Oleh : Anggia Widianingrum
Jumlah angka kematian tenaga medis terus bertambah. Menurut catatan 𝘓𝘢𝘱𝘰𝘳 𝘊ovid-19 dari Maret hingga akhir Desember 2020, total ada 507 Nakes dari 29 provinsi di Indonesia yang telah gugur karena Covid-19.
Bahkan 96 diantaranya meninggal dunia pada bulan Desember 2020 yang merupakan angka kematian nakes tertinggi dalam kurun waktu sebulan selama pandemi berlangsung di tanah air.
Rincian 507 Nakes yang gugur adalah sebagai berikut ; Dokter 228 orang, Perawat 167 orang, Bidan 68 orang, Dokter Gigi 13 orang, Ahli Teknologi Laboratorium Medik 10 orang, Apoteker 6 orang, Rekam Radiologi 4 orang, Terapis Gigi 2 orang, Sopir Ambulance 2 orang, Tenaga Farmasi 1 orang, Elektromedik 1 orang, Sanitarian 1 orang, dan tenaga kesehatan lainnya 4 orang.
Data tersebut diperoleh dari kerjasama antara Persatuan Dokter Gigi Indonesia(PDGI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia(PPNI), Ikatan Bidan Indonesia(IBI), Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Medik Indonesia(PATELKI), dan Ikatan Apoteker Indonesia(IAI).
Jumlah ini lebih besar dari jumlah kematian warga di enam negara Asia Tenggara; Singapura, Thailand, Vietnam, Kamboja, Brunei, dan Laos. Ujar Firdza Radiany, Inisiator Pandemic Talks dalam Webinar, kamis 3 Desember 2020. Dan selain itu, Indonesia juga masuk dalam lima besar kematian tenaga medis dan kesehatan di seluruh dunia.
Ketua tim Mitigasi Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia(PB IDI) Adib Khumaidi mengatakan kasus ini merupakan salah satu dampak dari akumulasi peningkatan aktifitas dan mobilitas yang terjadi seperti berlibur, pilkada dan aktifitas berkumpul bersama teman dan keluarga yang tidak serumah.
Disisi lain Firdza menilai data tersebut menunjukkan bahwa penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia belum maksimal atau sangat buruk. Positivity rate atau tingkat penularan di Indonesia konsisten 14-15 persen selama beberapa bulan. Padahal standar WHO maksimal 5 persen, ujarnya.
Menurutnya, kondisi tersebut terjadi karena pemerintah tidak pernah bisa mencapai standar 3T yaitu Tasting, Tracing dan Treatment.
Jika penduduk Indonesia sebesar 267 juta jiwa, maka jumlah penduduk minimal yang harus ditest sebanyak 38.500 orang, atau idealnya sampai 80.000 orang.
Ia juga menyoroti Tracing atau pelacakan yang buruk. Ia menyebut rasio pelacakan kontak positif Covid-19 di Indonesia hanya 1 berbanding 3 orang. Padahal idealnya satu orang positif Covid-19, maka yang dilacak 30 orang.
Penanganan dan strategi yang buruk serta ketidaksiapan lah yang menurutnya menjadi faktor utama membludaknya korban positif Covid-19.
Epidemiolog dari Griffith University Australia Dicky Budiman mengatakan, terus bertambahnya dokter yang meninggal dunia akibat Covid-19 adalah kerugian besar bagi Indonesia. Dicky mengungkapkan, berdasarkan data Bank Dunia, jumlah dokter di Indonesia terendah kedua si Asia Tenggara, yaitu 0,4 dokter per 1000 penduduk.
Artinya, Indonesia hanya memiliki 4 dokter yang melayani 10.000 penduduknya. Sehingga kehilangan 100 dokter sama dengan 250.000 penduduk tidak punya dokter, ujarnya.
Biang Sengkarut
Jika ditelaah secara mendalam dan menyeluruh, masalah ini tak lepas dari paradigma sistem yang diterapkan di suatu negara tersebut. Demokrasi kapitalis sekuler yang dianut mayoritas negara-negara di dunia saat ini termasuk Indonesia ternyata kewalahan dan gagal menghadapi serangan virus Corona. Sistem pengurusan kesehatan negara-negara maju pun tak mampu menyembunyikan kelemahannya. Bahkan negara-negara yang diklaim mempunyai kekuatan militer juga tak mampu menghadapi makhluk super mikro ini.
