Oleh : Anis Nofitasari
Pandemi sekaligus dampaknya tak bisa dipungkiri masih menyelimuti kehidupan dalam negeri. Upaya-upaya terus dilakukan untuk memutus laju persebaran, salah satu upaya pemerintah dalam menanggulanginya yaitu dengan menaikkan anggaran negara. Dilansir dari CNN Indonesia, Minggu, 07/02/2021, Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara, Kementerian Keuangan, Kunta Wibawa Dasa Nugraha mengungkapkan, pemerintah sengaja menambah alokasi anggaran penanganan covid-19 dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 untuk memenuhi anggaran vaksinasi virus corona dan penciptaan lapangan kerja. Dari yang sebelumnya Rp.356,5 triliun dinaikkan menjadi 627,9 triliun.
Dari situ, laju kenaikan tak gemen-gemen, hampir dua kali lipatnya merupakan nominal yang besar. Namun, dengan dinaikkannya dana anggaran covid, tentu bukanlah satu-satunya solusi permasalahan yang dapat mengatasi. Meski penambahan dana tetap diberikan oleh negara, aspek yang lain harus benar-benar diperhatikan. Bukan hanya secara finansial berupa materi saja, namun perhatian khusus harus diberikan agar rantai covid bisa diputus. Protokol kesehatan yang sudah ditetapkan harus didukung sepenuhnya diikuti dengan ketegasan dan kesesuaian aturan pemerintah.
Dilansir dari bisnis.com, 19/09/2020, ekonom Faisal Basri dalam wawancara di salah satu program, mengkritik penyusunan anggaran 2021 yang dinilai masih seperti keadaan biasanya atau busines as usual. Salah satunya, anggaran kesehatan yang menurun dan lebih rendah dibandingkan anggaran infrastruktur, yaitu dari 87,5 triliun menjadi 25,4 triliun. Dengan penurunan anggaran di bidang kesehatan yang cukup besar memunculkan argumen negatif akan kurangnya keseriusan pemerintah dalam menangani pandemi.
Peningkatan anggaran PEN 2021 tidak signifikan memberi harapan penuntasan pandemi. Dana-dana yang lebih banyak dikeluarkan tanpa berdasar pada kebijakan yang benar dalam penanganan pandemi hanya akan memperpanjang masa pandemi dan kesengsaraan rakyat. Kian menjadi daftar permasalahan baru, sedangkan persoalan yang lain belum bisa dituntaskan.
Keamanan dan kesehatan sebagai aspek sosial sampai saat ini masih harus diperjuangkan oleh seluruh kalangan. Tak hanya dalam beberapa bidang saja, namun seluruh sendi kehidupan, baik secara finansial, emosional, bahkan dengan terjun lapangan. Dalam membuat aturan atau kewenangan, pemerintah harus mengacu pada kaidah dasar yang sudah ditetapkan. Mengkaji ulang dari yang baik dan yang buruk agar mendapatkan solusi yang terbaik. Kesehatan seluruh warga harus terjamin tanpa harus menghadapi kendala. Kesehatan adalah salah satu kebutuhan dasar yang menjadi tanggung jawab negara.
Covid tak hanya bisa diselesaikan secara finansial saja, namun butuh penanganan serius dari pemerintah. Negara sebagai pengatur dan periayah umat harus menjamin kesehatan warganya. Mengingat selain sebagai wabah, covid merupakan ujian dan musibah. Ujian bagi manusia, secara individu maupun jamaah dalam lingkup negara. Juga musibah atas segala kemaksiatan yang disengaja maupun tak disengaja oleh banyak manusia. Selain memperbarui dan memperhatikan bidang kesehatan dan bidang yang lain, sistem penerapan dalam lingkup negara perlu dilakukan evaluasi.
Sudah saatnya kembali pada hukum terbaikNya, dengan menerapkannya dalam seluruh aspek kehidupan. Memberikan pelayanan terbaik kepada rakyat adalah tugas negara. Fasilitas kesehatan diberikan secara cuma-cuma. Sumber virus segera diputus. Menerapkan sistem lock down, pembatasan hubungan sementara antara dalam dan luar negeri, serta menjamin kebutuhan pokok rakyat.
Islam hadir sebagai solusi. Sebagai agama yang tak hanya pemuas akal dengan teorinya, Islam mengatur segala sendi kehidupan, mulai bangun tidur hingga bangun negara. Islam adalah agama sempurna dan paripurna. Agama terapan dengam teori yang menentramkan hati dan jiwa. Sudah saatnya negara menjemput terangnya cahaya Rabbi. Dengan mencampakkan hukum manusia dan berganti mengambil hukum terbaikNya. Wallahu A'lam Bisshowab.
Tags
Opini
