Oleh : Sasmin
(Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Buton)
Sudah setahun negara Indonesia di resahkan oleh wabah Covid-19. Namun, selama itu pula penguasa belum memberikan kebijakan berarti untuk mengurangi penyebaran covid-19. Walaupun pada akhirnya pemerintah mengeluarkan kebijakan vaksinasi yang di ekspor dari china, namun kebijakan ini malah menimbulkan antipati sosial. Seperti yang terjadi di daerah Konawe Selatan, dimana masyarakat menolak untuk divaksinasi.
Sehingga Surunuddin Dangga Bupati Konawe Selatan (Konsel) mengimbau kepada masyarakat Konsel untuk tidak termakan berita bohong soal Vaksin Covid-19. Ia mengatakan tujuan pemerintah itu lebih baik. Tidak mungkin pemerintah pusat mendistribusi vaksin itu ke daerah-daerah bila vaksin tersebut tidak aman untuk masyarakat (Mediakendari.Com,11/1/2021).
Mantan ketua DPRD Konsel juga menuturkan bahwa hal ini juga mengacuh pada pemerintah pusat untuk memprioritaskan tenaga kesehatan dalam penyuntikan vaksin tersebut, selain itu baru memprioritaskan pada ASN, Kades, dan Lainnya (Mediakendari.com (11/1/2021).
Munculnya hoax perihal vaksin seharusnya menjadi peringatan bagi penguasa bahwa ada ketidak percayaan antara rakyat dengan pemimpinnya. Bukan saja masyarakat biasa melainkan dari lembaga penguasa menolak untuk divaksinasi, bagaimana masyarakat yakin untuk divaksin ?
Fakta pabrikasi vaksin di klandsetin sehingga keraguan masyarakat sangat wajar karena kecemasan bahan dan kaidah pembuatan baik atau tidak. Mencegah lebih baik daripada mengobati.
Ditambah lagi tujuan vaksin Covid-19 sebagai alat pengembalian modal terhadap bisnis penguasa. Miris tentunya, dalam keadaan mendesak yang telah merenggut banyak nyawa rakyat masih saja memikirkan bisnis pribadi, semestinya penguasa memberi pengobatan gratis terhadap rakyat lebih lagi rakyat kecil.
Acap kali mengeluarkan kebijakan tak ada kaidah mampu menangani pandemik Covid-19. Persoalan pandemik bukan sekedar mengandalkan vaksinasi, karena vaksin hanyalah salah satu ikhtiar untuk mencegah penularan Covid-19. Istana lupa kebijakan lock down terhadap negara-negara lain dan karantina wilayah adalah salah satu untuk memutus mata rantai penyebaran virus.
Oleh karena itu penguasa seharusnya tak mengizinkan aseng terus berdatangan di negeri ini. Namun kebijakan itu tak terpakai oleh penguasa kapitalis, sebab golongan asing dan aseng telah berdaulat di Indonesia, terus menanam modal hingga memangku usaha dagang kepada pemimpin negeri ini. Akibat kesalahan pengelolaan negara seperti inilah, yang akhirnya membuat nyawa pandemik berlangsung lama.
Dalam benak penguasa kapitalis yang dipikirkan hanya materi, mengejar kekuasan atau kedudukan dibanding melindungi nyawa rakyat, melayani /memenuhi kebutuhan rakyat seperti pengobatan gratis dan pendidikan gratis. Akibatnya rakyat mengalami kegetiran, kemerosotan mencari nafkah, tak ada proyek bagi rakyat kecil.
Mengharap kebijakan gratis dalam sistem kapitalisme tentu hanyalah angan-angan semata, sistem kapitalis juga tak ada nilai bagi nyawa rakyat dibanding ikatan usaha, mengharap kapitalis terus mengatur kehidupan alhasil rakyat ditimpa kemalangan, beda halnya dengan Islam yanag mampu menuntaskan problem yang menimpa negara dengan aturannya yang sempurna.
Islam tidak membiarkan negara terusik oleh wabah mematikan, karena pentingnya dalam Islam melindungi nyawa rakyat. Disituasi seperti ini Islam mencari solusi memadai melakukan lock down, bekerjasama kepada negara-negara lain untuk memutus mata rantai.
Dalam situasi pandemik yang dihadapi dunia saat ini, peran Khalifah memerintahkan pengembangan vaksin dan memfasilitasi distribusinya, sehingga vaksin tersebut menyentuh masyarakat untuk mencegah penyakit. Pembuatan vaksin akan diserahkan oleh ahlinya, agar hasil pun memuaskan masyarakat. Sebelum masyarakat divaksin Khalifah melakukan percobaan terlebih dahulu, jika hasilnya baik dan sehat maka diturunkan kepada masyarakat begitupun sebaliknya tak akan diturunkan jika hasilnya gagal.
Kesehatan dalam Islam telah disediakan negara untuk pengobatan rakyat secara gratis tanpa memikirkan balik modal Karena penguasa adalah pelayan bagi rakyat dan kewajiban memenuhi kebutuhan rakyat tanpa memungut biaya.
Islam juga telah mengatur secara spesifik pencegahan penularan Covid-19 dengan melarang perjalanan dari dan ke wilayah terjadinya wabah, dan memisahkan yang sakit dan yang sehat. Dengan demikian rakyat tak merasa terbebani ketika hendak melakukan pengobatan, penanganan pandemik pun akan lebih mudah. Oleh karena itu, tak ada kaidah yang bisa mengatur manusia dan negara dalam menuntaskan pandemik selain Islam.
Wallahu a’lam bisshawab.
Tags
Opini