Dinyatakan dalam laman 𝘸𝘢𝘴𝘩𝘪𝘯𝘨𝘵𝘰𝘯𝘱𝘰𝘴𝘵.𝘤𝘰𝘮, "𝘞𝘢𝘣𝘢𝘩 𝘷𝘪𝘳𝘶𝘴 𝘤𝘰𝘳𝘰𝘯𝘢 𝘺𝘢𝘯𝘨 𝘴𝘦𝘥𝘢𝘯𝘨 𝘮𝘦𝘳𝘦𝘣𝘢𝘬 𝘥𝘪 𝘈𝘮𝘦𝘳𝘪𝘬𝘢 𝘚𝘦𝘳𝘪𝘬𝘢𝘵 𝘴𝘦𝘥𝘢𝘯𝘨 𝘮𝘦𝘯𝘦𝘭𝘢𝘯𝘫𝘢𝘯𝘨𝘪 𝘬𝘦𝘴𝘦𝘯𝘫𝘢𝘯𝘨𝘢𝘯 𝘺𝘢𝘯𝘨 𝘴𝘦𝘳𝘪𝘶𝘴 𝘱𝘢𝘥𝘢 𝘬𝘦𝘮𝘢𝘮𝘱𝘶𝘢𝘯 𝘴𝘪𝘴𝘵𝘦𝘮 𝘬𝘦𝘴𝘦𝘩𝘢𝘵𝘢𝘯 𝘶𝘯𝘵𝘶𝘬 𝘮𝘦𝘳𝘦𝘴𝘱𝘰𝘯𝘴 𝘦𝘱𝘪𝘥𝘦𝘮𝘪, 𝘬𝘦𝘮𝘢𝘱𝘶𝘢𝘯 𝘳𝘶𝘮𝘢𝘩 𝘴𝘢𝘬𝘪𝘵 𝘥𝘢𝘯 𝘥𝘰𝘬𝘵𝘦𝘳 𝘶𝘯𝘵𝘶𝘬 𝘮𝘦𝘭𝘢𝘬𝘶𝘬𝘢𝘯 𝘢𝘱𝘢 𝘢𝘥𝘢𝘯𝘺𝘢 𝘱𝘦𝘳𝘦𝘯𝘤𝘢𝘯𝘢𝘢𝘯 𝘨𝘢𝘸𝘢𝘵 𝘥𝘢𝘳𝘶𝘳𝘢𝘵 𝘩𝘢𝘳𝘪𝘢𝘯, 𝘣𝘢𝘩𝘬𝘢𝘯 𝘮𝘦𝘳𝘦𝘬𝘢 𝘵𝘦𝘵𝘢𝘱 𝘳𝘢𝘨𝘶-𝘳𝘢𝘨𝘶 𝘵𝘦𝘯𝘵𝘢𝘯𝘨 𝘣𝘢𝘨𝘢𝘪𝘮𝘢𝘯𝘢 𝘮𝘦𝘯𝘨𝘢𝘵𝘢𝘴𝘪 𝘬𝘳𝘪𝘴𝘪𝘴 𝘵𝘦𝘮𝘱𝘢𝘵 𝘵𝘪𝘥𝘶𝘳".
Kegagalan ini sebenarnya merupakan konsekuensi dari penerapan sistem yang salah.
Pondasi dasar dari sistem demokrasi ini ialah pengurusan kehidupan rakyat berada ditangan rakyat itu sendiri. Hal ini meniscayakan politik kepentingan yang akan bermain.
Sedangkan kapitalis sekulernya meniscayakan kebebasan setiap orang atau golongan untuk meraup keuntungan dalam segala aktifitasnya termasuk dalam hal pelayanan kesehatan yang diserahkan pada mekanisme pasar atau swasta. Tidak peduli apakah hal itu melanggar aturan agama atau berimbas yang merugikan rakyat miskin.
Sejatinya ideologi ini memang bukan untuk meriayah kehidupan umat. Ideologi ini hanya alat penjajahan gaya baru yang dirancang barat untuk menghisap sumber kekayaan negeri-negeri jajahannya.
