Dampak Lingkungan) terhadap pembangunan yang dilakukan juga menjadi penyebab lain. Semua itu tentu tak lepas dari peran pemerintah. Pemerintahlah yang memberikan peluang besar kepada para kapitalis untuk mengeruk kekayaan alam negara. Negara juga abai saat para kapitalis meminta ijin dalam pembangunan industri dan infrastruktur untuk mengambil keuntungan pribadi semata. Sehingga pemerintah pulalah yang harus bertanggung jawab terhadap defisit ekologi yang terjadi di negeri.
Sayangnya bagi pemerintah dan negara pengemban sistem kapitalisme-sekularisme merupakan hal yang wajar jika pemerintah lebih memprioritaskan kepentingan para kapitalis. Padahal dalam pandangan Islam, amanah menjadi pemimpin umat merupakan tanggung jawab besar yang kelak akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Tentu saja hal ini bagi mereka yang beriman.
Sehingga mengembalikan kepemimpinan rakyat kepada pemimpin yang amanah dan beriman merupakan salah satu upaya untuk mengatasi masalah negeri ini. Terlebih lagi, adanya sistem yang benar juga merupakan kunci dalam membentuk negara yang mendatangkan rahmat dan berkah. Ya, sebuah sistem yang lahir bukan dari pikiran manusia melainkan dari pencipta manusia. Itulah sistem Islam.
Islam melarang adanya penggunaan sumber daya alam secara berlebihan dalam memenuhi kebutuhan negara. Islam mewajibkan negara untuk mengatur dan mengelola penggunaannya untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyat. Islam juga mengharuskan negara dan seluruh rakyat untuk menjaga keberlangsungan alam serta ekologi. Edukasi yang diberikan negara kepada rakyat adalah hal yang juga harus dilakukan.
Faktanya, dengan sistem pemerintahan Islam, negara Islam mampu mengoptimalkan sumber daya alam untuk kesejahteraan rakyat dan tetap menjaga ekologi. Bahkan dengan sistem Islam, negara Islam dapat menghidupkan tanah mati, tanah bathaih dan sabakh yang terkenal dengan kandungan garam yang tinggi dan berbatu di Irak. Sungguh, Islam lahir untuk memberikan rahmat bagi seluruh alam.
*. (Aktivis Dakwah Nganjuk)
Tags
Opini