Seperti halnya sistem asuransi kesehatan atau program jaminan kesehatan. Rakyat harus menanggung biaya kesehatan sendiri dengan membayar sejumlah uang pada saat ia sakit ataupun sehat. Uang tersebut akan dikumpulkan kolektor/swasta yang akan dipergunakan untuk biaya operasional penyelenggara dan kesehatan nasabahnya. Akhirnya hanya kelompok ekonomi mapan yang bisa mengakses kesehatan yang berkualitas. Sementara Si miskin harus tahu diri dengan fasilitas seadanya. Hal ini seolah-olah bahwa pelayanan dan penanggungan kesehatan rakyat adalah beban bagi negara. Lalu pertanyaannya, dimana peran negara sebagai pelindung rakyat, jika keberadaannya hanya sebagai regulator antara rakyat dengan swasta?
Dengan sekularismenya, aturan agama dimarginalkan dalam urusan politik, tidak heran korupsi pun menjadi hal lumrah. Tanpa rasa bersalah, uang rakyat pun disikat demi memuaskan hawa nafsu dunia.
Anehnya lagi rakyat terbius dengan mantra ajaib gotong-royong yang digulirkan oleh pejabat dan wakil rakyat, sementara sumber daya alam yang seharusnya milik umat untuk menanggung hajat hidup dikuasai asi8ng dan Aseng.
Pada bidang pendidikan pun demikian. Rakyat miskin harus merasa cukup puas dengan pendidikan ala kadarnya yang jauh dari pembentukan karakter unggul dan beradab. Tidak jarang dunia pendidikan tercoreng oleh kasus-kasus kriminal bahkan terjadi ditempat dimana mereka menimba ilmu.
Sistem pendidikan yang hanya bertumpu pada skill industri dan memarginalkan karakter Islam pada anak didik menjadikan mereka tidak lebih baik mesin-mesin industri yang dipersiapkan sebagai pemutar roda Kapitalis.
Kelangkaan dokter sebagai sumber daya manusia adalah sebuah konsekuensi logis bagi negara berkembang yang menerapkan sistem batil ini.
Sistem yang sarat kepentingan para kapitalis ini akan menempatkan kegiatan ekonomi yang paling utama demi menjaga keberlangsungan kekuasaan.
Terbukti, selama pandemi kebijakan-kebijakan yang diambil hanya mementingkan perputaran roda ekonomi dan kekuasaan, bukan memprioritaskan nyawa dan keselamatan rakyat seperti promosi pariwisata, pembukaan mall sampai penyelenggaraan pilkada.
Di sini lah kebingungan para pemangku jabatan yang mungkin masih punya hati nurani. Di satu sisi negara tidak dapat menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok rakyatnya, sehingga membiarkan aktifitas ekonomi rakyat dengan resiko bercampur barunya dengan orang-orang yang terinfeksi virus. Di sisi lain mereka harus bekerja mengendalikan penyebaran virus.
Hal ini juga diperparah dengan kondisi rumah sakit yang membludak karena kewalahan melayani pasien.
Disinilah pentingnya sinergi antara penguasa dan rakyat. Ketidakpatuhan rakyat pada protokol kesehatan juga difaktorkan oleh ke-plin-plan-an serta salah kebijakan dari awal pandemi.
Solusi Pandemi
Islam hadir sebagai penyempurna agama terdahulu. Islam bukan hanya sebagai agama ritual, namun dari Islam juga mempunyai aturan hidup. Baik itu untuk mengatur diri sendiri sampai mengatur negara dalam berpolitik, ekonomi, hukum bahkan kesehatan.
Untuk masalah ini, sudah terbukti sistem Islam mampu mengatasinya. Hal ini tak lepas dari paradigma sistem itu sendiri. Negara yang menerapkan Islam secara kafah akan menganggap bahwa negara adalah pelindung dan pengurus urusan segenap rakyatnya tanpa memandang status sosial atau pun kepercayaannya.
Siapapun yang menjadi warga negaranya patut mendapatkan haknya sebagai warga negara. Hal ini sesuai hadits; "𝘐𝘯𝘨𝘢𝘵𝘭𝘢𝘩, 𝘛𝘪𝘢𝘱-𝘵𝘪𝘢𝘱 𝘬𝘢𝘭𝘪𝘢𝘯 𝘢𝘥𝘢𝘭𝘢𝘩 𝘱𝘦𝘮𝘪𝘮𝘱𝘪𝘯, 𝘥𝘢𝘯 𝘵𝘪𝘢𝘱-𝘵𝘪𝘢𝘱 𝘬𝘢𝘭𝘪𝘢𝘯 𝘢𝘬𝘢𝘯 𝘥𝘪𝘮𝘪𝘯𝘵𝘢𝘪 𝘱𝘦𝘳𝘵𝘢𝘯𝘨𝘨𝘶𝘯𝘨𝘫𝘢𝘸𝘢𝘣𝘢𝘯 𝘢𝘵𝘢𝘴 𝘬𝘦𝘱𝘦𝘮𝘪𝘮𝘱𝘪𝘯𝘢𝘯𝘢𝘯𝘯𝘺𝘢 𝘪𝘵𝘶. 𝘚𝘦𝘰𝘳𝘢𝘯𝘨 𝘢𝘮𝘪𝘳/𝘪𝘮𝘢𝘮/𝘬𝘩𝘰𝘭𝘪𝘧𝘢𝘩/ 𝘢𝘵𝘢𝘴 𝘮𝘢𝘯𝘶𝘴𝘪𝘢 𝘢𝘥𝘢𝘭𝘢𝘩 𝘱𝘦𝘮𝘪𝘮𝘱𝘪𝘯, 𝘥𝘢𝘯 𝘢𝘬𝘢𝘯 𝘥𝘪𝘮𝘪𝘯𝘵𝘢𝘪 𝘱𝘦𝘳𝘵𝘢𝘯𝘨𝘨𝘶𝘯𝘨𝘫𝘢𝘸𝘢𝘣𝘢𝘯 𝘢𝘵𝘢𝘴 𝘬𝘦𝘱𝘦𝘮𝘪𝘮𝘱𝘪𝘯𝘢𝘯𝘯𝘺𝘢 𝘪𝘵𝘶,.. (HR.al- Bukhari)
Negara akan memandang kesehatan adalah kebutuhan dasar yang harus dipenuhi bukan sebagai beban APBN. Dalam hal ini juga, negara bukanlah penjual pelayanan atau pun regulator, melainkan aktor utama sebagai pengurus dan pelayan rakyat. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka fungsi kepemilikan umum berupa sumber daya alam haruslah dikembalikan pada hukum syara'.
Dengan pandangan seperti ini, penguasa akan terbentuk kesadaran akan nilai-nilai ruhiyah sehingga ia akan sangat berhati-hati dengan kebijakannya. Serta mendorongnya untuk mengerahkan kemampuan yang ia miliki. Ada atau tidak adanya pandemi negara akan senantiasa akan menjaga harta, jiwa, kehormatan dan keselamatan rakyatnya. Hal ini merupakan refleksi dari penerapan hadits; "𝘏𝘢𝘯𝘤𝘶𝘳𝘯𝘺𝘢 𝘥𝘶𝘯𝘪𝘢 𝘭𝘦𝘣𝘪𝘩 𝘳𝘪𝘯𝘨𝘢𝘯 𝘥𝘪𝘴𝘪𝘴𝘪 𝘈𝘭𝘭𝘢𝘩 𝘥𝘢𝘳𝘪𝘱𝘢𝘥𝘢 𝘵𝘦𝘳𝘣𝘶𝘯𝘶𝘩𝘯𝘺𝘢 𝘴𝘦𝘰𝘳𝘢𝘯𝘨 𝘮𝘶𝘬𝘮𝘪𝘯 𝘵𝘢𝘯𝘱𝘢 𝘩𝘢𝘲".
(HR. Ibnu Majah)
" 𝘉𝘢𝘳𝘢𝘯𝘨𝘴𝘪𝘢𝘱𝘢 𝘺𝘢𝘯𝘨 𝘮𝘦𝘮𝘣𝘶𝘯𝘶𝘩 𝘴𝘦𝘰𝘳𝘢𝘯𝘨 𝘬𝘢𝘧𝘪𝘳 𝘔𝘶'𝘢𝘩𝘪𝘥 𝘵𝘢𝘯𝘱𝘢 𝘩𝘢𝘲, 𝘮𝘢𝘬𝘢 𝘪𝘢 𝘵𝘪𝘥𝘢𝘬 𝘢𝘬𝘢𝘯 𝘮𝘦𝘯𝘤𝘪𝘶𝘮 𝘸𝘢𝘯𝘨𝘪 𝘴𝘶𝘳𝘨𝘢. 𝘋𝘢𝘯 𝘸𝘢𝘯𝘨𝘪 𝘴𝘶𝘳𝘨𝘢 𝘪𝘵𝘶 𝘥𝘢𝘱𝘢𝘵 𝘵𝘦𝘳𝘤𝘪𝘶𝘮 𝘴𝘦𝘫𝘢𝘶𝘩 𝘱𝘦𝘳𝘫𝘢𝘭𝘢𝘯𝘢𝘯 𝘭𝘪𝘮𝘢 𝘳𝘢𝘵𝘶𝘴 𝘵𝘢𝘩𝘶𝘯".(HR. al- Bukhari)
Maka kebijakan di awal pandemi ialah memprioritaskan keselamatan rakyatnya dengan memutus rantai penyebaran virus dengan menutup akses keluar masuknya warga negara asal pandemi. Memisahkan antara yang sakit dengan yang sehat sehingga yang sehat dapat beraktifitas bekerja memenuhi kebutuhannya dengan peringatan protokol kesehatan. Hal ini sesuai dengan anjuran Nabi Shallallahu Alaihi Wassallam dalam haditsnya ; "𝘔𝘢𝘬𝘢 𝘢𝘱𝘢𝘣𝘪𝘭𝘢 𝘬𝘢𝘮𝘶 𝘮𝘦𝘯𝘥𝘦𝘯𝘨𝘢𝘳 𝘱𝘦𝘯𝘺𝘢𝘬𝘪𝘵 𝘪𝘵𝘶 𝘣𝘦𝘳𝘫𝘢𝘯𝘨𝘬𝘪𝘵 𝘥𝘪𝘴𝘶𝘢𝘵𝘶 𝘯𝘦𝘨𝘦𝘳𝘪, 𝘫𝘢𝘯𝘨𝘢𝘯𝘭𝘢𝘩 𝘬𝘢𝘮𝘶 𝘮𝘢𝘴𝘶𝘬 𝘬𝘦 𝘯𝘦𝘨𝘦𝘳𝘪 𝘪𝘵𝘶. 𝘋𝘢𝘯 𝘢𝘱𝘢𝘣𝘪𝘭𝘢 𝘸𝘢𝘣𝘢𝘩 𝘪𝘵𝘶 𝘣𝘦𝘳𝘫𝘢𝘯𝘨𝘬𝘪𝘵 𝘥𝘪 𝘯𝘦𝘨𝘦𝘳𝘪 𝘵𝘦𝘮𝘱𝘢𝘵 𝘬𝘢𝘮𝘶 𝘣𝘦𝘳𝘢𝘥𝘢, 𝘫𝘢𝘯𝘨𝘢𝘯 𝘱𝘶𝘭𝘢 𝘬𝘢𝘮𝘶 𝘭𝘢𝘳𝘪 𝘥𝘢𝘳𝘪𝘱𝘢𝘥𝘢𝘯𝘺𝘢". (HR. al- Bukhari dan Muslim)
" 𝘑𝘢𝘯𝘨𝘢𝘯𝘭𝘢𝘩 𝘺𝘢𝘯𝘨 𝘴𝘢𝘬𝘪𝘵 𝘥𝘪𝘤𝘢𝘱𝘶𝘳𝘣𝘢𝘶𝘳𝘬𝘢𝘯 𝘥𝘦𝘯𝘨𝘢𝘯 𝘺𝘢𝘯𝘨 𝘴𝘦𝘩𝘢𝘵".(HR. al- Bukhari dan Muslim)
Bagi yang sakit, negara akan memaksimalkan pelayanan berkualitas demi mempercepat proses penyembuhan dengan murah bahkan gratis.
Negara juga menjamin ketersediaan dokter, tenaga kesehatan dan peralatan medis sehingga sistem kerja mereka bisa bersinergi dan manusiawi.
Negara juga akan menyediakan para peneliti untuk meneliti mekanisme virus guna menemukan vaksin antivirusnya.
Solusi tersebut pernah diterapkan pada masa sahabat di masanya. Terbukti penyebaran virus dapat diatasi dengan metode yang tepat serta selalu menghadirkan ketakwaan sebagai konsekuensi iman dan penyerahan total kepada Sang Pencipta. Sehingga penyebaran wabah tidak berlarut-larut.
Seharusnya dengan kondisi saat ini cukup membuat umat sadar bahwa dunia membutuhkan solusi dan sistem alternatif terbaik yaitu Khilafah Islamiyah yang akan menerapkan Islam secara kafah. Pemerintahan yang berdaulat penuh atas setiap jengkal wilayahnya.
Wallahu a'lam bishshawwab
